FKKM-Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat, bersama USU-Universitas Sumatera Utara (USU), dan Yayasan PETAI (Pesona Tropis Alam Indonesia) yang tergabung dalam Konsorsium untuk Rawa Singkil LESTARI (KORSIL) serta BKSDA Aceh dengan dukungan USAID LESTARI mengadakan Dialog Kebijakan untuk Perlindungan Orangutan dan Habitatnya di Suaka Margasatwa Rawa Singkil. Dialog Kebijakan tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2019 di Hotel Hermes One, Kota Subulussalam – Aceh.

Pada kesempatan itu KORSIL menyampaikan Policy Paper ‘Advokasi Bersama Para Pihak terhadap Kawasan Suaka Margasatwa Rawa Singkil’ kepada peserta dialog dari Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Pemerintah Kota Subulussalam, dan KPHK SM Rawa Singkil – BKSDA Aceh serta LESTARI. Sebelumnya KORSIL juga mendialogkan Policy Paper ini dengan Pemerintah Propinsi Aceh pada 23 Desember 2019 di Banda Aceh. Para pihak tersebut merespon dengan kritis substansi dari Policy Paper tersebut dan menambahkan isu-isu penting lain yang belum tercantum di Policy Paper tersebut, seperti komitmen swasta akan bahan baku legal sawit, jalan di dalam kawasan SM Rawa Singkil, kemitraan konservasi dan tata batas kawasan, serta keberadaan forum-forum multipihak yang peduli pada SM Rawa Singkil.


Peserta dialog mereview dan mengupdate Rekomendasi dalam Policy Paper yang juga disusun bersama para pihak pada 15-16 Agustus 2019. Beberapa rekomendasi operasional sudah dijalankan oleh para pihak seperti : (1) dukungan mitra untuk sosialisasi keberadaan SM Rawa Singkil, pengadaan media sosialisasi, pembuatan master plan ekowisata SM Rawa Singkil dan pengintegrasian rencana tersebut dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah, program sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan, penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE) SM Rawa Singkil, pendekatan persuasif dalam kasus pelanggaran, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. BKSDA Aceh berencana membentuk Satuan Tugas untuk pencegahan pembakaran hutan dan lahan yang akan melibatkan TNI, POLRI, Pemda, BNBP, dan masyarakat. Sementara MoU (Memorium of Understanding) dengan pemerintah setempat untuk efektivitas pengelolaan SM Rawa Singkil terkendala dengan kewenangan kabupaten/kota atas kehutanan yang ditarik ke propinsi.


Dialog kemudian dibangun untuk membentuk Rencana Tindak Lanjut untuk melanjutkan kerja-kerja kolaboratif multipihak ini. Rencana Tindak Lanjut tersebut adalah :

  1. Memfasilitasi dialog keberadaan jalan dalam kawasan SM Rawa Singkil
  2. Membuat pilot project penyelesaian tata batas di Desa Seuneubok Pusaka untuk mendukung Kemitraan Konservasi
  3. Fasilitasi Dialog Kebijakan 2 dengan melibatkan pihak yang lebih luas dengan isu-isu strategis yang lebih terfokus

12 isu pengelolaan SM Rawa Singkil serta rekomendasi kebijakan yang seharusnya dilakukan dapat diunduh di Policy Paper dibawah ini