Author: admin

HKm Sambelia Lulus Sertifikasi Ekolabel

Mataram 1 Juni 2013 Pukul 12.00 WITA, telah digelar rapat pengambilan kebutusan mengenai hasil evaluasi terhadap kinerja Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) dan oleh Tim Panel Pengambil Keputusan (TPPK) dari PT. Mutu Agung Lestari telah memutuskan bahwa Unit Manajemen Hutan Kemasyarakatan Koperasi Tani Wana Lestari, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia dengan luas areal ± 420 Ha dinyatakan LULUS. Ini berarti masyarakat petani HKm Sambelia, dinilai pemerintah dan negara berhasil mengelola hutan, baik dari aspek pelestarian dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di NTB sendiri, baru dua HKm saja telah lulus sertifikasi ekolabel,...

Read More

Peningkatan Kapasitas Tim Negosiasi Masyarakat

FKKM (Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat) bersama dg TLKM (Tim Layanan Kehutanan Masyarakat) dg didukung SAMDHANA menyelenggarakan ‘Peningkatan Kapasitas Tim Negosiasi Masyarakat’ di Gedung Balai Perindustrian Sudiang Makasar, 17-18 Juni 2013. Peningkatan Kapasitas ini diperuntukkan bagi Tim Negosiasi Dusun Tallasa (Dusun Samangki, Kab. Maros, Sulawesi Selatan) yg sudah lama berkonflik dg Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Desa Samangki merupakan desa yang memiliki potensi yang cukup besar yang ada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Mata pencaharian masyarakat Desa Samangki merupakan petani dan peternak. Aktifitas lain yang sering dilakukan yakni menjadi pembuat gula aren, menjadi pemungut kemiri dan mencari madu. Namun kawasan hutan yang merupakan tempat masyarakat mencari nafkah kini berubah status menjadi taman nasional. Areal Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN Babul) seluas 43.750 ha, yang terletak di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep. Sejarah konflik pengelolaan kawasan hutan di areal TN Babul telah berlangsung lama sebelum penunjukan kawasan tersebut sebagai taman nasional. Konflik mulai terjadi sejak ditetapkannya areal ini sebagai kawasan hutan melalui kebijakan TGHK. Namun eskalasi konflik meningkat sejak kawasan hutan di Pegunungan Bantimurung dan Bulusaraung kemudian ditunjuk sebagai areal Taman Nasional Perjalanan panjang proses mediasipun telah berlangsung cukup lama, beberapa lembaga telah berupaya melakukan proses mediasi baik itu Pemerintah Daerah, Taman Nasional dan NGO. Seperti RECOFTC pada tahun 2009-2010, sedangkan pada tahun 2012 FKKM mendorong Desa Samangki untuk menjadi salah satu site dari 10 daerah project percontohan penyelesaian konflik yang dilakukan...

Read More

Menhut Terbitkan Permen Baru tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak

MENTERI Kehutanan Zulkifli Hasan pada 17 Juli 2012 lalu menerbitkan Peraturan Menteri No. P30/MENHUT-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak. Permen ini mengatur kegiatan yang meliputi pemanenan atau penebangan pada hutan yang berada pada tanah/lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah di luar kawasan hutan negara, dibuktikan dengan alas titel berupa Sertifikat Hak Milik, Letter C atau Girik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Peraturan ini juga mengatur kegiatan pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran dan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan atas hasil hutan yang berasal dari hutan hak berupa kayu yang berasal dari tanaman yang tumbuh dari hasil budidaya di atas areal hutan hak atau lahan masyarakat. Selain itu, Permen ini juga mengatur tentang Nota Angkutan, yaitu dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat atau kayu olahan rakyat) sesuai dengan jenis kayu yang ditetapkan atau pengangkutan lanjutan semua jenis kayu. Setelah Permen ini diberlakukan mulai 20 Agustus 2012, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2006 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007, dicabut dan dinyatakan tidak...

Read More

Seminar Sehari Dalam Rangka Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Parlemen Hijau untuk Indonesia

Dalam rangka menyambut Hari Lingkungan Hidup Internasional yang jatuh pada tanggal 5 Juni 2013, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) sebagai lembaga pengembangan hukum lingkungan hidup akan mengadakan seminar sehari dengan tema “Parlemen Hijau untuk Indonesia yang Maju dan Lestari: Refleksi dan Proyeksi Peran Parlemen dalam Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan”. Adapun kegiatan ini akan dibagi dalam dua sesi utama. Sesi pertama mengangkat sub tema “Peran Parlemen dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan: Refleksi Upaya Mensinergikan Kelestarian Lingkungan Hidup dengan Ketahanan Pangan” dan sesi kedua mengangkat sub tema “Optimalisasi Parlemen dalam Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan: Sebuah Proyeksi Parlemen Pro Lingkungan”. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penguatan peran parlemen dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Kegiatan akan diselenggarakan pada : Hari/Tanggal : Selasa/ 4 Juni 2013 Waktu : 09.30 WIB – Selesai Tempat : Ruang Lounge 8, Lantai 8 Hotel Atlet Century Park, Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta Informasi lebih lanjut terkait kegiatan ini dapat menghubungi Saudari Elizabeth Napitupulu di nomor telepon...

Read More

Indeks Tata Kelola Hutan dan REDD+ di Indonesia Buruk

Tata kelola hutan, lahan dan REDD+ di Indonesia masih terbilang buruk. Kondisi ini, tercermin dari hasil indeks tata kelola hutan, lahan dan REDD+ 2012, hanya meraih 2,33 poin jauh di bawah nilai tertinggi lima. Nilai ini berasal dari rata-rata keseluruhan indeks di tingkat Pusat sebesar 2,78 dan rata-rata di 10 provinsi yang memiliki hutan terluas sebesar 2,38. Laporan setebal 249 halaman ini dibuat UNDP dan UN-REDD Programme. Nilai indeks pada masing-masing tingkatan seperti pusat, provinsi dan kabupaten ini merupakan nilai komposif dari 117 indikator dan enam isu tata kelola hutan dan REDD+. Isu ini lalu dikelompokkan dalam tiga komponen tata kelola yakni, hukum dan kebijakan, kapasitas para aktor dan kinerja masing-masing aktor. Aktor ini baik pemerintah, masyarakat sipil, masyarakat adat dan lokal, perempuan, dan masyarakat bisnis. Dari provinsi yang dinilai, Aceh menyandang tiga kriteria terendah, yakni, kapasitas pemerintah (1,8), kapasitas bisnis (1,24) dan kinerja (1,9). Disusul masing-masing: Sumatera Selatan dengan kapasitas masyarakat (1,37), dan tiga daerah masing-masing lemah di hukum dan kebijakan adalah Riau (1,89), Kalimantan Timur (1,98) dan Papua Barat (1,99). Tidak hanya indeks tata kelola berdasarkan komponen. Laporan ini juga menyajikan indeks berdasarkan prinsip tata kelola hutan. Hasilnya sama rendah, 2,35. Skor ini berdasarkan nilai agregat pusat 2,71, lalu provinsi 2,36 dan kabupaten 1,98. Beathe Trankmann, Direktur UNDP Indonesia mengatakan, laporan ini dibuat dengan metode partisipasif, melibatkan berbagai komponen organisasi masyarakat sipil seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara...

Read More