Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali melakukan revisi terhadap Peta Indikatif Dan Areal Perhutanan Sosial dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor. 744/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2019 pada tanggal 24 Januari 2019. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mengalokasikan Hutan Negara yang tidak dibebankan hak diatasnya untuk dapat digunakan sebagai areal perhutanan sosial.

Penyerahan SK Hutan Sosial oleh Presiden RI, Joko Widodo di Jawa Barat. Cianjur 8 Februari 2019 (Sumber: Dokumentasi KLHK)

Seperti diketahui, dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) pemerintah telah menargetkan alokasi sebesar 12,7 juta hektar yang diimplementasikan melalui peta indikatif dan areal perhutanan sosial. Keputusan yang dikeluarkan pada akhir Januari 2019 ini merupakan revisi ketiga sebagai upaya terus membuka akses bagi masyarakat dalam skema perhutanan sosial yang berlaku selama 35 tahun.

Dalam revisi ketiga ini, dijelaskan bahwa areal yang dilokasikan sebagai Perhutanan Sosial kini menjadi 13.847.722 hektar yang terbagi menjadi:

  1. Areal Indikatif seluas 9.118.168 hektar berada dalam kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani izin diatasnya, dimana didalamnya juga terdapat 2.244.789 hektar berada dalam fungsi ekosistem gambut nasional fungsi budidaya.
  2. Areal Indikatif seluas 2.430.454 hektar berada dalam kawasan Hutan Lindung yang tidak dibebani izin, dengan 109.103 hektar arealnya merupakan fungsi ekosistem gambut nasional fungsi budidaya.
  3. Areal Perhutanan Sosial Definitif seluas 2.299.100 hektar. Areal ini merupakan wilayah yang sudah dikeluarkan SK Menteri untuk pengelolaan dalam skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan (KK), dan Hutan Adat (Hutan Adat)

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen PSKL), Bambang Supriyanto menegaskan, ini adalah upaya kita bersama dalam memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutannya secara lestari untuk memperoleh kesejahteraan bagi mereka. Pekerjaan yang harus dilakukan bersama-sama oleh semua pihak, bukan sekedar pemberian izinnya, namun juga bagaimana setelah izin itu diberikan, kita bisa berkontribusi melakukan penguatan terhadap masyarakat.

Dengan adanya revisi ketiga dari PIAPS ini, dapat dikatakan bahwa target RPJMN dengan alokasi tidak pernah kurang dari 12,7 juta ha bisa tercapai. Tentu saja, untuk delivery dalam mencapai target tersebut akan disesuaikan dengan Anggaran yang disediakan dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa bersama-sama secara multipihak dapat kerja bareng mewujudkannya. PIAPS kemudian akan dikaji dan dilakukan tiap enam bulan sekali untuk melihat apakah pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dan efektif.

Bukanlah perkara mudah untuk mengalokasikan kawasan hutan untuk masyarakat, karena disamping itu, masih ada beberapa kriteria lain dalam menjaga kelestarian hutan, dengan pengelolaan hutan untuk tujuan konservasi dalam skema Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Areal Produksi Lestari skala besar, sampai alokasi peruntukkan lain, seperti Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

untuk lebih lengkapnya mengenai Surat Keputusan PIAPS revisi ketiga, dapat diunduh disini:

Surat Keputusan Nomor. 744/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2019