Assalamualaikum Wr. Wb…Salam Rimbawan,

Pemerataan ekonomi selalu menjadi cita-cita para pemangku kepentingan di semua sektor, tak terkecuali kehutanan.

Maka dari itu, ketika pemerintah meluncurkan program reforma agraria dan perhutanan sosial, sangat relevan untuk menampilkan kedua program tersebut sebagai materi utama dalam Majalah Hutan Indonesia dengan menyajikan pandangan dari berbagai pihak.

Landasan hukum untuk reforma agraria adalah Perpres Nomor 45 Tahun 2016 yang menerangkan tentang lima prioritas, yakni Pertama, penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria. Kedua adalah penataan penguasaan dan pemilikan tanah obyek reforma agraria.

Ketiga, kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah obyek reforma agraria. Keempat, pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas tanah obyek reforma agraria. Kelima, kelembagaan pelaksanaan reforma agraria pusat dan daerah. Lima program inilah yang menjadi substansi materi dalam edisi kali ini.

Di sisi lain, bicara mengenai reforma agraria tentu tak lengkap tanpa mengangkat program perhutanan sosial. Program ini adalah langkah awal untuk merealisasikan wacana pemberian akses kelola kawasan hutan bagi masyarakat sekitar yang sudah lama didengungkan.

Dalam edisi ini, diangkat bagaimana para pemangku kepentingan seperti pengusaha, pemerintah, hingga lembaga masyarakat berkolaborasi dalam mengelola hutan. Diungkap pula kisah sukses dari korporasi kehutanan dalam menggandeng dan membina masyarakat lokal, sekaligus bagaimana akhirnya ada pengalaman dari petani kemitraan yang sukses

 

klik kanan save as untuk download