Labuan Bajo – Direktorat Jenderal KSDAE, bersama dengan Burung Indonesia dan Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kemitraan Konservasi bagi mitra-mitra Program Kemitraan Wallacea dan Unit Pengelola Kawasan Konservasi di Wallacea pada 10-11 Januari 2018. Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini yaitu: 1) Menerima pemaparan konsep Kemitraan Konservasi yang didorong lewat Perdirjen KSDAE; 2) Mendapatkan pembelajaran tentang peluang dan tantangan dalam pengelolaan KSA/KPA lewat pertukaran pengalaman dan studi kasus oleh para peserta; 3) Mengembangkan agenda kerja sama antara Burung Indonesia dan mitra-mitra kerjanya dengan UPT KSA/KPA di Wallacea. Lebih lanjut, kegiatan ini juga menjadi salah satu ajang konsultasi publik Perdirjen KSDAE tentang Kemitraan Konservasi.

Agenda diawali dengan sambutan Direktur Eksekutif Burung Indonesia, Dian Agista yang memaparkan tentang lingkup dan areal kerja Burung Indonesia. Secara formal, kegiatan dibuka oleh Dirjen KSDAE, yang diwakili Balai Taman Nasional Komodo. Berkaitan dengan pengelolaan Kawasan Konservasi di lapangan, potensi dan kekuatan yang bisa menjadi modal untuk pengelolaan KK yang efektif sangatlah besar. Namun regulasi yang ada saat ini dirasa belum secara maksimal dapat menyelesaikan konflik penguasaan lahan di KK. Dalam sambutannya, Dirjen KSDAE menyampaikan telah menyiapkan salah satu tool (draft Perdirjen tentang Kemitraan Konservasi di KSA dan KPA) guna mengatasi persoalan tersebut, serta dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar KK. Beberapa hal yang menjadi poin penting yang disampaikan Dirjen KSDAE yaitu: 1) Memposisikan masyarakat sebagai ‘subjek’ dalam berbagai model pengelolaan kawasan; 2) meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, mitra dan pihak lain; 3) melibatkan unit pengelola terkecil dalam setiap proses; 4) senantiasa melakukan updating dan proses rekonsiliasi terhadap data dan informasi potensi dan permasalahan kawasan.

Narasumber lain dari Ditjen KSDAE, Bambang Sasongko Jati, menambahkan yang menjadi permasalah umum dalam kerjasama: termasuk berdasarkan temuan antara lain: tidak dibuatnya RPP dan RKT; masih kurangnya kordinasi mitra dan UPT, khususnya setelah PKS terbentuk tidak ada tindak lanjutnya; data-data hasil penelitian dan SDG tidak teramankan; pelaporan kegiatan tidak rutin dilakukan; realisasi anggaran tidak sesuai RPP & RKT; serta mitra (khususnya ONP) seringkali terkesan meninggalkan pemerintah.

 

Sharing lesson learned tentang peluang dan tantangan dalam pengelolaan KSA/KPA juga telah dilakukan. Narasumber pada sharing lesson learned yaitu BTN Bantimurung-Bulusaraung; Gusti Ayu Komang – Yayasan IDEP; dan Amos – Forum JAMATADA. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal brainstorming untuk diskusi terfokus antara mitra-mitra program kemitraan Wallacea dengan unit pengelola Kawasan Konservasi. Hari kedua diskusi, rencana kegiatan dalam konteks tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Kemitraan Koordinasi juga telah tersusun untuk setiap wilayah. Poin-poin rekomendasi yang terangkum dalam Rapat Koordinasi Kemitraan Konservasi, sebagai berikut:
  • Peningkatan upaya konservasi satwa prioritas di masing-masing kawasan
  • Penguatan regulasi lokal untuk perlindungan jenis di tingkat tapak
  • Pengendalian peredaran tanaman dan satwa yang dilindungi
  • Mediasi konflik tata batas dengan pemetaan partisipatif
  • Pengamanan dan pemanfaatan potensi kawasan secara partisipatif, antara lain dengan pengembangan wisata alam dan pemanfaatan HHBK secara lestari.
  • Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
  • Penyadartahuan masyarakat terkait konservasi, khususnya jenis-jenis endemik dan dilindungi
  • Sinergi dan koordinasi program dengan pemerintah daerah
  • Pemutakhiran data untuk dokumen pembelajaran dan diseminasi aksi konservasi

Hasil poin-poin rekomendasi tersebut, menjadi dasar untuk rencana tindak lanjut yang akan disempurnakan untuk pembuatan RPP dan RKT, serta drafting Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara mitra program Kemitraan Wallacea dan Unit Pengelola Kawasan Konservasi.

Di akhir sesi kegiatan, juga dilaksanakan diskusi tentang Revisi Undang-undang no. 5 tahun 1990 (RUU 5/90) bersama mitra-mitra CEPF, yang dipandu oleh Darmawan Liswanto. Selain memberikan pemahaman tentang perkembangan dan konsep revisi undang-undang 5/1990, mitra juga dapat memberikan input langsung terhadap RUU 5/90 ini.