Author: admin

Menhut: 2.000 perambah bakar Cagar Biosfer Riau

Pekanbaru (ANTARA News) – Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan mengatakan ada sekitar 2.000 orang warga pendatang yang merambah dan menimbulkan kebakaran di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu di Kabupaten Bengkalis dan Siak, Riau. Dalam kunjungannya ke Posko Satgas Tanggap Darurat Riau di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Rabu, Menhut mengatakan ribuan perambah kawasan konservasi itu merupakan eksodus dari Provinsi Sumatera Utara. “Sekarang ada 2.000 orang warga asal Sumatera Utara yang membuka kawasan hutan di cagar biosfer di Riau. Mereka merambah kawasan hutan kemudian lahannya dibakar untuk perkebunan sawit,” katanya. Menurut dia, perambahan itu terjadi di zona inti cagar biosfer. Kuat dugaan warga tersebut sengaja didatangkan ke sana untuk merambah. Sebab, ia mengatakan, tidak mudah masuk ke kawasan zona inti cagar biosfer tersebut tanpa ada pengerahan secara massal dan penanam modal. Mereka sengaja didatangkan untuk melakukan perambahan hutan, yang hasil kayunya dijual dan lahannya dibakar untuk perkebunan sawit. “Tidak mungkin mereka bisa masuk dengan mudah, apalagi jumlahnya sampai 2.000 orang,” kata Zulkifli. Komandan Satgas Tanggap Darurat Riau Brigjen TNI Prihadi Agus Irianto menduga para perambah sudah cukup lama berada di dalam cagar biosfer. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya tumpukan kayu hasil pembalakan liar dan gubuk-gubuk sudah banyak berdiri. “Saya dapat laporan, perambah di dalam sana juga ada yang sudah berkebun cabai,” kata Brigjen Prihadi Agus yang juga Danrem 031/WB. Ia mengatakan, 180 personel TNI AD yang dipimpin Dandim Bengkalis...

Read More

Hutan Desa Cegah Konflik Lahan

Sintang, Kalbar (ANTARA News) – Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dengan memberikan akses luas sumber daya alam kepada masyarakat, yang salah satunya melalui program Hutan Desa, dapat menghindari terjadinya konflik lahan. “Kita harus memberikan akses luas sumber daya alam kepada masyarakat, kemudian kita juga harus membimbing masyarakat untuk mendapatkan akses modal. Kalau ini dilakukan, konflik lahan dapat dihindari,” katanya dalam acara Sosialisasi Pembangunan Kehutanan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Kamis. Ia mengatakan, membimbing masyarakat untuk mendapatkan akses modal, salah satunya dapat melalui Badan Layanan Umum dan Kredit Usaha Rakyat. “Dulu, sebagian besar akses lahan diberikan kepada korporat, rakyatnya tidak, bagaimana tidak terjadi konflik lahan,” kata Menhut. Oleh karena itu, ia menyatakan, kebijakan-kebijakan yang dulu dianggap benar dan sekarang tidak, akan terus dikaji untuk diubah dan dibenarkan. Selain itu, Kementerian Kehutanan bersama dengan Kementerian Keuangan juga membentuk Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU-P3H). Hal ini ditujukan untuk peminjaman bagi pemegang izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakat (HKm) dan Hutan Desa (HD), serta pemilik Hutan Rakyat dengan suku bunga sebesar 5,75 persen yang disesuaikan dengan suku bunga di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam kunjungannya kali ini, Menhut juga menyerahkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Kabupaten Sintang Tahun 2014 sebesar Rp.2,5 miliar, penyerahan SK Hutan Desa dan DAK Bidang Kehutanan. Editor: B Kunto Wibisono...

Read More

UKP4: Jerat Perusak Lingkungan dengan Pasal Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com — Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinilai kurang kuat memberi efek jera kepada pelaku kejahatan lingkungan hidup. Karenanya, perusak lingkungan hidup juga harus dijerat dengan pasal korupsi. “Mungkin perlu, pelaku tindak pidana lingkungan hidup ini dijerat juga dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujar anggota Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Sukma Violetta, di Jakarta, Selasa (28/1/2014). Sukma mengatakan, penerapan UU Tipikor pada kejahatan lingkungan hidup juga mampu menjerat kepala daerah yang memberi izin pada pengusaha yang merusak lingkungan hidup. Dia menyesali aparat kepolisian dan jaksa yang lemah dalam menggunakan hukum untuk menjerat pelaku kejahatan lingkungan. Hal senada disampaikan Hakim Agung Suryajaya. Dia mengatakan, lemahnya dakwaan yang disusun jaksa membuat hakim kesulitan menghukum perusak lingkungan. “Pendekatan aparat masih konvensional, dan ini menyulitkan kami,” kata Suryajaya dalam kesempatan yang sama. Penulis : Deytri Robekka Aritonang Editor : Hindra Liauw...

Read More

7.000 Hektar Hutan Register 45 Dilepas untuk Warga Mesuji (Kompas, 4 Januari 2014)

BANDARLAMPUNG, KOMPAS.com – Kabar gembira untuk sebagian warga Mesuji. Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan menyatakan 7.000 hektar lahan akan dikeluarkan statusnya dari Register 45 Mesuji, Lampung. Zulkifli Hasan, Sabtu (4/1/2014), mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan kewenangan tersebut kepada pemerintah setempat untuk membagikan tanah tersebut kepada warga yang berhak. “Buat saya Register 45 sudah selesai, 7.000 hektare sudah dikeluarkan dari kawasan itu. Saya sudah menyerahkana kepada bupati, tapi bupatinya bingung mau dibagi sama siapa,” katanya saat dikonfirmasi. Lebih lanjut ia menjelaskan, meskipun sudah dibebaskan, pemerintah merasa kesulitan untuk membaginya, mengingat penduduk yang menempati lahan tersebut sangat banyak. Ia mengkhawatirkan justru pembagian lahan tersebut bisa berunjung pada keributan antarwarga di sana. “Lahan itu diperuntukkan bagi warga yang berhak, tapi kenyataaanya ribuan penduduk sudah tinggal di sana, kalau yang 7.000 ini dibagi, bisa berdarah-darah lagi Mesuji,” kata dia. Sementara itu, kondisi kawasan Register 45 kian dipadati penduduk dari berbagai daerah. Mereka menempati secara ilegal, mendirikan bangunan permanen dan mengubah fungsi kawasan. Sedikitnya ada sekitar 10.000 warga ilegal menduduki kawasan itu, sedangkan lahan yang dibebaskan hanya 7.000 hektar yang diperuntukkan beberapa desa yang sebelumnya kena perluasan kawasan Register 45....

Read More

7.000 Hektar Hutan Register 45 Dilepas untuk Warga Mesuji (Kompas, 4 Januari 2014)

BANDARLAMPUNG, KOMPAS.com – Kabar gembira untuk sebagian warga Mesuji. Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan menyatakan 7.000 hektar lahan akan dikeluarkan statusnya dari Register 45 Mesuji, Lampung. Zulkifli Hasan, Sabtu (4/1/2014), mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan kewenangan tersebut kepada pemerintah setempat untuk membagikan tanah tersebut kepada warga yang berhak. “Buat saya Register 45 sudah selesai, 7.000 hektare sudah dikeluarkan dari kawasan itu. Saya sudah menyerahkana kepada bupati, tapi bupatinya bingung mau dibagi sama siapa,” katanya saat dikonfirmasi. Lebih lanjut ia menjelaskan, meskipun sudah dibebaskan, pemerintah merasa kesulitan untuk membaginya, mengingat penduduk yang menempati lahan tersebut sangat banyak. Ia mengkhawatirkan justru pembagian lahan tersebut bisa berunjung pada keributan antarwarga di sana. “Lahan itu diperuntukkan bagi warga yang berhak, tapi kenyataaanya ribuan penduduk sudah tinggal di sana, kalau yang 7.000 ini dibagi, bisa berdarah-darah lagi Mesuji,” kata dia. Sementara itu, kondisi kawasan Register 45 kian dipadati penduduk dari berbagai daerah. Mereka menempati secara ilegal, mendirikan bangunan permanen dan mengubah fungsi kawasan. Sedikitnya ada sekitar 10.000 warga ilegal menduduki kawasan itu, sedangkan lahan yang dibebaskan hanya 7.000 hektar yang diperuntukkan beberapa desa yang sebelumnya kena perluasan kawasan Register 45....

Read More