Sebuah Catatan Akhir Tahun Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi (POKJA KONSERVASI)

 

Tak terasa masa periode pemerintahan saat ini akan segera berakhir dan tahun 2019 akan mulai menjadi tahun politik. Di tahun tersebut, para pasangan calon presiden dan wakil presiden akan saling bertarung komitmen dan janji. Visi dan misi yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung konservasi keanekaragaman hayati tentunya menjadi salah satu komitmen yang dinanti, khususnya bagi para penggiat konservasi. Bagaimana tidak, konservasi keanekaragaman hayati tidak hanya sangat penting untuk kepentingan generasi saat ini, melainkan juga untuk generasi yang akan datang.

Dan nasib konservasi keanekaragaman hayati tersebut tergantung pada bagaimana komitmen dari pemerintah ke depannya. Untuk melihat komitmen seperti apa yang diperlukan ke depannya, Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi (Pokja Konservasi) mengajak untuk mencermati terlebih dahulu kondisi konservasi keanekaragaman hayati saat ini.

Dari tahun 2015 hingga 2018, upaya penegakan hukum keanekaragaman hayati seakan memiliki dua sisi mata uang. Berdasarkan data Wildlife Crime Unit WCS IP, jumlah kasus kejahatan satwa liar dilindungi tercatat meningkat tajam dari 106 kasus pada tahun 2015 menjadi 225 kasus pada tahun 2017. Peningkatan kasus yang mencapai 112% ini dapat diartikan sebagai nasib baik dan dapat pula diartikan sebagai nasib buruk. Baik karena penegak hukum makin giat dan serius menindak kejahatan satwa liar, sehingga makin banyak kasus yang terungkap, buruk karena ternyata dari tahun ke tahun upaya pencegahan tak berhasil, satwa liar dilindungi Indonesia terus berada dalam ancaman.

Sementara itu, per oktober 2018 tercatat penurunan kasus menjadi 169 kasus. Meskipun terjadi penurunan, jumlah ini masih terbilang tinggi. Dari sisi kebijakan, berbagai peraturan dan kebijakan terkait konservasi juga dikeluarkan selama kurun waktu tahun 2015-2018 ini, seperti Permen LHK No. P.83/MENLHK.SETJEN/ KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (P.83/2016) yang di dalamnya terdapat skema kemitraan konservasi, Permen LHK No. P.2/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatannya (P.2/2018), hingga peraturan kontroversial status perlindungan spesies Permen LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 (P.20/2018) dan Permen LHK No. P.92/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/8/2018 (P.92/2018). Namun peraturan yang bersifat sektoral ini dinilai belum mampu menyelesaikan beberapa persoalan konservasi yang seharusnya diatur di tingkat undang-undang sebagai payung penyelenggaraan konservasi oleh berbagai sektor.

Revisi UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai undang-undang payung konservasi yang diharapkan mampu menjawab permasalahan sektoral dan permasalahan kekinian konservasi terhenti pembahasannya di tahun 2018, setelah awalnya pada tahun 2015 pemerintah sangat bersemangat untuk memperbaiki undang-undang ini.

Lebih Lengkapnya mengenai Catatan Akhir Tahun ini dapat diunduh disini: CAHIR 2018 POKJA KONSERVASI.pdf