TANTANGAN KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN DALAM MEWUJUDKAN HUTAN UNTUK RAKYAT MELALUI PERHUTANAN SOSIAL
Oleh : Andri Santosa

PENGANTAR
Wacana pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan jika ditelusuri sudah ada sejak diselenggarakannya Kongres Kehutanan Dunia VIII tahun 1978 yang berlangsung di Jakarta dan mengangkat tema besar ”Forest for People”. Meskipun Kongres tersebut tidak secara jelas menyebutkan konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti apa yang ideal dilakukan, tetapi setidaknya pemahaman bahwa sumberdaya hutan harus bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan masyarakat sekitar hutan tersebut dapat berpartisipasi dalam pengelolaan hutan mulai mengemuka. Dalam perjalanannya kemudian, pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat diwujudkan dalam bentuk aktivitas tumpang sari dengan Proyek Perhutanan Sosial pada Perum Perhutani dan kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) pada perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan hutan melalui bagi hasil.
Pada tahun 1995, Pemerintah mengeluarkan Pedoman Hutan Kemasyarakatan yang mengakomodir masyarakat mengelola hutan sesuai fungsinya. Jika hutan produksi maka diperbolehkan memanfaatkan Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Dan jika hutan lindung maka hanya diperbolehkan memanfaatkan HHBK. Hutan Kemasyarakatan (HKm) ini kemudian menjadi kebijakan tersendiri yang dituangkan dalam Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) dalam UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999. Disana dinyatakan bahwa ‘Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat disebut dengan Hutan Kemasyarakatan’. Dalam penjelasan pasal tersebut juga dijelaskan tentang Hutan Desa yaitu hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
HKm dan Hutan Desa ini kemudian dalam PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan diklasifikasikan sebagai skema pemberdayaan masyarakat, selain Kemitraan. Beberapa Peraturan Menteri pun kemudian terbit sebagai pedoman pelaksanaan skema-skema ini :

  • Permenhut P.37/2007 jo P.18/2009 jo P.52/2011 jo P.88/2014 tentang Hutan Kemasyatakatan
  • Permenhut P.49/2008 jo P.53/2011 jo P.89/2014 tentang Hutan Desa
  • Permenhut P.39/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan
  • PP 6/2007 juga mengatur tentang Hutan Tanaman Rakyat (HTR), skema dimana kelompok masyarakat dapat membangun hutan tanaman pada hutan produksi.

Beberapa kebijakan khusus pun dibuat untuk mendukung HTR ini, seperti :

  • Permenhut P.9/2008 tentang Persyaratan Kelompok Tani Hutan untuk Mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat
  • Permenhut P.62/2008 jo P.19/2012 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat
  • Permenhut P/64/2009 tentang Standard Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat
  • Permenhut P.55/2011 jo P.31/2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman
  • Permenhut P.3/2012 tentang Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat

HTR, Hutan Desa, dan HKm ini mendapatkan perhatian cukup serius dari Pemerintah SBY-Boediono, dimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 Pemerintah menargetkan pembangunan HKm seluas 2 juta hektar, Hutan Desa seluas 500 ribu hektar dan HTR seluas 5,6 juta hektar. Kementrian Kehutanan membentuk Direktorat Bina Perhutanan Sosial dalam Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial untuk mendukung target HKm dan Hutan Desa ini. Walau demikian, Menteri Kehutanan hanya dapat mengeluarkan SK Penetapan Areal Kerja untuk HKm dan Hutan Desa serta SK Pencadangan HTR. Sedangkan IUPHKm (Izin Usaha Pemanfaatan HKm) dan IUPHHK-HTR (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HTR) diterbitkan oleh Bupati. Dan untuk HPHD (Hak Pengelolaan Hutan Desa) dikeluarkan oleh Gubernur.

Hingga akhir tahun 2014, Menteri Kehutanan baru dapat menetapkan areal kerja seluas ± 1.380.873 hektar, yang meliputi ± 328.342 hektar HKm, Hutan Desa seluas ± 318.024 hektar dan HTR seluas ± 734.397 hektar. Selain itu telah terbit ijin usaha pemanfaatan HKm dan HTR dari Bupati seluas ± 308.403 hektar, masih jauh dari target yang dicanangkan.
Pada periode pemerintahan 2015-2019, Pemerintahan Jokowi–JK menaikkan target hutan untuk rakyat menjadi 12,7 juta hektar melalui Perhutanan Sosial dengan berbagai skema : HKm, Hutan Desa, HTR, Kemitraan dan Hutan Adat.


TARGET, UPAYA, DAN CAPAIAN PERHUTANAN SOSIAL
Pemerintahan Jokowi-JK menggabungkan Kementrian Kehutanan dan Kementrian Lingkungan Hidup menjadi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk mendukung pencapaian 12,7 juta hektar Perhutanan Sosial, dibentuk Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL). Dibawah Ditjen PSKL terdapat 4 Direktorat : (1) Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, (2) Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat, (3) Kemitraan Lingkungan, dan (4) Penyelesaian Konflik Tenurial dan Hutan Adat. Di tingkat wilayah dibentuk 5 UPT (Unit Pelaksana Teknis) Balai PSKL : (1) Sumatera, (2) Jawa Bali Nusa Tenggara, (3) Kalimantan, (4) Sulawesi, dan (5) Maluku-Papua. Adanya Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan tentunya berkonsekuensi pada peningkatan anggaran dan sumberdaya manusia
Dari sisi kebijakan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan berbagai kebijakan, seperti :

  • PermenLHK No. P.32/2015 tentang Hutan Hak
  • PermenLHK No. P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial
  • PermenLHK No. P.39/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani


Berbagai kebijakan ini diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan Perhutanan Sosial. PermenLHK P.32/2015 mengatur bagaimana proses pengajuan Hutan Adat, sebuah kebijakan yang juga merupakan pelaksanaan dari Putusan MK 35/2012. PermenLHK P.83/2016 mengkompilasi aturan HKm, Hutan Desa, HTR, dan Kemitraan yang mengatur bagaimana proses mendapatkan IUPHKm, HPHD, IUPHHK-HTR, dan Kemitraan Kehutanan dalam satu kebijakan. Dengan PermenLHK P.83/2016 juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berwenang menerbitkan IUPHKm, HPHD, IUPHHK-HTR, serta Pengakuan dan Perlindungan Kesepakatan Kerjasama (SK Kulin KK). PermenLHK P.39/2017 membuka skema baru dalam Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani melalui IPHPS atau Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga membuat PIAPS atau Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial sebagai acuan dalam penentuan lokasi dan calon lokasi Perhutanan Sosial. Hingga akhir 2019, telah terindentifikasi ± 13.847.722 hektar areal hutan dalam PIAPS, potensi yang sudah melebihi target 12,7 juta hektar. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga membuat Peta Indikatif Wilayah Hutan Adat yang hingga akhir tahun 2019 telah terindentifikasi ± 914.927,13 hektar. Hingga akhir 2019, capaian Perhutanan Sosial seluas ± 3.133.449,68 hektar

Capaian tersebut juga tertuang dalam 6.411 unit SK izin/hak untuk ± 818.547 Kepala Keluarga. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Lingkungan Hidup juga telah mendorong terbentuknya 5.873 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) hingga akhir 2019.

Capain ini juga tidak terlepas dari penyiapan sosial di lapangan oleh pendamping dan peran para pihak yang digerakkan dalam Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS). Kelompok Kerja ini tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat propinsi. Kerja-kerja ‘jemput bola’ dalam 3 tahun terakhir oleh TP2PS (Tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial) juga turut berperan dalam capaian ini. Walau demikian, melihat hasil yang ada perlu sekiranya dilakukan Evaluasi, bahkan Refleksi terhadap strategi dan kebijakan yang ada selama ini dalam mendukung target Perhutanan Sosial dan mencapai tujuan Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera.

(MEMULAI) EVALUASI DAN REFLEKSI
Capaian Perhutanan Sosial
Dari capaian ± 3.133.449,68 hektar, kurang lebih setengah atau ± 1.551.601,15 hektar diantaranya adalah Hutan Desa. Capaian HKm hanya kurang lebih setengah dari Hutan Desa atau ± 743.406,82 hektar, dan capaian HTR kurang lebih setengah dari HKm atau ± 352.351,68 hektar. Hal ini berbanding terbalik dari target Pemerintah 2010-2014 dimana HTR mendapatkan target tertinggi (5,6 juta hektar), HKm ditargetkan 2 juta hektar, dan Hutan Desa hanya 500 ribu hektar.

Hal ini penting mendapat perhatian mengingat ada ± 33.000 desa di dalam dan sekitar hutan. Dan karenanya banyak kawasan hutan ada di dalam wilayah administrasi desa-desa tersebut yang berpotensi menjadi Hutan Desa. Lembaga Pengelola Hutan Desa juga relative lebih mudah dibentuk, dikelola, dan dikontrol daripada Kelompok sebagai syarat sosial administrasi di dalam HKm dan HTR, bahkan Kulin KK dan IPHPS. Kemanfaatan Hutan Desa juga dapat dikatakan lebih luas daripada HKm, HTR, Kulin KK, dan IPHPS. Karenanya fokus pada skema Hutan Desa dengan berkolaborasi dengan Kementrian Desa layak menjadi strategi Perhutanan Sosial ke depan, walaupun pada beberapa kasus juga dapat diterapkan skema lain. Point lain adalah lebih sedikit skema akan lebih mudah dalam hal sosialisasi di masyarakat akan Perhutanan Sosial.

Kelembagaan
Keberadaan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraaan Lingkungan perlu dioptimalkan secara kelembagaan. Dengan ditopang 4 Direktorat (PKPS, BUPSHA, KL, dan PKTHA), Ditjen PSKL sudah cukup ideal secara organisasi. Walau demikian perlu sinergi yang baik dan kerjasama tim yang apik diantara 4 Direktorat tersebut sehingga tujuan besar Perhutanan Sosial dapat tercapai. TP2PS dan Pokja PPS Nasional selayaknya menjadi mitra kerja semua Direktorat di PSKL, tidak hanya 1 Direktorat saja.
Keberadaan 5 Balai PSKL di 5 Wilayah sangat membantu tetapi tidak cukup mengingat cakupan wilayah kerja yang luas dengan beban kerja yang besar. Diperlukan tambahan UPT di wilayah untuk mendukung kerja-kerja dan koordinasi teknis di lapangan. Pokja PPS di tingkat propinsi perlu diefektifkan untuk menggalang dukungan dari para pihak, karena Perhutanan Sosial tidak hanya kerja sektor kehutanan semata tetapi kerja multisektor. Balai PSKL harus mampu mendinamisir potensi-potensi pendukung Anggota Pokja PPS di setiap propinsi untuk mendukung percepatan Perhutanan Sosial, bukan hanya kuantitas tetapi juga kualitas.
Pendampingan di lapangan penting untuk dilakukan dan didorong partisipasi para pihak, tidak hanya penyuluh dan LSM. Pendamping desa dan ‘local champion’ akan menjadi aktor strategis ke depan dalam keberlangsungan Perhutanan Sosial di lapangan.

Kebijakan
Perhutanan Sosial adalah Program Nasional untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu: lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia. Akan tetapi kebijakannya hanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak cukup kuat menggerakkan sektor lain di luar kehutanan. Pelaksana kemudian harus mengerahkan segala daya upayanya untuk dapat meraih dukungan dari sektor lain untuk Perhutanan Sosial.
Idealnya sebagai Program Nasional, Perhutanan Sosial harus didukung kebijakan setingkat Keputusan Presiden yang mampu menggerakan sektor lain dalam upaya pemerataan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dari sisi tata hutan selayaknya Revisi PP 6/2007 dilakukan untuk menselaraskan konsepsi Perhutanan Sosial dengan berbagai skema yang ada : HKm, Hutan Desa, Kemitraan Kehutanan, maupun Hutan Adat. Serta memperkuat legalitas Perhutanan Sosial sebagai program bersama Kementrian dan Pemerintah Daerah.
….