Jakarta – FKKM dengan dukungan Burung Indonesia dan Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) menyelenggarakan FGD tentang Kemitraan Konservasi, pada 25-26 Juli 2018. FGD ini merupakan tindak lanjut kegiatan Rapat Koordinasi FKKM bersama Ditjen KSDAE dan Burung Indonesia pada Januari 2018 di Labuan Bajo. FGD ini selain dimaksudkan untuk memperoleh update kondisi kemitraan antara kelompok dampingan mitra dengan UPT terkait, juga berniat untuk memfasilitasi mitra dalam audiensi dengan Ditjen KSDAE-KLHK demi percepatan pelaksanaan kemitraan konservasi.

FGD dihadiri berbagai lembaga yaitu Taman Nasional Kelimutu, Taman Wisata Alam Bukit Kaba – BKSDA Bengkulu, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Direktorat Kawasan Konservasi, LATIN, NTFP Setara. Forum yang juga menghadirkan Dirjen KSDAE ini menyepakati beberapa hal, yaitu:

  1. Kemitraan Konservasi adalah salah satu bentuk kongkrit untuk memberikan akses legal kepada masyarakat sekitar kawasan, selain sebagai upaya penyelesaian konflik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar serta perbaikan tata kelola dan fungsi kawasan
  2. Urusan masyarakat dengan hutan tidak sederhana dan karenanya dalam mewujudkan Kemitraan Konservasi maka harus melihat sejarah hubungan masyarakat dengan kawasan dan perilaku organisasi dalam mengurus kawasan di masa lalu
  3. Kemitraan Konservasi sebenarnya sama dengan kita berteman, saling membantu, saling menjaga, ada hak dan kewajiban. Kemitraan bukan sekedar tanda tangan kontrak, tapi bagaimana masyarakat menjadi teman pengelola dalam mengurus kawasan konservasi dan potensi keanekaragaman hayati nya
  4. Peserta sepakat akan mencoba menjalankan Peraturan Dirjen KSDAE No. P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di TN Kelimutu, TWA Bukit Kaba – BKSDA Bengkulu, TN Gunung Halimun Salak, dan TN Bantimurung Bulusaraung dengan target 742,81 hektar dan 1.462 KK dimana detail lokasi dan rencana kerja nya ada di Lampiran 1.
  5. FKKM berkomitmen mengawal proses pada butir 4 di atas dan berharap ada dukungan dari Ditjen KSDAE sebagai pembelajaran bersama Kemitraan Konservasi, selain dengan tentu saja mitra di 4 lokasi kawasan konservasi: Yayasan Tananua Flores, Akar Foundation, Tim Layanan Kehutanan Masyarakat, dan Pemerintah Desa Kiarasari
  6. Peserta diskusi juga mencermati Perdirjen KSDAE No. P6/2018 antara lain tentang Perorangan dan Pemerintah Desa sebagai Subyek atau Calon Mitra Konservasi, Obyek atau Lokasi Kemitraan Konservasi selain di Zona/Blok Tradisional-Pemanfaatan-Rehabilitasi, Izin Kumpul untuk Hasil Hutan Bukan Kayu, Pendamping dan Pendampingan, serta Kejelasan Peran Kelembagaan Kolaboratif dalam proses Kemitraan Konservasi.  Catatan kritis peserta akan disampaikan di kemudian hari untuk perbaikan dan penyempurnaan Perdirjen KSDAE tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.