Perhutanan sosial (PS), secara formal didefinisikan sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat; yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Sementara itu kalangan masyarakat sipil juga menggulirkan beberapa istilah, seperti Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), Kehutanan Masyarakat, Sistem Hutan Kerakyatan (SHK), dan lain-lain, yang substansinya hampir sama, yaitu sebuah sistem pengelolaan hutan yang menjadikan masyarakat sebagai subyek (pengelola/pemanfaat) untuk menuju kelestarian sumberdaya hutan.


Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 pemerintah telah menetapkan target untuk memberikan hak dan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan dan mengelola kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar melalui skema HKm, HD, HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat. Target ini cukup ambisius, akan sulit tercapai jika dak dibarengi dengan dukungan sumberdaya yang memadai, strategi dan pendekatan baru serta dukungan dari para pihak. Langkah-langkah percepatan juga harus dilakukan mengingat waktu dalam pencapaian target Perhutanan Sosial tersebut cukup singkat.

Policy Paper Lengkap dapat diunduh DISINI