Author: admin

Warta FKKM edisi 3 Tahun 2017

Persoalan pengelolaan sumber daya alam dan agraria di Indonesia tak sedikit lahir akibat izin penguasaan dan pengelolaan SDA yang diskriminatif dan tidak berpihak pada masyarakat. Monopoli pengelolaan SDA dan  penguasaan lahan selalu mengarah pada eksploitasi yang merampas sumber penghidupan masyarakat di sekitarnya secara sistemik dan terstruktur. Di antara persoalan yang centang-perenang dalam pengelolaan SDA tersebut, seringkali menegasikan peran perempuan dari perbincangan. Perempuan di banyak wilayah di Indonesia seringkali diabaikan dalam penentuan kebijakan atas tanahnya. Pengetahuan perempuan atas pengelolaan SDA tidak dianggap sebagai pandangan yang cukup penting dalam pengambilan keputusan. Seringkali perempuan yang harus menanggung risiko atau dampak atas kelalaian...

Read More

FKKM Mendorong Percepatan Perhutanan Sosial di NTT

Kupang – Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) NTT, dan BPSKL Jawa Bali Nusa Tenggara menyelenggarakan Lokakarya dengan tema “Mendorong Percepatan Perhutanan Sosial bagi Kesejahteraan Masyarakat dan Pelestarian Hutan di Nusa Tenggara Timur”. Kegiatan yang didukung Burung Indonesia dan Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) ini dilangsungkan selama 2 hari (14-15 November 2017) di Kota Kupang, NTT. Lokakarya dibuka oleh kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jehalu Andereas. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah mempersiapkan langkah-langkah dalam memfasilitasi Perhutanan Sosial. “Pokja PPS di NTT sudah...

Read More

Workshop Pembelajaran Daerah Penyangga Kawasan Konservasi

Jakarta –  Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) mengadakan workshop dan diskusi bertemakan ‘Daerah Penyangga Kawasan Konservasi dan Kehutanan Masyarakat’. Diskusi diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Slipi pada 31 Oktober lalu. Diskusi yang melibatkan pengelola Taman Nasional di Banten dan Sulawesi Tengah ini bertujuan untuk menggali lesson learned dari studi kasus pengelolaan buffer zone di empat Taman Nasional. Serta mencari pendekatan yang sesuai untuk mengembangkan daerah penyangga yang merupakan wilayah kelola tradisional dari masyarakat setempat. Diskusi dihadiri perwakilan: Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem – KLHK; Pengelola Taman Nasional Ujung Kulon – Banten; BKSDA Sulawesi Tengah dan PemKab...

Read More

SK Pokja No. 23

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN Nomor : SK.23/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN NOMOR : SK.33/PSKL/SET/PSL.O/5/2016 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL (POKJA PPS) bisa di download disini (klik kanan save as...

Read More