Author: admin

Warta FKKM Edisi 2

Masyarakat memiliki mekanisme tersendiri dalam upayanya menjaga sumber daya hutan sebagai sumber kehidupannya. Kita bisa melihat dalam pengaturan pengelolaan hutan oleh masyarakat sejak dahulu yang membagi hutan berdasarkan fungsi, seperti adanya hutan larangan, hutan garapan, dan hutan produksi. Praktik pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat dengan memerhatikan keberlanjutan hutan itu sendiri, memperlihatkan bahwa masyarakat paham dan terampil melindungi sumber daya hutan sebaga isu berkehidupannya . Keberlangsungan praktik Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) akan sangat berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan mengenai kejelasan legalitas dan legitimasi atas alas hak masyarakat dalam mengelola hutan. Masyarakat Desa Lodang di Sulawesi Selatan, misalnya. Pengelolaan...

Read More

Pemerintah Kejar Ketertinggalan Reforma Agraria & Perhutanan Sosial

Jakarta, 24 Oktober 2017 – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah Indonesia tetap komit menjalankan reforma agraria melalui program Perhutanan Sosial dengan target seluas 12,7 juta hektar dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) 9 juta hektar. Konferensi Internasional Tenurial 2017 di Jakarta diharapkan dapat menghasilkan peta jalan yang berperan mempercepat upaya mengatasi ketimpangan ekonomi akibat metode pembangunan yang selama ini terjadi. Presiden Jokowi membuka Konferensi Tenurial Internasional, Rabu (25/10) di Istana Negara,sekaligus juga menyerahkan 11 SK Hutan Adat untuk 9 komunitas adat. Konferensi Tenurial akan berlangsung selama tiga hari, pada 25 – 27 Oktober 2017. Konferensi digagas Koalisi Masyarakat...

Read More

workshop Roadmap advokasi Revisi UU 5/90

Pokja Konservasi(Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi) adalah sebuah kelompok kerja yang mempunyai perhatian dan bekerja secara nyata terhadap upaya perubahan kebijakan konservasi di Indonesia, salah satunya adalah Revisi UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada 2015, Pokja Konservasi menggalang petisi #kakatuabotol melalui Change.org hingga kemudian Komisi IV DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sepakat menjadikan Revisi UU No. 5/1990 menjadi bagiandariProlegnas Prioritas 2017.   KLHK kemudian membentuk Tim Penyusun RUU Penyempurnaan UU No. 5/ 1990 yang melibatkan Pokja Konservasi yang menyusun Draf RUU dan mengadakan Konsultasi Publik di enamwilayah di...

Read More