Author: admin

Pemerintah Kejar Ketertinggalan Reforma Agraria & Perhutanan Sosial

Jakarta, 24 Oktober 2017 – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah Indonesia tetap komit menjalankan reforma agraria melalui program Perhutanan Sosial dengan target seluas 12,7 juta hektar dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) 9 juta hektar. Konferensi Internasional Tenurial 2017 di Jakarta diharapkan dapat menghasilkan peta jalan yang berperan mempercepat upaya mengatasi ketimpangan ekonomi akibat metode pembangunan yang selama ini terjadi. Presiden Jokowi membuka Konferensi Tenurial Internasional, Rabu (25/10) di Istana Negara,sekaligus juga menyerahkan 11 SK Hutan Adat untuk 9 komunitas adat. Konferensi Tenurial akan berlangsung selama tiga hari, pada 25 – 27 Oktober 2017. Konferensi digagas Koalisi Masyarakat...

Read More

workshop Roadmap advokasi Revisi UU 5/90

Pokja Konservasi(Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi) adalah sebuah kelompok kerja yang mempunyai perhatian dan bekerja secara nyata terhadap upaya perubahan kebijakan konservasi di Indonesia, salah satunya adalah Revisi UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada 2015, Pokja Konservasi menggalang petisi #kakatuabotol melalui Change.org hingga kemudian Komisi IV DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sepakat menjadikan Revisi UU No. 5/1990 menjadi bagiandariProlegnas Prioritas 2017.   KLHK kemudian membentuk Tim Penyusun RUU Penyempurnaan UU No. 5/ 1990 yang melibatkan Pokja Konservasi yang menyusun Draf RUU dan mengadakan Konsultasi Publik di enamwilayah di...

Read More

Seminar Nasional JKPP “Satu Tahun Implementasi Kebijakan Satu Peta”

Pada awal bulan Februari tahun 2016 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, dengan pertimbangan dalam rangka mendorong penggunaan informasi Geospasial untuk pelaksanaan pembangunan.  Perpres ini menegaskan,  bahwa Percepatan  Pelaksanaan  KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 bertujuan untuk terpenuhinya satu peta yang mengacu  kepada  satu referensi  geospasial,  satu standar,  satu basis data dan satu geoportal  guna  percepatan  pelaksanaan  pembangunan  nasional.  Kebijakan  ini juga dianggap sangat mendesak dilakukan sebagai upaya mencegah tumpang tindih dan konflik pemanfaatan ruang yang seringkali menghambat aktivitas ekonomi dan pembangunan khususnya investasi serta mendukung terwujudnya agenda prioritas Nawacita.  Perpres ini juga diluncurkan  melalui bagian dari paket kebijakan  ekonomi Jilid VIII. Percepatan  Pelaksanaan  Kebijakan  Satu  Peta  pada  Tingkat  Ketelitian  Peta  Skala 1:50.000 sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai : a. Acuan data IGT (Informasi Geospasial Tematik) pada masing-masing sektor b. Acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang Adapun Percepatan Pelaksanaan KSP dilakukan melalui 4 (empat) kegiatan, yaitu: 1. Kompilasi data IGT yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga,  Kelompok Kerja Nasional IGT, dan/atau pemerintah daerah untuk seluruh wilayah Indonesia 2. Integrasi data  IGT  melalui  proses  koreksi  dan  verifikasi  IGT  terhadap  IGD (informasi Geospasial Dasar) 3. Sinkronisasi dan penyelarasan antar data IGT yang terintegrasi 4. Penyusunan  rekomendasi   dan   fasilitas   penyelesaian   permasalahan   IGT, termasuk  penyediaan  alokasi  anggaran  dalam  rangka  penyelesaian...

Read More