Author: admin

Komunitas Pengelola Hutan dan Persiapan REDD+

PADA tahun 2007, berbagai pihak dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) telah menyepakati Bali Roadmap, yang mendorong para pelaku dari berbagai negara maju dan berkembang untuk segera melakukan mitigasi emisi karbon dari sektor kehutanan sebagai salah satu upaya menghadapi perubahan iklim. Para pembuat kebijakan, investor, sektor swasta, organisasi donor, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) merespon inisiatif ini dengan memelopori berbagai kegiatan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta mendorong adanya konservasi, pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan cadangan karbon hutan di sejumlah negara berkembang, yang lebih dikenal dengan sebutan “REDD+”. Saat ini REDD+ telah menjadi bagian penting perbincangan dalam proses kebijakan perubahan iklim global dan nasional. Indonesia merupakan negara terbesar ketiga pelepas karbon, dengan lebih dari 80 persen emisi nasional berasal dari perubahan tata guna lahan – terutama deforestasi. Ini membuat kebijakan dan implementasi REDD+ di Indonesia tidak hanya penting secara nasional, tetapi juga global. Gagasan dasar REDD+ ialah agar negara berkembang dan kaya hutan memperoleh imbalan karena melestarikan hutan mereka. Ini melibatkan penetapan nilai karbon hutan yang akan memungkinkan konservasi hutan bersaing secara finansial dengan pemicu utama deforestasi, antara lain konversi pertanian, penebangan hutan, dan pembangunan prasarana. Selain untuk penyimpanan karbon, REDD+ juga dapat memberikan manfaat tambahan yang penting, misalnya pelestarian keanekaragaman hayati, pengurangan kemiskinan dan perbaikan tata kelola hutan. Info KM seri ke­4 ini mengulas tentang kesiapan, peraturan­kebijakan Kehutanan Masyarakat dalam upaya pencegahan...

Read More

FGD "Produk Kehutanan Masyarakat : Potensi & Tantangan"

Kerangka Acuan Diskusi Kelompok Terarah PRODUK KEHUTANAN MASYARAKAT : POTENSI & TANTANGAN Bogor, 23 April 2013 Pengantar Kehutanan Masyarakat telah berkembang pesat di Indonesia, minimal dari sisi kebijakan. Berbagai skema kebijakan pun muncul, mulai dari HKm (Hutan Kemasyarakatan), HD (Hutan Desa), HTR (Hutan Tanaman Rakyat), PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat), dan HR (Hutan Rakyat). Skema-skema lain pun digagas oleh para pihak untuk pemberdayaan masyarakat, menuju masyarakat sejahtera hutan lestari. Walau demikian tujuan tersebut belumlah dapat hasilnya dilihat secara signifikan di lapangan, masih banyak masyarakat miskin ada di sekitar hutan, yang belum mengalami peningkatan taraf hidupnya. Tujuan pemberdayaan tidaklah hanya sekedar memperoleh akses legal ke hutan, tetapi menjadi penting bagaimana memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut. FKKM atau Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat adalah sebuah forum multipihak yang digagas sebagai wadah pembelajaran tentang kebijakan dan berbagai persoalan tentang kehutanan masyarakat. Salah satu isu yang didorong oleh FKKM adalah mengoptimalkan manfaat sumberdaya hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kewirausahaan yang dibangun dari kelompok masyarakat itu sendiri. Berbagai diskusi dan pelatihan telah coba dilakukan bersama masyarakat di beberapa lokasi untuk mencapai tujuan tersebut. Pada kesempatan ini, FKKM bermaksud mengundang para pihak untuk mendiskusikan produk-produk kehutanan masyarakat yang potensial untuk telah, sedang dan dikembangkan ke depan, agar tujuan masyarakat sejahtera hutan lestari dapat lebih cepat digapai. Dalam diskusi juga akan dibahas tentang kebijakan-kebijakan yang memayungi maupun kesenjangan kebijakan yang...

Read More

Seminar "Kesiapan Masyarakat Sipil Menyongsong MP3EI dan Forest Tenure Reform”

SEMINAR KESIAPAN MASYARAKAT SIPIL MENYONGSONG MP3EI DAN FOREST TENURE REFORM Puri Avia, Puncak Bogor 23 April 2013 Pengantar Mei 2011, dokumen MP3EI diterbitkan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia. Dokumen ini mengusung tujuan untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan 8 (delapan) program utama yang terdiri dari 22 (duapuluh dua) kegiatan ekonomi utama, dengan tiga strategi pelaksanaan yaitu 1) mengembangkan potensi ekonomi wilayah di 6 (enam) Koridor Ekonomi Indonesia, yaitu: Koridor Ekonomi Sumatera, Koridor Ekonomi Jawa, Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi, Koridor Ekonomi Bali–Nusa Tenggara, dan Koridor Ekonomi Papua–Kepulauan Maluku; 2) memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global (locally integrated,globally connected); 3) memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi. Pada saat hampir bersamaam, isu forest tenure reform juga mencuat paska Konferensi Internasional mengenai forest tenure di Lombok-NTB yang diprakarsai oleh Kementerian Kehutanan, RRI dan sejumlah NGOs. Sebagai tindak lanjutnya, saat ini sedang digodok rencana makro forest tenure kehutanan. Di tengah dua fakta tersebut diatas, kita masih dihadapkan oleh situasi konflik agraria termasuk konflik kehutanan masih tinggi dan menyebar. Sejumlah ekses konflik berupa tindakan kekerasan juga mengemuka. Namun, upaya untuk mengendalikan dan menyelesaikan konflik tersebut belum dilakukan secara serius dan sistematis. Bertolak belakang dengan keseriusan pemerintah yang sedang melaksanaan agenda MP3EI. Padahal penyelesaian konflik agraria (termasuk kehutanan) dipandang akan lebih menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat bila dilakukan dengan...

Read More

Temu Nasional HKm-HD 2013

Term of Reference TEMU NASIONAL HKM HD TAHUN 2013: “HUTAN KEMASYARAKATAN DAN HUTAN DESA BERTIWIKRAMA: MENDORONG BANGKITNYA EKONOMI RAKYAT DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM” Jakarta, 24 – 25 April 2013 A. Latar Belakang “Hutan Kemasyarakatan (Hkm) dan Hutan Desa merupakan bentuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat, model pengelolaan hutan yang menempatkan masyarakat di sekitar hutan sebagai aktor utama. Hkm dan Hutan Desa adalah sejarah panjang yang merefleksikan perjuangan rakyat untuk memperoleh hak dan akses terhadap hutan sebagai sumber penghidupannya. Rakyat tidak bisa lagi diperlakukan tidak adil dan hanya dijadikan penonton dalam pemanfaatan hutan yang hanya menguntungkan segelintir orang yang memiliki akses terhadap penguasa. Rakyat tidak boleh lagi hanya menjadi buruh di tanah airnya sendiri. HKm dan Hutan Desa bertiwikrama, HKm dan Hutan Desa akan terus bergerak meluas menjadi kekuatan besar sebagai pembangkit ekonomi rakyat di sekitar hutan. Hkm dan Hutan Desa harus direalisasikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan kelestarian hutan.” Kebijakan pengelolaan hutan yang cenderung berpihak kepada usaha skala besar telah mengakibatkan ketimpangan pemanfaatan sumber daya hutan, dan menyebabkan terbatasnya penguasaan lahan dan akses bagi masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan. Selain berdampak pada kerusakan sumberdaya hutan, hal ini juga telah menimbulkan konflik berkepanjangan karena hilangnya hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal terhadap kawasan hutan. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa kebijakan dan pengelolaan hutan ekstraktif ini tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan. Sebanyak 10,2 juta...

Read More