Author: admin

Materi presentasi konsolidasi CIvil Society Organization (CSO) untuk pengembangan dan percepatan Com

Pada 23 Juli 2014 lalu, FKKM bersama Kemitraan menyelenggarakan Materi presentasi konsolidasi CIvil Society Organization (CSO) untuk pengembangan dan percepatan Community Based Forest Management (CBFM). Berikut materi presentasinya: https://drive.google.com/file/d/0B_lv72Y-uCosNnUxVHpJUXJXbDQ/edit?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B_lv72Y-uCosR2wwUUtUc3hpLTg/edit?usp=sharing...

Read More

MASYARAKAT ADAT TIDAK MENGENAL HUTAN NEGARA

Masyarakat di Nagari Simpang Kabupaten Pasaman Sumatera Barat tidak pernah mengenal Hutan Negara maupun Hutan Lindung. Bagi masyaraka,t hutan yang ada di daerah mereka merupakan Hutan Adat. Tetapi Hutan Adat mereka yang tertutup menjadi terbuka oleh ulah oknum yang mendatangkan pekerja dari luar untuk menggunduli hutan, sementara mereka tidak dapat berbuat apapun pasalnya hal itu di luar kewenangannya, selaku masyarakat tidak tahu apapun. Hal tersebut terungkap dalam diskusi panel kelompok tiga dengan topik “Hutan Adat di Antara Skema Pemberdayaan Masyarakat Kehutanan” dalam kegiatan Dialog Nasional Penetapan Hutan Adat Demi Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat di Royal Kuningan Hotel – Jakarta. Hasantoha Adnan dari FKKM bertugas menjadi fasilitator pada diskusi panel tiga yang berlangsung Kamis 2 Oktober 2014 lalu. Sementara pemicu diskusi Andri Santosa Seknas FKKM, Wali Nagari Simpang dari Kabupaten Pasaman, LSM Rincong dari Aceh, Pemkab Sanggau Kalimantan Barat dan Didik Suharjito dari IPB bertugas selalu perumus dalam diskusi panel tiga. Septarial Wali Nagari Simpang Kabupaten Pasaman Sumatera Barat dalam pemicu diskusi memaparkan bahwa ulah oknum-oknum yang membabat hutan di ulayat nagarinya, makanya Nagari Simpang di landa bencana banjir bandang. Banjir itu disinyalir terjadi akibat kayu-kayu yang ada di hutan sudah gundul. Kejadian bencana alam membuat masyarakat warga Simpang tersentak dan marah, karena perbuatan oknum, warga kampung yang tidak tahu apapun menanggung resikonya. Bencana alam tersebut tidak membuat masyarakat kecewa dan larut, tetapi secara bahu membahu seluruh lapisan masyarakat terutama pemuda...

Read More

Presiden Jual Hutan Lindung Seharga Pisang Goreng

Sejak 4 Februari lalu, hutan lindung dan hutan produksi tak berharga lagi. Lewat Peraturan Pemerintah (PP) No 2 tahun 2008, para pemodal diberi kemewahan membabat hutan lindung dan hutan produksi menjadi kawasan pertambangan dan usaha lain, hanya dengan membayar Rp 300 setiap meternya. PP ini menghapus fungsi lindung kawasan hutan menjadi fungsi ekonomi sesaat. Ditengah keprihatinan bencana banjir dan longsor musim ini, Presiden mengeluarkan PP No 2 tahun 2008 tentang Jenis & tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan utuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Departemen Kehutanan. PP ini memungkinkan perusahaan tambang merubah kawasan hutan lindung dan hutan produksi menjadi kawasan tambang skala besar, hanya dengan membayar Rp. 1,8 juta hingga Rp. 3 juta per hektarnya. Lebih murah lagi untuk tambang minyak dan gas, panas bumi, jaringan telekomunikasi, repiter telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relai televisi, ketenagalistrikan, instalasi teknologi energi terbarukan, instalasi air, dan jalan tol. Harganya turun menjadi Rp. 1,2 juta hingga Rp 1,5 juta. “Itu harga hutan termurah yang resmi dikeluarkan sepanjang sejarah negeri ini. Hanya Rp. 120 hingga Rp. 300 per meternya, lebih murah dari harga sepotong pisang goreng yang dijual pedagang keliling” ujar Rully Syumanda, pengkampanye hutan WALHI. “Yang menyesakkan, PP ini keluar ditengah ketidakbecusan pemerintah mengurus hutan. Laju kerusakan hutan sepanjang 2005 hingga 2006 saja mencapai 2,76 juta ha. Juga, di saat musim bencana...

Read More

Pemerintah Mendatang Diharapkan Peduli Pengelolaan Hutan Masyarakat

http://www.satuharapan.com/read-detail/read/pemerintah-mendatang-diharapkan-peduli-pengelolaan-hutan-masyarakat Pemerintah Mendatang Diharapkan Peduli Pengelolaan Hutan Masyarakat Hutan adat. (Foto: aman.or.id) JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah mendatang diharapkan memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong dan meningkatkan program pengelolaan hutan berbasis masyarakat guna memberantas kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan di sekitar hutan. Kordinator program LSM Kemitraan, Hasbi Berliani dalam “Forum Nasional untuk Hutan dan Masyarakat” di Jakarta, Rabu (16/4) mengatakan, pengelolaan hutan oleh masyarakat berpotensi besar untuk memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. “Oleh karena itu pemerintah mendatang kita harapkan memiliki komitmen yang kuat untuk program tersebut, mulai dari perencanaan, koordinasi dari pusat ke daerah dan penyediaan anggaranyang cukup,” katanya. Hasbi menguraikan tiga faktor yang menghambat pencapaian target program pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Indonesia yaitu prosedur pengurusan izin yang panjang, baik di tingkat pusat maupun di daerah, koordinasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang lemah, serta anggaran yang tidak memadai. “Prosedur pengurusan izin di pusat harus melewati 29 meja, belum prosedur di daerah yang tidak kalah rumit,” katanya. Dampaknya, pengurusan untuk mendapatkan izin pengelolaan hutan oleh masyarakat bisa memakan waktu satu hingga tiga tahun. Sementara itu dana yang dianggarkan Kementerian Kehutanan sangat kecil, hanya sekitar Rp 21 miliar per tahun, padahal idealnya sekitar Rp300 miliar per tahun atau Rp 600.000 per ha. Akibatnya, katanya, pencapaian pengelolaan hutan oleh masyarakat selama tahun 2010-2013 baru sekitar 300.000 ha dari target 2,5 juta ha. Atas berbagai permasalahan tersebut,...

Read More