Author: admin

Menhut Terbitkan Permen Baru tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak

MENTERI Kehutanan Zulkifli Hasan pada 17 Juli 2012 lalu menerbitkan Peraturan Menteri No. P30/MENHUT-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak. Permen ini mengatur kegiatan yang meliputi pemanenan atau penebangan pada hutan yang berada pada tanah/lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah di luar kawasan hutan negara, dibuktikan dengan alas titel berupa Sertifikat Hak Milik, Letter C atau Girik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Peraturan ini juga mengatur kegiatan pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran dan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan atas hasil hutan yang berasal dari hutan hak berupa kayu yang berasal dari tanaman yang tumbuh dari hasil budidaya di atas areal hutan hak atau lahan masyarakat. Selain itu, Permen ini juga mengatur tentang Nota Angkutan, yaitu dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat atau kayu olahan rakyat) sesuai dengan jenis kayu yang ditetapkan atau pengangkutan lanjutan semua jenis kayu. Setelah Permen ini diberlakukan mulai 20 Agustus 2012, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2006 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007, dicabut dan dinyatakan tidak...

Read More

Seminar Sehari Dalam Rangka Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Parlemen Hijau untuk Indonesia

Dalam rangka menyambut Hari Lingkungan Hidup Internasional yang jatuh pada tanggal 5 Juni 2013, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) sebagai lembaga pengembangan hukum lingkungan hidup akan mengadakan seminar sehari dengan tema “Parlemen Hijau untuk Indonesia yang Maju dan Lestari: Refleksi dan Proyeksi Peran Parlemen dalam Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan”. Adapun kegiatan ini akan dibagi dalam dua sesi utama. Sesi pertama mengangkat sub tema “Peran Parlemen dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan: Refleksi Upaya Mensinergikan Kelestarian Lingkungan Hidup dengan Ketahanan Pangan” dan sesi kedua mengangkat sub tema “Optimalisasi Parlemen dalam Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan: Sebuah Proyeksi Parlemen Pro Lingkungan”. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penguatan peran parlemen dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Kegiatan akan diselenggarakan pada : Hari/Tanggal : Selasa/ 4 Juni 2013 Waktu : 09.30 WIB – Selesai Tempat : Ruang Lounge 8, Lantai 8 Hotel Atlet Century Park, Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta Informasi lebih lanjut terkait kegiatan ini dapat menghubungi Saudari Elizabeth Napitupulu di nomor telepon...

Read More

Indeks Tata Kelola Hutan dan REDD+ di Indonesia Buruk

Tata kelola hutan, lahan dan REDD+ di Indonesia masih terbilang buruk. Kondisi ini, tercermin dari hasil indeks tata kelola hutan, lahan dan REDD+ 2012, hanya meraih 2,33 poin jauh di bawah nilai tertinggi lima. Nilai ini berasal dari rata-rata keseluruhan indeks di tingkat Pusat sebesar 2,78 dan rata-rata di 10 provinsi yang memiliki hutan terluas sebesar 2,38. Laporan setebal 249 halaman ini dibuat UNDP dan UN-REDD Programme. Nilai indeks pada masing-masing tingkatan seperti pusat, provinsi dan kabupaten ini merupakan nilai komposif dari 117 indikator dan enam isu tata kelola hutan dan REDD+. Isu ini lalu dikelompokkan dalam tiga komponen tata kelola yakni, hukum dan kebijakan, kapasitas para aktor dan kinerja masing-masing aktor. Aktor ini baik pemerintah, masyarakat sipil, masyarakat adat dan lokal, perempuan, dan masyarakat bisnis. Dari provinsi yang dinilai, Aceh menyandang tiga kriteria terendah, yakni, kapasitas pemerintah (1,8), kapasitas bisnis (1,24) dan kinerja (1,9). Disusul masing-masing: Sumatera Selatan dengan kapasitas masyarakat (1,37), dan tiga daerah masing-masing lemah di hukum dan kebijakan adalah Riau (1,89), Kalimantan Timur (1,98) dan Papua Barat (1,99). Tidak hanya indeks tata kelola berdasarkan komponen. Laporan ini juga menyajikan indeks berdasarkan prinsip tata kelola hutan. Hasilnya sama rendah, 2,35. Skor ini berdasarkan nilai agregat pusat 2,71, lalu provinsi 2,36 dan kabupaten 1,98. Beathe Trankmann, Direktur UNDP Indonesia mengatakan, laporan ini dibuat dengan metode partisipasif, melibatkan berbagai komponen organisasi masyarakat sipil seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara...

Read More

Komunitas Pengelola Hutan dan Persiapan REDD+

PADA tahun 2007, berbagai pihak dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) telah menyepakati Bali Roadmap, yang mendorong para pelaku dari berbagai negara maju dan berkembang untuk segera melakukan mitigasi emisi karbon dari sektor kehutanan sebagai salah satu upaya menghadapi perubahan iklim. Para pembuat kebijakan, investor, sektor swasta, organisasi donor, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) merespon inisiatif ini dengan memelopori berbagai kegiatan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta mendorong adanya konservasi, pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan cadangan karbon hutan di sejumlah negara berkembang, yang lebih dikenal dengan sebutan “REDD+”. Saat ini REDD+ telah menjadi bagian penting perbincangan dalam proses kebijakan perubahan iklim global dan nasional. Indonesia merupakan negara terbesar ketiga pelepas karbon, dengan lebih dari 80 persen emisi nasional berasal dari perubahan tata guna lahan – terutama deforestasi. Ini membuat kebijakan dan implementasi REDD+ di Indonesia tidak hanya penting secara nasional, tetapi juga global. Gagasan dasar REDD+ ialah agar negara berkembang dan kaya hutan memperoleh imbalan karena melestarikan hutan mereka. Ini melibatkan penetapan nilai karbon hutan yang akan memungkinkan konservasi hutan bersaing secara finansial dengan pemicu utama deforestasi, antara lain konversi pertanian, penebangan hutan, dan pembangunan prasarana. Selain untuk penyimpanan karbon, REDD+ juga dapat memberikan manfaat tambahan yang penting, misalnya pelestarian keanekaragaman hayati, pengurangan kemiskinan dan perbaikan tata kelola hutan. Info KM seri ke­4 ini mengulas tentang kesiapan, peraturan­kebijakan Kehutanan Masyarakat dalam upaya pencegahan...

Read More

FGD "Produk Kehutanan Masyarakat : Potensi & Tantangan"

Kerangka Acuan Diskusi Kelompok Terarah PRODUK KEHUTANAN MASYARAKAT : POTENSI & TANTANGAN Bogor, 23 April 2013 Pengantar Kehutanan Masyarakat telah berkembang pesat di Indonesia, minimal dari sisi kebijakan. Berbagai skema kebijakan pun muncul, mulai dari HKm (Hutan Kemasyarakatan), HD (Hutan Desa), HTR (Hutan Tanaman Rakyat), PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat), dan HR (Hutan Rakyat). Skema-skema lain pun digagas oleh para pihak untuk pemberdayaan masyarakat, menuju masyarakat sejahtera hutan lestari. Walau demikian tujuan tersebut belumlah dapat hasilnya dilihat secara signifikan di lapangan, masih banyak masyarakat miskin ada di sekitar hutan, yang belum mengalami peningkatan taraf hidupnya. Tujuan pemberdayaan tidaklah hanya sekedar memperoleh akses legal ke hutan, tetapi menjadi penting bagaimana memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut. FKKM atau Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat adalah sebuah forum multipihak yang digagas sebagai wadah pembelajaran tentang kebijakan dan berbagai persoalan tentang kehutanan masyarakat. Salah satu isu yang didorong oleh FKKM adalah mengoptimalkan manfaat sumberdaya hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kewirausahaan yang dibangun dari kelompok masyarakat itu sendiri. Berbagai diskusi dan pelatihan telah coba dilakukan bersama masyarakat di beberapa lokasi untuk mencapai tujuan tersebut. Pada kesempatan ini, FKKM bermaksud mengundang para pihak untuk mendiskusikan produk-produk kehutanan masyarakat yang potensial untuk telah, sedang dan dikembangkan ke depan, agar tujuan masyarakat sejahtera hutan lestari dapat lebih cepat digapai. Dalam diskusi juga akan dibahas tentang kebijakan-kebijakan yang memayungi maupun kesenjangan kebijakan yang...

Read More