Oleh : Andri Santosa

Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat

 

‘kami harus membayar Rp. 100-300 ribu per tahun kepada Perum Perhutani untuk mengelola lahan garapan, tutur salah seorang warga Kampung Mulyasari’

Kampung Mulyasari adalah salah satu kampung di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Bogor, yang berada di pinggir hutan.  Kampung ini merupakan lokasi CSR Prudensial dimana berbagai kegiatan dilakukan, dari Pendidikan, Pertanian, Energi, hingga Ekonomi.  Salah satu kegiatan ekonomi yang didorong adalah optimalisasi tanaman dan pemasaran kopi.  Ada kurang lebih 20 hektar lahan kopi yang dimiliki oleh masyarakat Kampung Mulyasari, tetapi sebagian besar berada di Kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani.

Selama ini warga kampung Mulyasari harus membayar antara Rp. 100.000,- hingga Rp. 300.000,- per tahun kepada Perum Perhutani untuk bisa menggarap lahan, nilai ini naik dari tahun ke tahun.   Kondisi ini tentu memprihatinkan dimana Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sedang menggencarkan program Hutan untuk  Rakyat.  Dengan Perhutanan Sosial, Jokowi-JK menargetkan 12,7 juta hektar lahan hutan dapat dikelola oleh rakyat, tidak terkecuali di Jawa, Bogor, dan tentu saja Kampung Mulyasari.  Program Perhutanan Sosial dilegalkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) No. P.83 Tahun 2016.  Dan untuk di Kawasan Perum Perhutani dapat pula menggunakan PermenLHK No. P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

Salah satu tujuan Perhutanan Sosial adalah mengurangi ketimpangan penguasaan lahan hutan.  Dimana dalam kasus Jawa, Perum Perhutani menguasai seluruh hutan lindung dan produksi kecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta.  Sementara banyak masyarakat miskin di sekitar hutan di Jawa dan biasanya menggantungkan hidupnya dari sumberdaya hutan.  Seperti pak Uci di Kampung Mulyasari dimana sawah dan kebun kopinya berada di Kawasan hutan yang dikuasai oleh Perum Perhutani.

Pak Uci dan 57 warga Kampung Mulyasari berhak mendapatkan akses legal pengelolaan hutan yang telah dikelolanya sejak lama.  Pak Uci dan 57 warga Kampung Mulyasari yang menggarap lahan di Kawasan hutan berhak mendapatkan pendampingan untuk penguatan kelembagaan kelompok dan mengajukan permohonan Perhutanan Sosial ke pemerintah, dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) bisa diperoleh oleh warga Kampung Mulyasari yang mengelola hutan di Wilayah Kerja Perum Perhutani dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 35 tahun.  Dengan IPHPS warga dapat berkontribusi secara legal kepada negara atas hasil hutan yang mereka peroleh, tidak seperti sekarang yang cenderung illegal dan tidak adil.  Bentuk IPHPS ini cenderung cocok diterapkan disana mengingat secara kasat mata kondisi hutan yang ingin dikelola berupa kebun dan semak belukar, bukan lagi merupakan hutan sekunder, apalagi hutan alam.  Potensi air terjun pakuan yang ada di wilayah tersebut juga bisa dikelola oleh masyarakat setempat selain kebun kopi yang selama ini mereka garap.

Dalam P83/2016 sebenarnya ada bentuk Perhutanan Sosial lain yang ditawarkan seperti Kemitraan Kehutanan, Hutan Kemasyarakatan (HKm) atau Hutan Desa.  HKm dan Hutan Desa bisa saja diterapkan di wilayah kerja Perum Perhutani tetapi fungsi hutannya harus lindung.  Sementara Kemitraan Kehutanan mensyaratkan ada kerjasama sebelumnya dengan Perum Perhutani.  Dalam kasus Kampung Mulyasari, Perum Perhutani sepertinya menempatkan diri sebagai ‘tuan tanah’ yang hanya meminta ‘pajak’ kepada masyarakat yang mengelola lahan di wilayahnya.  Analisis singkat menyatakan bahwa untuk kondisi Kampung Mulyasari lebih cenderung cocok dengan bentuk IPHPS, dengan PermenLHK No. P.39 Tahun 2017.

Penulis (kanan) adalah Sekretaris Nasional Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat. berfoto bersama masyarakat Kampung Mulyasari setelah melakukan dialog multifihak dalam mendorong percepatan perhutanan sosial di Jawa Barat.

Dari informasi yang disampaikan oleh pak Buana, petugas kepolisian yang ditempatkan di Desa Sukamakmur, bahwa masyarakat sudah mengajukan IPHPS.  Pak Buana yang memfasilitasi pembentukan kelompok tani INAGROITA untuk mengajukan IPHPS dengan ketua bapak Hendrik dan jumlah anggota 28 orang.  Pengajuan ini dibantu oleh Bapak Zaki, salah seorang Anggota Kelompok Kerja Perhutanan Sosial Jawa Barat.

Proses ini perlu dikawal dengan baik, terutama untuk menghindari konflik horizontal di masyarakat mengingat ada 58 kepala keluarga di Kampung Mulyasari akan tetapi yang menjadi anggota kelompok dan mengajukan IPHPS hanya 28 orang.  Tujuan Perhutanan Sosial adalah mengurangi ketimpangan lahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Jadi subyeknya adalah masyarakat miskin atau rentan yang tinggal di sekitar hutan.  Merekalah yang berhak untuk mendapatkan akses secara legal untuk memanfaatkan hutan negara.  Warga yang sudah menggarap lahan memang penting untuk dilegalkan serta diberdayakan agar tanaman mereka dapat optimal dikelola sehingga dapat menambah atau meningkatkan kesejahteraannya.  Potensi wisata seperti air terjun pakuan juga dapat dikelola secara bersama untuk menambah pendapatan, tetapi tentu saja dengan penataan kembali dan meningkatkan fasilitasi yang ada.