Author: admin

Seminar Sehari Dalam Rangka Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Parlemen Hijau untuk Indonesia

Dalam rangka menyambut Hari Lingkungan Hidup Internasional yang jatuh pada tanggal 5 Juni 2013, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) sebagai lembaga pengembangan hukum lingkungan hidup akan mengadakan seminar sehari dengan tema “Parlemen Hijau untuk Indonesia yang Maju dan Lestari: Refleksi dan Proyeksi Peran Parlemen dalam Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan”. Adapun kegiatan ini akan dibagi dalam dua sesi utama. Sesi pertama mengangkat sub tema “Peran Parlemen dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan: Refleksi Upaya Mensinergikan Kelestarian Lingkungan Hidup dengan Ketahanan Pangan” dan sesi kedua mengangkat sub tema “Optimalisasi Parlemen dalam Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan: Sebuah Proyeksi Parlemen Pro Lingkungan”. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penguatan peran parlemen dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Kegiatan akan diselenggarakan pada : Hari/Tanggal : Selasa/ 4 Juni 2013 Waktu : 09.30 WIB – Selesai Tempat : Ruang Lounge 8, Lantai 8 Hotel Atlet Century Park, Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta Informasi lebih lanjut terkait kegiatan ini dapat menghubungi Saudari Elizabeth Napitupulu di nomor telepon...

Read More

Indeks Tata Kelola Hutan dan REDD+ di Indonesia Buruk

Tata kelola hutan, lahan dan REDD+ di Indonesia masih terbilang buruk. Kondisi ini, tercermin dari hasil indeks tata kelola hutan, lahan dan REDD+ 2012, hanya meraih 2,33 poin jauh di bawah nilai tertinggi lima. Nilai ini berasal dari rata-rata keseluruhan indeks di tingkat Pusat sebesar 2,78 dan rata-rata di 10 provinsi yang memiliki hutan terluas sebesar 2,38. Laporan setebal 249 halaman ini dibuat UNDP dan UN-REDD Programme. Nilai indeks pada masing-masing tingkatan seperti pusat, provinsi dan kabupaten ini merupakan nilai komposif dari 117 indikator dan enam isu tata kelola hutan dan REDD+. Isu ini lalu dikelompokkan dalam tiga komponen tata kelola yakni, hukum dan kebijakan, kapasitas para aktor dan kinerja masing-masing aktor. Aktor ini baik pemerintah, masyarakat sipil, masyarakat adat dan lokal, perempuan, dan masyarakat bisnis. Dari provinsi yang dinilai, Aceh menyandang tiga kriteria terendah, yakni, kapasitas pemerintah (1,8), kapasitas bisnis (1,24) dan kinerja (1,9). Disusul masing-masing: Sumatera Selatan dengan kapasitas masyarakat (1,37), dan tiga daerah masing-masing lemah di hukum dan kebijakan adalah Riau (1,89), Kalimantan Timur (1,98) dan Papua Barat (1,99). Tidak hanya indeks tata kelola berdasarkan komponen. Laporan ini juga menyajikan indeks berdasarkan prinsip tata kelola hutan. Hasilnya sama rendah, 2,35. Skor ini berdasarkan nilai agregat pusat 2,71, lalu provinsi 2,36 dan kabupaten 1,98. Beathe Trankmann, Direktur UNDP Indonesia mengatakan, laporan ini dibuat dengan metode partisipasif, melibatkan berbagai komponen organisasi masyarakat sipil seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara...

Read More

Komunitas Pengelola Hutan dan Persiapan REDD+

PADA tahun 2007, berbagai pihak dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) telah menyepakati Bali Roadmap, yang mendorong para pelaku dari berbagai negara maju dan berkembang untuk segera melakukan mitigasi emisi karbon dari sektor kehutanan sebagai salah satu upaya menghadapi perubahan iklim. Para pembuat kebijakan, investor, sektor swasta, organisasi donor, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) merespon inisiatif ini dengan memelopori berbagai kegiatan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta mendorong adanya konservasi, pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan cadangan karbon hutan di sejumlah negara berkembang, yang lebih dikenal dengan sebutan “REDD+”. Saat ini REDD+ telah menjadi bagian penting perbincangan dalam proses kebijakan perubahan iklim global dan nasional. Indonesia merupakan negara terbesar ketiga pelepas karbon, dengan lebih dari 80 persen emisi nasional berasal dari perubahan tata guna lahan – terutama deforestasi. Ini membuat kebijakan dan implementasi REDD+ di Indonesia tidak hanya penting secara nasional, tetapi juga global. Gagasan dasar REDD+ ialah agar negara berkembang dan kaya hutan memperoleh imbalan karena melestarikan hutan mereka. Ini melibatkan penetapan nilai karbon hutan yang akan memungkinkan konservasi hutan bersaing secara finansial dengan pemicu utama deforestasi, antara lain konversi pertanian, penebangan hutan, dan pembangunan prasarana. Selain untuk penyimpanan karbon, REDD+ juga dapat memberikan manfaat tambahan yang penting, misalnya pelestarian keanekaragaman hayati, pengurangan kemiskinan dan perbaikan tata kelola hutan. Info KM seri ke­4 ini mengulas tentang kesiapan, peraturan­kebijakan Kehutanan Masyarakat dalam upaya pencegahan...

Read More

FGD "Produk Kehutanan Masyarakat : Potensi & Tantangan"

Kerangka Acuan Diskusi Kelompok Terarah PRODUK KEHUTANAN MASYARAKAT : POTENSI & TANTANGAN Bogor, 23 April 2013 Pengantar Kehutanan Masyarakat telah berkembang pesat di Indonesia, minimal dari sisi kebijakan. Berbagai skema kebijakan pun muncul, mulai dari HKm (Hutan Kemasyarakatan), HD (Hutan Desa), HTR (Hutan Tanaman Rakyat), PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat), dan HR (Hutan Rakyat). Skema-skema lain pun digagas oleh para pihak untuk pemberdayaan masyarakat, menuju masyarakat sejahtera hutan lestari. Walau demikian tujuan tersebut belumlah dapat hasilnya dilihat secara signifikan di lapangan, masih banyak masyarakat miskin ada di sekitar hutan, yang belum mengalami peningkatan taraf hidupnya. Tujuan pemberdayaan tidaklah hanya sekedar memperoleh akses legal ke hutan, tetapi menjadi penting bagaimana memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut. FKKM atau Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat adalah sebuah forum multipihak yang digagas sebagai wadah pembelajaran tentang kebijakan dan berbagai persoalan tentang kehutanan masyarakat. Salah satu isu yang didorong oleh FKKM adalah mengoptimalkan manfaat sumberdaya hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kewirausahaan yang dibangun dari kelompok masyarakat itu sendiri. Berbagai diskusi dan pelatihan telah coba dilakukan bersama masyarakat di beberapa lokasi untuk mencapai tujuan tersebut. Pada kesempatan ini, FKKM bermaksud mengundang para pihak untuk mendiskusikan produk-produk kehutanan masyarakat yang potensial untuk telah, sedang dan dikembangkan ke depan, agar tujuan masyarakat sejahtera hutan lestari dapat lebih cepat digapai. Dalam diskusi juga akan dibahas tentang kebijakan-kebijakan yang memayungi maupun kesenjangan kebijakan yang...

Read More

Seminar "Kesiapan Masyarakat Sipil Menyongsong MP3EI dan Forest Tenure Reform”

SEMINAR KESIAPAN MASYARAKAT SIPIL MENYONGSONG MP3EI DAN FOREST TENURE REFORM Puri Avia, Puncak Bogor 23 April 2013 Pengantar Mei 2011, dokumen MP3EI diterbitkan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia. Dokumen ini mengusung tujuan untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan 8 (delapan) program utama yang terdiri dari 22 (duapuluh dua) kegiatan ekonomi utama, dengan tiga strategi pelaksanaan yaitu 1) mengembangkan potensi ekonomi wilayah di 6 (enam) Koridor Ekonomi Indonesia, yaitu: Koridor Ekonomi Sumatera, Koridor Ekonomi Jawa, Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi, Koridor Ekonomi Bali–Nusa Tenggara, dan Koridor Ekonomi Papua–Kepulauan Maluku; 2) memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global (locally integrated,globally connected); 3) memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi. Pada saat hampir bersamaam, isu forest tenure reform juga mencuat paska Konferensi Internasional mengenai forest tenure di Lombok-NTB yang diprakarsai oleh Kementerian Kehutanan, RRI dan sejumlah NGOs. Sebagai tindak lanjutnya, saat ini sedang digodok rencana makro forest tenure kehutanan. Di tengah dua fakta tersebut diatas, kita masih dihadapkan oleh situasi konflik agraria termasuk konflik kehutanan masih tinggi dan menyebar. Sejumlah ekses konflik berupa tindakan kekerasan juga mengemuka. Namun, upaya untuk mengendalikan dan menyelesaikan konflik tersebut belum dilakukan secara serius dan sistematis. Bertolak belakang dengan keseriusan pemerintah yang sedang melaksanaan agenda MP3EI. Padahal penyelesaian konflik agraria (termasuk kehutanan) dipandang akan lebih menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat bila dilakukan dengan...

Read More