Author: admin

NTB Targetkan 35.000 Ha Hutan Kemasyarakatan

WE.CO.ID – Mataram, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus berupaya mengembangkan program Hutan Kemasyarakatan, dan sampai 2015 ditargetkan mencapai 35.000 haktare, dalam upaya mengatasi degradasi hutan akibat pembalakan liar. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTB Abdul Hakim di Mataram, Jumat, mengatakan hingga kini luas Hutan Kemasyarakatan (HKM) yang telah mendapat surat keputusan (SK) Menteri Kehutanan mencapai 14.000 hektare, dan akan ditambah lagi 15.000 hektare hingga dua tahun ke depan. “Program HKM merupakan salah satu alternatif terbaik untuk mengatasi degradasi hutan akibat pembalakan liar, sekaligus mengurangi jumlah penduduk miskin, terutama yang berada di sekitar kawasan hutan,” katanya. Ia mengatakan pihaknya sudah berkomitmen ke depan, dengan adanya HKM tidak ada lagi masyarakat miskin di sekitar kawasan hutan. Sasaran akhir adalah terwujudnya hutan lestari. “HKM adalah Alternatif terbaik dalam mengurangi angka kemiskinan, karena masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan memiliki jaminan tempat bercocok tanam. Sekali menanam, seumur hidup mereka bisa memanen,” ujarnya. Menurut dia, kalau selama ini masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan sebagian besar miskin, dengan adanya HKM mereka tidak akan miskin lagi, karena memiliki sumber panghasilan tetap. Dia mencontohkan di HKM Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, masyarakat yang sebelumnya hidup dalam lilitan kemiskinan, saat ini dari hasil pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) penghasilan mereka sebesar Rp3juta lebih per bulan, bahkan bisa mencapai Rp5 juta. “Kesejahteraan petani di HKM Santong mengalami peningkatan, bahkan selain dapat membiayai pendidikan anak-anak...

Read More

2.500 Desa Siap Menggugat Menhut

Taman Nasional Bukit Duabelas, Jambi, tampak dari udara, Jumat (17/12/2010). Keindahan kawasan yang vegetasi hutannya sangat rapat ini serta keragaman hayati di dalamnya beragam itu kini terancam hilang jika alih fungsi hutan terus terjadi. JAMBI, KOMPAS.com — Sebanyak 200 kelompok masyarakat pada 2.500 desa tengah menyiapkan gugatan hukum pada menteri kehutanan. Hal itu terkait lambannya proses perizinan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. “Menhut dinilai melanggar aturannya sendiri yang menjanjikan proses perizinan selesai dalam 60 hari. Meski dijanjikan proses selesai dalam 60 hari, banyak proposal hutan desa, hutan adat, dan hutan kemasyarakatan, sudah dua tahun terparkir di Kemenhut,” ujar Hery Santoso, Direktur Javlec, Kamis (5/4/2013). Menurutnya, ada sekitar 800.000 hektar usulan hutan desa yang diajukan 200-an kelompok masyarakat masih di Kemenhut tanpa ada kejelasan. Usulan itu rata-rata sudah berusia 2 tahun lebih. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 disebutkan bahwa paling lama 60 hari seluruh proses dilalui, dalam hal ini verifikasi oleh tim Kementerian Kehutanan, menhut sudah harus memberi kejelasan mengenai persetujuan atau penolakan dalam perizinan tersebut. Dia mencontohkan, usulan hutan desa seluas 460 hektar di DI Yogyakarta juga telah bertahun-tahun tanpa kepastian. “Sudah sekian lama masyarakat menunggu, tidak ada progres sama sekali,”...

Read More

Release Gugatan Hutan Desa

Hingga kini, Departemen Kehutanan kurang memperhatikan pengelolaan hutan oleh masyarakat. Hal terbukti dari kurangnya pencapaian target ijin Hutan Kemasyarakatan (Hkm) dan Hutan Desa. Mulai tahun 2011, Departemen Kehutanan menargetkan turunya ijin seluas 500.000 hektar per tahun. Nyatanya, hingga kini baru ada 289.919 hektar hutan yang ditetapkan menjadi HKm dan HD. Selama ini turunnya ijin lambat karena beberapa hal. Yang pertama, birokrasi. Di Departemen Kehutanan sendiri untuk mendapatkan ijin, berkas-berkas yang diajukan masyarakat harus melalui 27 meja. Selain itu, tidak ada niat baik dari Menteri Kehutanan. Hingga kini, ada sekitar 25 berkas yang sudah lengkap persyaratannya berhenti di meja mentri tanpa ada kejelasan. Secara keseluruhan ada sekitar 850.000 hektar hutan yang belum turun ijinnya hingga kini. Rata-rata, ijin tersebut sudah diajukan sejak satu hingga tiga tahun yang lalu. Lambatnya proses ini tidak sesuai dengan Perdirjen No.10/2010 dan No.11/2010 yang menyebutkan layanan maksimal untuk penetapan ijin membutuhkan 60 hari kerja. Di Indonesia, sejumlah kelompok masyarakat pemohon HKM dan hutan desa di kehutanan berniat untuk menggugat Menhut. Javlec, sebagai lembaga yang bergerak di bidang kehutanan masyarakat akan memfasilitasi masyarakat di wilayah Jawa dan Bali untuk melakukan gugatan. Di Bali, ada 700 hektar hutan di daerah Jembrana yang mengajukan ijin sebagai hutan desa yang belum turun. Di Jogja, 493,29 hektar di daerah Saptosari. CP: Fachrudin Rijadi, Direktur Eksekutif Javlec: udineser14@gmail.com; 081328748098 Hery Santoso, Ketua Badan Pengurus Javlec:...

Read More

Seminar & Konsinyasi Integrasi Tools Analisis Land Tenure

Masalah Tenurial, khususnya persoalan konflik menjadi perhatian banyak pihak saat ini. Hal ini dipicu krn skala konflik tenurial yang terus meluas, intensitasnya semakin masif, aktor yg berkonflik jg semakin banyak, serta mengakibatkan kerugian harta benda bahkan nyawa dari para pihak yang berkonflik. Hal ini tentu perlu mendapatkan perhatian scr serius dari para pihak. WGT telah melakukan kerjasama dg KPH untuk melihat persoalan tenurial di 4 wilayah KPH: KPH Register 47 Lampung, KPH Kapuas, KPH Banjar, dan KPH Gularaya. Dalam melakukan identifikasi dan assesment persoalan tenurial di wilayah KPH tsb, digunakan perangkat analisis land tenure : RaTA, AGATA dan HUMa-win. Pengalaman WG-Tenure bersama KPH dalam mengembangkan dan menggunakan perangkat analisis tenure perlu mendapat masukan dan pandangan dari berbagai pihak. Seminar dan Konsinyasi Integrasi Tools Analisis Land Tenure diharapkan dapat menjawab tantangan yang menjadi impian WGTenure dalam mengintegrasikan modul analisis land tenure yang dikembangkan dengan modul dan kurikulum yang dikembangkan oleh Pusat Diklat Kehutanan. Tujuan: 1. Untuk mensosialisasikan pengalaman WGTenure dalam menggunakan perangkat Analisis Land Tenure di wilayah KPH 2. Untuk mendapatkan informasi dan sharing pembelajaran terkait dengan pengembangan kurikulum oleh Pusdiklat 3. Untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari Diklat Kehutanan terkait Perangkat Analisis Land Tenure 4. Untuk menggali persoalan tenurial kehutanan dalam wilayah KPH, dan 5. Untuk membangun peluang kerjasama dalam integrasi modul terkait analisis land tenure Waktu & Tempat Pelaksanaan Hari/Tanggal : Rabu-Kamis, 26-27 Juni 2013 Tempat : Hotel...

Read More

HKm Sambelia Lulus Sertifikasi Ekolabel

Mataram 1 Juni 2013 Pukul 12.00 WITA, telah digelar rapat pengambilan kebutusan mengenai hasil evaluasi terhadap kinerja Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) dan oleh Tim Panel Pengambil Keputusan (TPPK) dari PT. Mutu Agung Lestari telah memutuskan bahwa Unit Manajemen Hutan Kemasyarakatan Koperasi Tani Wana Lestari, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia dengan luas areal ± 420 Ha dinyatakan LULUS. Ini berarti masyarakat petani HKm Sambelia, dinilai pemerintah dan negara berhasil mengelola hutan, baik dari aspek pelestarian dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di NTB sendiri, baru dua HKm saja telah lulus sertifikasi ekolabel,...

Read More