Siaran Pers
DARURAT KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA
POKJA KONSERVASI: DPR DAN PEMERINTAH HARAP SEGERA TUNTASKAN PEMBAHASAN RUU PERUBAHAN UU No 5 TAHUN 1990

 

Jakarta, 2 Maret 2018.

Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat keanekaragaman hayati karena pembahasan rancangan undang-undang perubahan UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) belum menjadi prioritas utama bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) hingga saat ini. Walaupun DPR RI telah memasukkan perubahan UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No 5/1990) ke dalam agenda Program Legislasi Nasional dan draf RUU telah disampaikan kepada Pemerintah, proses selanjutnya nampaknya akan mengalami banyak kendala.

Kasus-kasus terkait konservasi keanekaragaman hayati, seperti kematian dan perdagangan satwa dilindungi, pembangunan pabrik/usaha di lokasi yang kaya keanekaragaman hayati atau daerah resapan air, serta “pencurian sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional”, semakin meningkat dan meresahkan publik. Pada perkembangannya, penyelesaian kasus-kasus tersebut semakin sulit ditanggulangi oleh UU No 5/1990. Selain sudah 27 tahun tidak ada revisi, ancaman pidana yang rendah membuat undang-undang ini tidak bergigi untuk membuat jera para pelakunya, sehingga menjadikannya “wajar” dari tahun ke tahun kasus kejahatan konservasi makin meningkat.

Revisi UU No 5/1990 telah disuarakan oleh Kelompok Kerja Konservasi (Pokja Konservasi) kepada DPR RI dan Pemerintah sejak tahun 2015. Dalam kurun waktu 2015-2017 sudah dilakukan proses konsultasi publik oleh DPR RI dan pembahasan di Pemerintah yang seharusnya telah menghimpun banyak masukan dari berbagai pihak mulai dari tingkat tapak sampai tingkat nasional.

Bahkan jauh sebelum itu, pada tahun 2007-2008 dengan difasilitasi oleh Dewan Kehutanan Nasional (DKN), tim yang dipimpin oleh Kementerian Kehutanan1 juga telah melakukan konsultasi publik di berbagai daerah dan menghasilkan usulan-usulan kongkret.

Sangat disayangkan tidak ada kejelasan mengenai bagaimana masukan ini ditindaklanjuti. Baik DPR RI maupun Pemerintah seharusnya mempertimbangkan dan mengakomodasi masukan dari proses konsultasi publik dan pembahasan yang pernah dilaksanakan.

 

Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), yang juga juru bicara Pokja Konservasi mengatakan, ”DPR harus segera menuntaskan pembahasan RUU KSDAHE di tahun 2018 ini, mengingat kondisi darurat saat  ini dimana banyak kasus yang sudah tidak bisa lagi dijangkau oleh UU No 5/1990.” Padahal, apabila RUU KSDAHE berhasil dituntaskan dan menjawab permasalahan yang ada saat ini, maka Indonesia akan terbantu untuk mempercepat capaian target-target Convention on Biological Diversity yang tertuang dalam Aichi Target, serta capaian Protokol Nagoya2 dimana Indonesia turut serta menyepakati dan berkomitmen untuk berkontribusi dalam pencapaiannya.

Saat ini RUU KSDAHE yang digunakan sebagai pembahasan adalah RUU KSDAHE yang disahkan dalam Paripurna DPR RI pada 5 Desember 2017. RUU KSDAHE ini berbeda dengan bahan yang pernah dikonsultasikan ke publik melalui rapat dengar pendapat yang diselenggarakan oleh Komisi IV DPR RI. Masyarakat sipil mencatat beberapa kelemahan terhadap RUU KSDAHE tersebut, yaitu:

  1. pasal “siluman” yang berisi ketentuan perizinan eksploitatif yang berseberangan dengan semangat penguatan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya,
  2. pengakuan semu hak dan peran masyarakat adat dan lokal,
  3. pengaturan sumber daya genetik yang masih menyisakan permasalahan,
  4. pengebirian ketentuan penegakan hukum, dan
  5. tidak adanya penyelesaian yang solutif untuk mengakhiri konflik konservasi dan persoalan kelembagaan terkait sumber daya genetik.

Lebih lanjut, Henri Subagiyo menyatakan,”kelemahan-kelemahan dalam RUU KSDAHE ini seharusnya tidak menjadi alasan bagi DPR maupun Pemerintah untuk menunda pembahasan RUU KSDAHE karena situasi keanekaragaman hayati saat ini sudah genting”.

Untuk itu Pokja Konservasi meminta kepada DPR RI untuk:

  1. mempercepat proses pembahasan RUU KSDAHE agar dapat segera diundangkan tahun ini;
  2. mengakomodir masukan publik yang sudah pernah disampaikan dalam forum yang
    diselenggarakan, baik lisan maupun tulisan, agar terintegrasi dalam Draf RUU KSDAHE. Jikapun masukan publik yang disampaikan tidak dapat diakomodir, DPR RI patut dan seharusnya memberikan alasan untuk menolak masukan publik;
  3. memastikan bahwa semua pembahasan dilakukan secara transparan sehingga bisa dipertanggungjawabkan;
  4. secara khusus kepada Pimpinan DPR RI, untuk memutuskan agar proses pembahasan RUU KSDAHE dilanjutkan oleh Komisi IV DPR RI guna menjamin keberlanjutannya; dan 
  5. secara khusus kepada Komisi IV DPR RI, agar proaktif melanjutkan pembahasan yang selama ini telah berjalan.

 

Selain itu, Pokja Konservasi juga meminta Pemerintah merespon RUU KSDAHE versi DPR ini dengan mempersiapkan DIM dan alternatif pengaturan yang lebih baik dan menyasar beberapa permasalahan yang telah dikemukakan diatas, dengan menggali kembali masukan-masukan yang didapat dari konsultasi publik sejak 10 tahun yang lalu.

 

POKJA KONSERVASI:
1. Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM)
2. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
3. Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI) Green Network
4. Wildlife Conservation Society-Indonesia Program (WCS-IP)
5. Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI)
6. Yayasan World Wildlife Fund Indonesia (WWF)

Narahubung:
1. Wenni Adzkia, ICEL (0852-63400132)
2. Rika Fajrini, ICEL (0811-2028925)