Bogor, Warta FKKM. 19 Februari 2018 bertempat di Grand Savero Hotel Bogor, Pokja Konservasi kembali melakukan kajian dan konsolidasi terkait Draft RUU Konservasi sebagai inisiatif DPR yang diajukan pada Rapat Paripurna Ke-12 dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017-2018 pada 5/12 silam. Seperti diketahui bersama bahwa draft RUU ini kemudian dimasukan kedalam prioritas prolegnas 2018.

Dalam kesempatan rapat dengar pendapat umum yang dilakukan oleh tim Pokja Konservasi dengan Komisi IV DPR RI, telah diajukan berkas masukan berupa kertas kebijakan dengan beberapa poin pertimbangan antara lain:

1. Akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

2. Perizinan, pengawasan, dan sanksi administrasi.

3. Kelembagaan penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati.

4. Perlindungan hak dan akses masyarakat adat serta lokal.

5. Aspek penegakan hukum terhadap kejahatan konservasi keanekaragaman hayati.

 

Darmawan Liswanto, Menerangkan beberapa hasil kajian terkait draf RUU inisatif DPR

Dalam kajiannya, Darmawan Liswanto menemukan beberapa perubahan mendasar yang terdapat dalam draft RUU Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekosistemnya ini. “Kita masih bisa melihat, bahwa draf ini masih terdapat beberapa kekurangan terutama dalam pengelompokkan subjek dan objek konservasi itu sendiri. Tindak pidana dan sanksi juga masih lemah, tidak ada upaya pidana minimum yang diberlakukan” Ujar Darmawan Liswanto “Tidak ada pembagian kewenangan yang jelas, dan peran pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, bahkan porsi partisipasi masyarakat adat dan lokal juga msih minim

Pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan CSO ini, disampaikan pula pandangan terkait poin penting yang seharusnya dimasukkan dalam draf tersebut. Wenni Adzkia, ICEL menyebutkan dalam kajiannya “Kita masih bisa melihat tidak ada akses perijinan yang diberikan untuk masyarakat adat dan lokal dalam pengelolaan konservasi”. Padahal diketahui bersama, bahwa keberadaan masyarakat adat dan lokal dalam perkembangan pengelolaan kawasan konservasi menjadi hal yang tidak bisa dielakkan. Masyarakat juga merupakan bagian dari subjek pengelolaan konservasi itu sendiri yang harus diakui. Selain itu draft ini tidak mengatur pengelolaan kewenangan yang jelas, sehingga rancu dalam menentukan peran negara di dalamnya. “Optimalisasi unit pengelolaan setingkat KPH merupakan bentuk unit pengelolaan tingkat tapak untuk pemerintah, apalagi dalam mengatur pengelolaan untuk akses terhadap sumber daya genetik, spesies, dan ekosistem

Dari hasil konsolidasi ini, Pokja Konservasi berupaya menghidupkan kembali semangat para pihak untuk tetap mengawal proses perbaikan kebijakan konservasi di Indonesia yang diinisiasi mulai tahun 2003. Andri Santosa sebagai koordinator pokja konservasi mengingatkan, bahwa proses yang dilalui diharapkan dapat sesuai dengan tujuan dari gerakan perubahan kebijakan konservasi yang dapat mengakomodir serta membuka peluang bagi masyarakat lokal dan adat dalam kelestarian sumberdaya alam khususnya hutan dan ekosistemnya. Hasil Konsolidasi ini kemudian akan dibawa dan didorong dengan beberapa pihak terkait, dari akademisi bersama FORETIKA dan WGII untuk mengawal secara bersama.