1. Oleh: Didik Suhardjito

Refleksi Perhutanan Sosial (akhir akhir ini disingkat hutsos) di akhir tahun 2018, saya hendak mengungkap satu hal yang menonjol dalam perjalanan hutsos selama empat tahun terakhir, yaitu peran pemerintah yang semakin inklusif dan kolaboratif. Perjalanan hutsos selama lebih dari 20 tahun telah mengalami perubahan peran pemerintah: (1) pemerintah yang dominan (bahkan tunggal), (2) pemerintah yang mempersilakan pihak CSO (sebut saja demikian, untuk mencakup para pihak non pemerintah & non swasta/ korporasi) untuk melaksanakan kegiatan atau program pemberdayaan masyarakat (sebut saja demikian, untuk mencakup beragam istilah/ konsep kerja-kerja sosial) secara terpisah dari program pemerintah, (3) pemerintah yang menerima (pasif/ terpaksa) saran-saran, rekomendasi dari pihak CSO, (4) pemerintah yang aktif mengundang partisipasi masyarakat, dan (5) pemerintah yang aktif berkolaborasi dengan CSO, bahkan dua atau tiga tahun terakhir pemerintah masuk ke model kolaboratif plus.

 

Di sisi CSO, perannya juga mengalami pergeseran dari generasi pertama, ke generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat (meminjam istilah dan konsep dari David Korten), dan memasuki generasi keempat plus. Ruang gerak CSO tidak terbatas pada pelayanan langsung di tingkat masyarakat untuk urusan kemiskinan, penguatan kapasitas masyarakat, advokasi kebijakan, dan fasilitasi jejaring; tetapi lebih dari itu.

Pemerintah semakin inklusif ditunjukkan oleh pengakuan kelompok masyarakat pinggir hutan (yang dulu diposisikan sebagai pengganggu dan pelaku ilegal) dan kelompok masyarakat adat sebagai pelaku utama pengelolaan hutan, mitra pemerintah; pemerintah tidak hanya melayani pengusaha besar, tetapi melayani masyarakat lokal & adat dalam hal legalitas akses dan penguatan kapasitas usaha. Jangkauannya sudah luas. Inklusifitas ini masih harus didukung dengan perangkat/ sistem pelayanan masyarakat yang lebih mudah dijangkau oleh kelompok masyarakat yang paling lemah, meskipun sudah dijalankan “jemput bola”.

 

Kolaborasi pemerintah dan CSO tidak hanya dalam formulasi kebijakan, melainkan diwujudkan dalam cara kerja yang disebut “kerja bareng”.

 

Saya belum tahu persis wujud “kerja bareng” itu, apakah itu menggambarkan bahwa visi-misi dan tujuan dirumuskan bersama, sharing anggaran, melaksanakan tugas tugas bersama, monitoring dan evaluasi bersama, menanggung “pahala dan dosa” bersama.

 

Inklusifitas dan kolaborasi plus pemerintah dan CSO itu menjadi faktor utama percepatan peningkatan luas areal, jumlah kelompok, dan wilayah. Kolaborasi plus itu bukan hanya dengan CSO, melainkan dengan kementerian lain dan pemda; melalui hutsos dapat dibuktikan bahwa sesuatu yang sulit diwujudkan ternyata bisa, meskipun masih terbatas pelaku yang terlibat. Hal yang belum kuat dalam koloborasi adalah justru kolaborasi internal klhk. Hutsos belum menjadi visi-misi seluruh unit kerja klhk.