Oleh : Christine Wulandari
(Universitas Lampung, Pokja PPS, TP4K Provinsi Lampung)  

Perhutanan sosial (PS) telah menjadi program yang penting bagi Provinsi Lampung dalam meminimalkan laju kerusakan hutan. Pasang-surut pembangunan hutan melalui skema PS sudah dilalui oleh provinsi ini sejak tahun 1990 an. Berbagai program PS telah dilaksanakan baik oleh pemerintah daerah, akademisi maupun LSM juga kelompok masyarakat dalam mendukung pembangunan hutan berkelanjutan.

Beberapahal yang mengemuka dan bisa jadi refleksi perkembangan PS di Lampung selama tahun 2018 yaitu:

 

  1. Perlunya pengaturan ulang mekanisme kelembagaan dan operasional Pokja Percepatan Perhutanan Sosial. Dalam beberapa pertemuan kehutanan di tahun 2018 dipertanyakan tentang arti percepatan di Pokja Percepatan PS yang ternyata tidak atau belum dapat mendukung “percepatan PS di Provinsi Lampung” karena percepatan yang diinginkan masyarakat tidak hanya percepatan capaian luas izin PS sebagaimana target pemerintah pusat saat ini.

Masyarakat menginginkan adanya percepatan untuk capaian lainnya termasuk fasilitasi pasca memperoleh izin antara lain pemasaran dan pengembangan pengolahan hasil hutan bukan kayu (hhbk), pengembangan ekowisata, penguatan kelompok sesuai dengan program kelompok yang bersangkutan/ sesuai dengan fase pertumbuhan kelompok tersebut, meningkatkan efektifitas penyuluh kehutanan dan Sumber Daya Manusia di KPH. Dengan demikian diperlukan mekanisme agar Pokja dapat bekerja secara fleksibel dan simultan untuk beberapa capaian sekaligus, tidak satu per satu seperti yang dilakukan di tahun 2018. Ketika program Pokja PPS Lampung sedang mendukung program target capaian luas KLHK, Pokja tidak melakukan program lainnya yang sesuai dengan kepentingan atau yang diperlukan oleh lapangan.

Optimalisasi peran Pokja PPS yang beranggotakan banyak pihak tetap diperlukan meskipun Dinas Kehutanan juga mempunyai program-program PS. Pencapaian peran pokja yang optimal, fleksibilitas dalam melaksanakan progam PS secara simultan tentu memerlukan koordinasi program dan keuangan yang lebih baik dengan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) yang berlokasi di Medan. Lesson learned di tahun 2018, untuk dapat dukungan dana dalam melaksanakan program PS percepatan capaian luasan yang merupakan target nasional memerlukan proses yang tidak sederhana dan waktu yang cukup lama. Berdasarkan kondisi ini nampaknya perlu adanya “SOP” khusus yang mengatur koordinasi berbagai program yang mendukung program KLHK maupun program yang sesuai dengan kondisi Provinsi Lampung (lengkap dengan SOP keuangan) antara Pokja PPS Lampung dengan KLHK cq BPSKL wilayah Sumatera.

  • Perlunya sosialisasi yang lebih intensif tentang skema Kemitraan. Banyaknya masyarakat yang tinggal di kawasan-kawasan hutan produksi menjadikan skema kemitraan sebagai alternatif pengelolaan hutan melalui PS di kawasan hutan tersebut. Saat ini masih terjadi penolakan (walau secara halus) dari masyarakat karena masih adanya “pihak-pihak luar” yang menjanjikan hak milik atas kawasan hutan yang mereka diami dan kelola. Pihak KPH telah melakukan sosialisasi tentang kemitraan namun ternyata belum menunjukkan hasil yang positif karena “pihak-pihak luar” tersebut mengatasnamakan pejabat di KLHK.

Lain lagi dengan contoh nyata yang ditemui di kawasan hutan konservasi yang memungkinkan untuk dikembangkannya skema kemitraan konservasi. Pengembangan skema ini di lapangan akhirnya diminta untuk dapat mengadopsi 2 peraturan sekaligus yaitu peraturan untuk pengembangan kemitraan yang tertuang di Permen LHK no. P.83/2016 dan P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018. Adanya 2 kebijakan sekaligus yang diadopsi ini menjadikan finalisasi proses pengajuan izin ke KLHK dirasa cukup lambat oleh pihak masyarakat dan juga LSM yang mendampingi.

Berdasarkan kondisi diatas maka perlu adanya upaya sosialisasi yang lebih intensif dan terstruktur dengan baik tentang kemitraan maupun kemitraan konservasi. Sosialisasi hendaknya dilakukan oleh pihak-pihak berwenang tidak hanya oleh KPH atau aktor tingkat provinsi namun juga oleh pejabat KLHK.

  • Pemberian insentif bagi masyarakat pemegang izin PS. Sering masyarakat atau peserta suatu pertemuan menanyakan tentang insentif dan punishment bagi masyarakat yang telah menjadi anggota salah satu PS atau yang tidak mau menjadi anggota. Ada alternatif sistem insentif yang bisa dilaksanakan di tingkat daerah sekaligus melaksanakan program sesuai mandat dari permen LHK no. P.83/2016 pasal 61 ayat 4 untuk lakukan rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air. Alternatif tersebut yaitu dengan melakukan program-program KLHK untuk rehabilitasi lahan di areal-areal PS.

Tahun 2019, Provinsi Lampung mendapatkan alokasi dana untuk melaksanakan program rehabilitasinya KLHK melalui BPDAS Way Sekampung Way Seputih tetapi ternyata dalam pelaksanaannya tidak diperbolehkan di areal-areal PS dengan alasan areal tersebut sudah ada “izin”nya. Sebenarnya jika diperbolehkan, tentunya hal ini bisa jadi insentif bagi masyarakat pemegang izin PS.

  • Perlu dibangun demonstrasi-area (dem-area) PS di setiap KPH yang menjadi fokus pengembangan PS di KPH tersebut. Keberhasilan program PS di dem-area diharapkan akan memacu keinginan kelompok masyarakat lainnya untuk memajukan pengelolaan PS yang mereka kelola. Jika ini terjadi maka dapat menjadi salah satu upaya percepatan yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.

 

  • Pengembangan Pedoman Monitoring Evaluasi PS yang sesuai dengan kebijakan PS terbaru dan kondisi lapangan Provinsi Lampung. Hingga saat ini monitoring belum bisa dilakukan sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan karena ketiadaan pedoman yang sesuai dan anggaran yang memadai. Pelaksanaan monev kedepannya diharapkan akan bisa dilaksanakan secara bertahap, misal monev tahunan secara mandiri oleh kelompok, tiga tahunan oleh KPH, lima tahunan oleh Dishut dengan pihak luar yang relevan.

 

  • Perlunya koordinasi yg solid di tahun 2019 dan seterusnya antara Dinas Kehutanan dengan dinas lainnya dan juga swasta, akademisi maupun LSM karena sesungguhnya di lapangan banyak program yg saling overlap. Diperlukan adanya Perda atau Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan, termasuk pengembangan PS, juga hal lainnya misal pengaturan benefit sharing dari usaha-usaha masyarakat dalam memanfaatkan hutan misal melalui wisata.