Siaran Pers:

Saatnya Dorong Pengakuan Sistem Kelola Sumberdaya Alam Wilayah Adat di Tana Luwu yang Terbukti Lestari dan Mampu Mensejahterakan Masyarakat. 

 

Masamba, 31 Januari 2018

Desain program “Prakarsa Pengakuan Sistem Kelola Masyarakat Adat dalam Memenuhi Nilai Nilai Kelestarian Fungsi Produksi, Ekologi, Ekonomi dan Sosial untuk Mengelola Sumberdaya di Bentang Alam Tana Luwu” menyangkut dua hal. Pertama adalah perbaikan praktik pengelolaan hutan lestari dan rendah karbon dimana pencapaian kepentingan ekomomi akan diseimbangkan dengan pemenuhan nilai ekologis. Kedua, mendorong penguatan inisiatif wirausaha untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dalam menciptakan peluang penghidupan masyarakat dengan mengembangkan unit usaha untuk industri kecil pengolahan.

Selama kurun 17 bulan terakhir, Masyarakat Adat mampu membuktikan bahwa sistem pengelolaan sumberdaya alam, khususnya hutan yang mereka lakukan selama ini mempunyai nilai kelestarian tinggi. Hal ini difasilitasi dengan sistem sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) yang dikembangkan oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) sejak 2004. sebut saja Desa Adat Hono seluas 20.224,34 ha, Desa Adat Lodang seluas 21.096, 17 ha, dan Desa Kalotok seluas 1.975,33 ha. Sertifikasi tersebut didapatkan melalui serangkaian proses mulai dari pelatihan dan pengenalan tentang PHBML, penelusuran data lapang seperti inventarisasi keanekaragaman hayati, studi sosial, ekonomi, dan pendampingan intensif. Masyarakat juga diberikan peningkatan kapasitas melalui serangkaian pelatihan.

Aturan adat yang kuat menjadi basis penting untuk mewujudkan bentuk pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari yang diterapkan dari generasi ke generasi. Melalui kelembagaan adat dan penerapan pengaturan wilayah hidup mulai dari wilayah yang diperuntukkan untuk fungsi produksi sampai fungsi lindung dengan istilah beragam di beberapa wilayah adat di Luwu Utara. Pengetahuan lokal ini dapat dibuktikan dan dianalisis secara akademik oleh institusi perguruan tinggi untuk kemudian menerjemahkannya sebagai sistematis prinsip kelola sumberdaya hutan yang lestari.

Herryadi selaku Direktur Eksekutif LEI menekankan bahwa selain melakukan pengakuan sistem pengelolaan hutan di wilayah adat, pada intinya ingin dan sudah mencapai beberapa capaian terlebih dalam peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan nilai tambah komoditas potensial yang ada di wilayah adat tersebut. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah peningkatan pengolahan kopi seko dan menyiapkan sebuah rencana usaha yang berkesinambungan selain komoditas lain seperti Kakao yang menjadi primadona di Luwu Utara, Pembibitan Kakao, Madu, Damar, Beras Tarone dengan pendekatan satu desa satu komoditas. Untuk mendukung proses peningkatan ekonomi ini, dirasa perlu untuk mengakomodirnya dengan pengadaan alat – alat bantu pengolahan produk sampai pembangunan energi terbarukan melalui pembangkit listrik tenaga mikro hidro, karena di Luwu Utara tersedia sumber air dengan Daerah Aliran Sungai besar yang memadai.

Bukan hanya komoditas barang, pengembangan program penyedia jasa lingkungan juga tergambar dengan membangun desa ekowisata di Rinding Allo. Apresiasi pemerintah ditunjukkan dengan menetapkan Rinding Allo sebagai peringkat pertama di Provinsi Sulawesi Selatan untuk Desa pengembangan ekowisata potensial. Jelas Program ini mampu membuka mata semua pihak mulai dari tatanan masyarakat sebagai subjek pembangunan sampai perhatian pemerintah setempat, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Memang sampai saat ini belum digali lebih lanjut mengenai penyedia jasa lingkungan yang ada di wilayah-wilayah tersebut, seperti fungsi keberadaan hutan adat sebagai penyimpan karbon untuk memperlambat pemanasan global.

Kini Program yang didukung oleh MCA-Indonesia dengan tujuan untuk mendorong pengakuan hak pengelolaan sumberdaya alam oleh masyarakat adat di seko yang diharapkan mampu meningkatkan kondisi ekonomi dan menurunkan emisi gas rumah kaca ini telah sampai di periode akhir, saatnya menggulirkan bola salju untuk memperoleh manfaat lebih luas kepada semua pihak. Program yang diinsiasi bersama 6 lembaga lain yang tergabung dalam Konsorsium Hijau Lestari bersama Perkumpulan Wallacea, Yayasan Bina Usaha Lingkungan, PW AMAN Tana Luwu, Lembaga Alam Tropika (LATIN), Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia (YKMI) atau Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat, dan Koperasi Produsen Aman Mandiri (KPAM).

Khusus untuk Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, beberapa respon positif diterima selama pelaksanaan program ini dengan mengintegrasikan beberapa program menjadi prioritas pemerintah. Keterlibatan pemerintah secara langsung dirasakan dan ditunjukkan bahwa wilayah-wilayah pengembangan program kemakmuran hijau ini menjadi pengembangan program prioritas melalui dinas terkait, seperti Bappeda, Dinas Perindustrian.

Keberhasilan pada tingkat masyarakat sebagaimana disebutkan di atas, menunjukkan bahwa apabila masyarakat memiliki kepastian hak atas lahan atau izin pengelolaan, maka masyarakat memiliki motivasi yang kuat untuk mengelola hutan dalam jangka panjang. Apabila pemenuhan hak atau pemberian izin berjalan lambat, terjadi ketidakselarasan antar bagian, dan inkonsistensi, maka yang tercipta adalah kondisi ketidakpastian tentang siapa yang berhak, berhak untuk melakukan apa, dan untuk jangka waktu berapa lama. Kondisi ini yang seringkali memunculkan konflik antar pihak termasuk masyarakat, dan memicu eksploitasi bahkan pengrusakan sumber daya hutan.

Dengan demikian, pemerintah daerah dan pusat harus lebih bergegas memberi kepercayaan kepada masyarakat menciptakan prakondisi dasar dan pendukung sebagaimana disarankan. Apabila tidak, maka negara akan kehilangan kesempatan mencapai tujuan pembangunan yang dapat dikontribusikan dari peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat melalui usaha pemanfaatan sumber daya hutan. Menggunakan agenda nasional terkait pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2030, maka kontribusi dapat dianalisis untuk Tujuan 8 dan 15. Tujuan 8 adalah mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua. Sedangkan, Tujuan 15 adalah melindungi, memulihkan dan mendukung pemanfaatan secara berkelanjutan ekosistem daratan termasuk hutan, serta mencegah dan memulihkan desertifikasi, degradasi lahan dan kehilangan keanekaragaman hayati.

Contact Person:

Herryadi – Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia (Email: herryadi@lei.or.id phone: +62 813-8705-9920)

Dwiyana Hendrawati – Project Coordinator (Email: yana@lei.or.id phone: +62 811-112-492)

 

Lembaga-Lembaga Pendukung Konsorsium:

1.  Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) 

LEI berpengalaman dalam mengembangkan system sertifikasi pengelolaan hutan di Indonesia, salah satunya adalah sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML). Sebanyak 36 Unit manajemen hutan yang dikelola masyarakat berhasil memperoleh Sertifikasi PHBML, tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, serta Nusa Tenggara Barat.


Untuk mengembangkan sistem sertifikasi PHBML, maka LEI juga melaksanakan kegiatan:

  1. Pengkajian dan pengembangan sistem sertifikasi,
  2. Penyelenggaraan program pengawasan sertifikasi.
  3. Pembinaan hubungan dan pengembangan jaringan kerjasama dengan pusat studi dan penelitian, perguruan tinggi, lembaga sertifikasi, organisasi non-pemerintah, lembaga-lembaga pendamping masyarakat, lembaga pemerintah, dan lain-lain pihak.
  4. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan pengetahuan dan informasi

Dalam Program Kemakmuran Hijau ini, LEI bertanggung jawab terhadap berjalannya seluruh kegiatan Program, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi. LEI mengkoordinir tenaga ahli yang akan melakukan supervisi maupun memfasilitasi pelatihan atau training. LEI juga bertanggung jawab untuk membangun komunikasi dan kerjasama dengan stakeholder di kabupaten maupun propinsi, dalam rangka membangun sinergi program.

 

2.  Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) 

Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) merupakan lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dengan Akte Notaris No. 8 tahun 1989 dan telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bogor tanggal 17 Oktober 1991 kemudian diperbarui dan disesuaikan dengan Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, maka Akte diperbarui menjadi Akte Notaeis Sri Haryati Zahruddin, SH No. 10 tahun 2015.

LATIN berpengalaman dalam mengembangkan inisiatif pengelolaan hutan berbasis masyarakat sejak tahun 1990. LATIN memfasilitsi masyarakat di sekitar hutan untuk memperoleh berbagai manfaat hutan (kayu, hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan) yang optimal, manfaat itu diperoleh antara lain melalui akses ke sumberdaya hutan dalam konteks pengelolaan, serta pengembangan manajemen kolaborasi dalam pengelolaan hutan.

 

3.  Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah organisasi kemasyarakatan independen dengan visi untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi semua Masyarakat Adat di Indonesia. AMAN bekerja di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk mewakili dan melakukan advokasi untuk isu-isu Masyarakat Adat. AMAN beranggotakan 2.332 komunitas adat di seluruh Indonesia yang berjumlah sekitar 17 juta anggota individu. Kami menempati wilayah adat kami secara turun-temurun. AMAN Adalah Organisasi Masyarakat yang memperjuangkan hak masyarakat adat di Indonesia dengan Kegiatan utama:

  1. Memperjuangkan hak masyarakat adat atas sumberdaya alam dan lingkungan.
  2. Mendorong pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.
  3. Mempertahankan eksistensi pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal masyarakat.
  4. Meningkatkan ekonomi masyarakat adat melalui pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
  5. Mendorong masyarakat adat untuk mempertahankan sosial dan budayanya.

 

4.  Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia (YKMI) atau Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM)

YKMI atau Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia adalah Yayasan yang dibentuk oleh FKKM – Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat sebagai kelengkapan Legalitas/ Administrasi FKKM Nasional, berdasarkan kesepakatan pada Pertemuan Nasional ke-8 (6-9 September 2011) di Cisarua Bogor.  FKKM sendiri adalah sebuah forum yang dideklarasikan para pihak pada 24 September 1997 di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada-Yogyakarta.  Misi FKKM adalah berperan sebagai pendorong (motivator) gerakan menuju cara pandang Kehutanan Masyarakat atau Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDA BM) di Indonesia. Mendukung proses-proses pengembangan kelembagaan Kehutanan Masyarakat melalui penyebaran informasi, pengembangan konsep, penguatan kapasitas, dan perumusan kebijakan.

Dalam penyebaran informasi FKKM mengembangkan berbagai media, seperti WARTA FKKM (buletin), Jurnal KM, Info Brief KM, dan buku sebagai sarana mempromosikan KM atau PSDABM.  Dalam pengembangan konsep, FKKM mendorong pengembangan HKm, Hutan Desa, HTR, Kemitraan, Hutan Adat, Hutan Milik Desa, Desa Konservasi, dll.  Dalam penguatan kapasitas, FKKM memfasilitasi  para pihak dalam pengembangan KM atau PSDABM.

 

5.  Yayasan Bina Usaha Lingkungan (YBUL)

Yayasan Bina Usaha Lingkungan (YBUL) adalah organisasi nir-laba yang berdiri sejak tahun 1993. Tema sentral YBUL adalah mengembangkan kewirausahaan sosial ditingkat masyarakat, dengan pendekatan salah satunya: kegiatan-kegiatan berbasis masyarakat dikelola menggunakan prinsip wirausaha yang bertujuan untuk keberlangsungan program dan peningkatan ekonomi masyarakat. Beberapa bidang yang dikelola termasuk :

  1. Pengembangan energi terbarukan (renewable energy) terutama penggunaan PLTMH, panel surya (PV), dan biogas
  2. Konservasi air tanah dan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat,
  3. Pengembangan lembaga keuangan mikro ditingkat wira usaha masyarakat

 

6.  Perkumpulan Wallacea

Perkumpulan Wallacea adalah Organisasi Nirlaba beranggotakan individu dengan kesadaran memperkuat sistem dan tatanan sosial yang berkelanjutan, berkeseimbangan bagi masyarakat dan lingkungan/alam, dengan visi terwujudnya kedaulatan rakyat atas ruang dan pengelolaan SDA/Agraria.

Dalam mengimplementasikan programnya, Perkumpulan Wallacea menjalankan kegiatan utama, yaitu :

  1. Pengembangan Sekolah Pendamping Hukum Rakyat
  2. Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan
  3. Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat/Komunitas Lokal/Administrasi Desa
  4. Pengembangan Konvergensi Media
  5. Pengembangan Pertanian Alami

 

7.  Koperasi Produsen Aman Mandiri (KPAM)

Koperasi Produsen AMAN Mandiri (KPAM) telah di inisiasi sejak Tahun 2013 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kemudian dibentuk pada 10 Oktober 2014. Sejak pendiriannya, KPAM telah merekrut banyak anggota yang tersebar se-antero Nusantara, terdiri atas anggota komunitas adat dan para penggiat masyarakat adat.

KPAM memayungi beberapa Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA) yang masing-masingnya bekerja dalam membentuk kekuatan ekonomi di beberapa bidang usaha. BUMA tersebut terdiri atas Gerai Nusantara (Craft and Art), PT Wisata Adat Nusantara Kita (travel), dan Toserba.

  1. Aktifitas dalam KPAM antara lain:
  2. Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat adat
  3. Mendukung usaha produksi terhadap pengelolaan sumberdaya alam di wilayah masyarakat adat yang lestari dan berkelanjutan
  4. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas manajemen ekonomi masyarakat adat
  5. Menyediakan akses pasar dan permodalan