PRESS RELEASE
RAPAT TINGKAT MENTERI
TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA
KANTOR STAF PRESIDEN
PEMERINTAH SERIUS TANGANI KONFLIK AGRARIA

Pada Rabu (12 Juni 2019), Kepala Staf Kepresidenan; Jend (purn) Moeldoko memimpin Rapat
Tingkat Menteri (RTM) untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria. Rapat ini akan dihadiri oleh
menteri terkait untuk menargetkan penyelesaian 167 kasus yang menurut Kantor Staf Presiden (KSP) dapat
diselesaikan dengan segera oleh kementerian dan lembaga teknis terkait pada akhir tahun ini.
Sesuai dengan tugas dan fungsi pokok KSP sebagai pengendali program strategis dan prioritas
Presiden, KSP secara khusus terus mendorong pelaksanaan reforma agraria yang menjadi prioritas
Presiden. Sebagaimana diketahui penyelesaian konflik agraria adalah salah satu tujuan utama dari reforma
agraria. KSP juga mencatat bahwa setiap kunjungan kerja Presiden, konflik agraria adalah salah satu
laporan yang kerap ditemui.

Menindaklanjuti hal tersebut, dalam dua tahun terakhir (2017), KSP telah membentuk Tim
Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) yang bertugas menerima pengaduan kasus,
menganalisa kasus, memverifikasi lapangan, mengadakan rapat koordinasi dan memberikan rekomendasi
penyelesaian. Ujung dari langkah TPPKA ini adalah memberikan peta jalan kebijakan dan pelaksanaan
penyelesaian konflik kepada kementerian dan lembaga terkait.

Profil Kasus Konflik Agraria yang Masuk Istana
Sejak dibentuk (2016-2019), TPPKA-KSP menerima laporan konflik agraria sejumlah 666 kasus,
seluas 1.457.084 hektare, dan sedikitnya 176.132 kepala keluarga terdampak. Pada awalnya, sebagian dari
kasus yang dilaporkan warga ditujukan kepada Kementerian Sekretariat Negara atau Sekretariat Kabinet.
Selanjutnya, diteruskan kepada KSP dan ditangani oleh TPPKA. Selain itu, TPPKA juga menerima
pengaduan dari surat, surat elektronik dan pengaduan langsung dari masyarakat. Hasil analisis TPPKA,
diketahui sebagian besar konflik agraria yang diadukan masyarakat dikarenakan mal-administrasi
pelayanan pertanahan, tumpang tindih izin/konsesi atas tanah dan SDA, proses pemberian ganti kerugian
yang tidak adil, dan berlarutnya penyelesaian akibat pendekatan yang semata-mata legal formal, dan
sebagainya.

Berdasarkan profil pengaduan 666 kasus tersebut, terdapat 413 kasus memiliki informasi
pendukung yang cukup sehingga dapat ditindaklanjuti. Berdasarkan analisa TPPKA sedikitnya 167 kasus
yang dapat diselesaikan dalam jangka pendek, 92 kasus diselesaikan dalam jangka menengah, dan 154
kasus yang penyelesaiannya membutuhkan waktu lebih lama. Selanjutnya, 253 kasus belum memiliki
informasi pendukung yang lengkap sehingga belum ditindaklanjuti.

Untuk mempercepat penyelesaian 167 kasus dengan kategori dapat diselesaikan dalam jangka
pendek, TPPKA-KSP mengadakan Rapat Tingkat Menteri (RTM) pada Rabu, 12 Juni 2019 di Gedung
Binagraha, Jakarta. RTM adalah sebuah koordinasi Kepala Staf Kepresidenan dengan para menteri teknis
terkait, khususnya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Badan Usaha Milik Negara,
Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Panglima TNI dan Kepala
Kepolisian RI.

RTM sebagai Cara Mempercepat Penanganan Konflik Agraria

Dalam RTM ini, Moeldoko Kepala Staf Kepresidenan memimpin rapat, dan Jaleswari
Pramodhawardani Deputi V Kepala Staf Kepresidenan selalu penanggungjawab TPPKA memaparkan
profil pengaduan, hasil analisis kasus, rekomendasi mengenai alur proses bersama penanganan dan
penyelesaian konflik agraria.

Menurut Moeldoko, “Pemerintah sedang berusaha mempercepat penyelesaian konflik agraria.
Langkah yang ditempuh melalui koordinasi antar-kementerian dan lembaga, serta membangun sinergi
penanganan lintas-kementerian dan lembaga”. Setiap kementerian-lembaga telah menunjuk pejabat
penanggungjawab untuk koordinasi lintas-kementerian-lembaga tersebut. Dalam RTM ini, KSP
menyerahkan dokumen digital yang berisi daftar kasus beserta seluruh data-data pendukungnya kepada
kementerian/lembaga terkait. Moeldoko menutup dengan mengatakan bahwa keadilan agraria menjadi
perhatian serius Pemerintah, dan RTM ini merupakan langkah penting dalam percepatan penyelesaian
konflik agraria tersebut.

Hadir pada RTM tersebut Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil serta Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. Sofyan Djalil berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus agraria
yang laporannya telah diterima oleh KSP. Beberapa konflik yang diterima memiliki kompleksitas tersendiri
khususnya konflik agraria yang berkaitan dengan aset pemerintah. Meski demikian, dengan jalan koordinasi
antar kementerian-lembaga, Sofyan Djalil optimistis komitmen penyelesaian konflik agraria tersebut akan
dapat tercapai. “Beberapa konflik, seperti di Teluk Jambe dan di Karawang berhasil diselesaikan. Memang
masih ada beberapa konflik yang kompleks. Namun, inisiasi pola koordinasi antar kementerian-lembaga
yang hari ini dibicarakan membawa langkah penyelesaian ke arah titik terang,” pungkas Sofyan Djalil.
Siti Nurbaya turut menyinggung mengenai peran penting koordinasi lintas kementerian-lembaga.

Mengingat kewenangan kehutanan sudah tidak berada di level Pemerintah Kabupaten / Kota, maka
Pemerintah Provinsi turut memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik agraria yang terjadi di area
hutan. “Melalui koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi penting untuk terlibat
dalam inisiasi penyelesaian konflik agraria. Artikulasi teknis dalam desain koordinasi akan positif
mendorong implementasi rencana penyelesaian konflik agraria,” ujar Siti Nurbaya. Siti Nurbaya juga
menyampaikan melalui koordinasi pula-lah persoalan pengakuan wilayah masyarakat adat yang selama ini
menjadi polemik akan potensial diselesaikan.

Pada RTM ini turut disepakati pembentukan Desk Penanganan Konflik Agraria Lintas
Kementerian dan Lembaga, dengan KSP sebagai simpulnya. Setelah RTM, penanganan 167 kasus prioritas
akan dilakukan melalui Desk lintas Kementerian-Lembaga ini di mana setiap dua bulan sekali akan
dievaluasi perkembangannya.

 

Jakarta, 12 Juni 2019
Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria KSP
Kontak Person: Usep Setiawan (Tenaga Ahli Utama KSP, dan Wakil Ketua TPPKA KSP)
Nomor Kontak: 081317926383