Author: admin

Workshop Pembelajaran Daerah Penyangga Kawasan Konservasi

Jakarta –  Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) mengadakan workshop dan diskusi bertemakan ‘Daerah Penyangga Kawasan Konservasi dan Kehutanan Masyarakat’. Diskusi diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Slipi pada 31 Oktober lalu. Diskusi yang melibatkan pengelola Taman Nasional di Banten dan Sulawesi Tengah ini bertujuan untuk menggali lesson learned dari studi kasus pengelolaan buffer zone di empat Taman Nasional. Serta mencari pendekatan yang sesuai untuk mengembangkan daerah penyangga yang merupakan wilayah kelola tradisional dari masyarakat setempat. Diskusi dihadiri perwakilan: Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem – KLHK; Pengelola Taman Nasional Ujung Kulon – Banten; BKSDA Sulawesi Tengah dan PemKab...

Read More

SK Pokja No. 23

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN Nomor : SK.23/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN NOMOR : SK.33/PSKL/SET/PSL.O/5/2016 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL (POKJA PPS) bisa di download disini (klik kanan save as...

Read More

Warta FKKM Edisi 2

Masyarakat memiliki mekanisme tersendiri dalam upayanya menjaga sumber daya hutan sebagai sumber kehidupannya. Kita bisa melihat dalam pengaturan pengelolaan hutan oleh masyarakat sejak dahulu yang membagi hutan berdasarkan fungsi, seperti adanya hutan larangan, hutan garapan, dan hutan produksi. Praktik pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat dengan memerhatikan keberlanjutan hutan itu sendiri, memperlihatkan bahwa masyarakat paham dan terampil melindungi sumber daya hutan sebaga isu berkehidupannya . Keberlangsungan praktik Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) akan sangat berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan mengenai kejelasan legalitas dan legitimasi atas alas hak masyarakat dalam mengelola hutan. Masyarakat Desa Lodang di Sulawesi Selatan, misalnya. Pengelolaan...

Read More

Pemerintah Kejar Ketertinggalan Reforma Agraria & Perhutanan Sosial

Jakarta, 24 Oktober 2017 – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah Indonesia tetap komit menjalankan reforma agraria melalui program Perhutanan Sosial dengan target seluas 12,7 juta hektar dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) 9 juta hektar. Konferensi Internasional Tenurial 2017 di Jakarta diharapkan dapat menghasilkan peta jalan yang berperan mempercepat upaya mengatasi ketimpangan ekonomi akibat metode pembangunan yang selama ini terjadi. Presiden Jokowi membuka Konferensi Tenurial Internasional, Rabu (25/10) di Istana Negara,sekaligus juga menyerahkan 11 SK Hutan Adat untuk 9 komunitas adat. Konferensi Tenurial akan berlangsung selama tiga hari, pada 25 – 27 Oktober 2017. Konferensi digagas Koalisi Masyarakat...

Read More