Author: admin

SARASEHAN AWAL TAHUN “PERHUTANAN SOSIAL, PENDEKATAN MULTIPIHAK & PERAN FKKM

Latar Belakang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial menjadi tonggak baru dalam gerakan Kehutanan Masyarakat di Indonesia. Peraturan ini memperjelas bahwa Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan [HKm], Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan merupakan bagian penting dalam sistem pengelolaan hutan lestari dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Peraturan ini juga memperjelas siapa pengelola atau pemanfaat dari skema-skema Perhutanan Sosial tersebut serta bagaimana memperoleh hak atau...

Read More