Author: admin

Diskusi konsep Kemitraan Konservasi dalam Perdirjen KSDAE

Labuan Bajo – Direktorat Jenderal KSDAE, bersama dengan Burung Indonesia dan Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kemitraan Konservasi bagi mitra-mitra Program Kemitraan Wallacea dan Unit Pengelola Kawasan Konservasi di Wallacea pada 10-11 Januari 2018. Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini yaitu: 1) Menerima pemaparan konsep Kemitraan Konservasi yang didorong lewat Perdirjen KSDAE; 2) Mendapatkan pembelajaran tentang peluang dan tantangan dalam pengelolaan KSA/KPA lewat pertukaran pengalaman dan studi kasus oleh para peserta; 3) Mengembangkan agenda kerja sama antara Burung Indonesia dan mitra-mitra kerjanya dengan UPT KSA/KPA di Wallacea. Lebih lanjut, kegiatan ini juga menjadi salah satu ajang konsultasi publik Perdirjen...

Read More

Rapat Koordinasi Kemitraan Konservasi

Baru-baru ini Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) merancang satu peraturan tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kemitraan Konservasi Pada KSA dan KPA. Rancangan Perdirjen KSDAE ini merupakan respon dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial yang memandatkan Dirjen KSDAE untuk membuat peraturan khusus tentang Kemitraan Konservasi Adanya Juknis ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kemitraan antara UPT dengan masyarakat. Program Kemitraan Wallacea yang dilaksanakan oleh Burung Indonesia bersama mitra-mitranya banyak bekerja di KSA/KPA dan wilayah penyangganya. Kemitraan Konservasi dipandang dapat mewadahi berbagai inisiatif konservasi berbasis masyarakat yang dikembangkan di...

Read More

Warta FKKM edisi 3 Tahun 2017

Persoalan pengelolaan sumber daya alam dan agraria di Indonesia tak sedikit lahir akibat izin penguasaan dan pengelolaan SDA yang diskriminatif dan tidak berpihak pada masyarakat. Monopoli pengelolaan SDA dan  penguasaan lahan selalu mengarah pada eksploitasi yang merampas sumber penghidupan masyarakat di sekitarnya secara sistemik dan terstruktur. Di antara persoalan yang centang-perenang dalam pengelolaan SDA tersebut, seringkali menegasikan peran perempuan dari perbincangan. Perempuan di banyak wilayah di Indonesia seringkali diabaikan dalam penentuan kebijakan atas tanahnya. Pengetahuan perempuan atas pengelolaan SDA tidak dianggap sebagai pandangan yang cukup penting dalam pengambilan keputusan. Seringkali perempuan yang harus menanggung risiko atau dampak atas kelalaian...

Read More

FKKM Mendorong Percepatan Perhutanan Sosial di NTT

Kupang – Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) NTT, dan BPSKL Jawa Bali Nusa Tenggara menyelenggarakan Lokakarya dengan tema “Mendorong Percepatan Perhutanan Sosial bagi Kesejahteraan Masyarakat dan Pelestarian Hutan di Nusa Tenggara Timur”. Kegiatan yang didukung Burung Indonesia dan Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) ini dilangsungkan selama 2 hari (14-15 November 2017) di Kota Kupang, NTT. Lokakarya dibuka oleh kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jehalu Andereas. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah mempersiapkan langkah-langkah dalam memfasilitasi Perhutanan Sosial. “Pokja PPS di NTT sudah...

Read More