Author: admin

Presiden Baru, Peluang & Harapan Menata Alokasi Hutan untuk Rakyat

“Presiden dan Parlemen Baru perlu bersungguh-sungguh mengalokasikan paling tidak 30% kawasan hutan negara untuk rakyat” demikian cetus Myrna Safitri dalam Talkshow ‘Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat: Capaian dan Kendala’ di Manggala Wanabakti tanggal 15 April 2014. Talkshow ini merupakan salah satu acara di hari pertama dalam Forum Nasional Indonesia untuk Hutan dan Masyarakat yang diselenggarakan RECOFTC, Kementrian Kehutanan, Perum Perhutani, Kemitraan, dan FKKM – Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat. Forum ini dihadiri lebih dari 60 orang dari perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, organisasi masyarakat, akademisi, kelompok usaha, dan organisasi internasional. Forum ini bertujuan untuk menguatkan Kehutanan Masyarakat di Indonesia. Sebelum Talkshow, ada 3 testimoni dari masyarakat yang mengelola Hutan Desa di Bantaeng-Sulsel, pemegang izin HKm dari Sikka-NTT, dan LMDH di Pangalengan-Jawa Barat yang mengelola kawasan hutan Perum Perhutani. Kendala dan capaian HKm dan Hutan Desa juga disampaikan Direktur BPS – Kementrian Kehutanan, Ir. Wiratno MS., yang menyatakan bahwa peran masyarakat sipil menjadi penting dalam pengembangan HKm dan Hutan Desa ke depan. Para pihak yang hadir juga mengidentifikasi kendala dan peluang dalam pengembangan Kehutanan Masyarakat di Indonesia. Komitmen para pihak dikonsolidasikan di hari pertama ini untuk dikembangkan dalam Rencana Aksi yang akan dibahas di hari kedua, 16 April...

Read More

Menhut: 2.000 perambah bakar Cagar Biosfer Riau

Pekanbaru (ANTARA News) – Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan mengatakan ada sekitar 2.000 orang warga pendatang yang merambah dan menimbulkan kebakaran di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu di Kabupaten Bengkalis dan Siak, Riau. Dalam kunjungannya ke Posko Satgas Tanggap Darurat Riau di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Rabu, Menhut mengatakan ribuan perambah kawasan konservasi itu merupakan eksodus dari Provinsi Sumatera Utara. “Sekarang ada 2.000 orang warga asal Sumatera Utara yang membuka kawasan hutan di cagar biosfer di Riau. Mereka merambah kawasan hutan kemudian lahannya dibakar untuk perkebunan sawit,” katanya. Menurut dia, perambahan itu terjadi di zona inti cagar biosfer. Kuat dugaan warga tersebut sengaja didatangkan ke sana untuk merambah. Sebab, ia mengatakan, tidak mudah masuk ke kawasan zona inti cagar biosfer tersebut tanpa ada pengerahan secara massal dan penanam modal. Mereka sengaja didatangkan untuk melakukan perambahan hutan, yang hasil kayunya dijual dan lahannya dibakar untuk perkebunan sawit. “Tidak mungkin mereka bisa masuk dengan mudah, apalagi jumlahnya sampai 2.000 orang,” kata Zulkifli. Komandan Satgas Tanggap Darurat Riau Brigjen TNI Prihadi Agus Irianto menduga para perambah sudah cukup lama berada di dalam cagar biosfer. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya tumpukan kayu hasil pembalakan liar dan gubuk-gubuk sudah banyak berdiri. “Saya dapat laporan, perambah di dalam sana juga ada yang sudah berkebun cabai,” kata Brigjen Prihadi Agus yang juga Danrem 031/WB. Ia mengatakan, 180 personel TNI AD yang dipimpin Dandim Bengkalis...

Read More

Hutan Desa Cegah Konflik Lahan

Sintang, Kalbar (ANTARA News) – Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dengan memberikan akses luas sumber daya alam kepada masyarakat, yang salah satunya melalui program Hutan Desa, dapat menghindari terjadinya konflik lahan. “Kita harus memberikan akses luas sumber daya alam kepada masyarakat, kemudian kita juga harus membimbing masyarakat untuk mendapatkan akses modal. Kalau ini dilakukan, konflik lahan dapat dihindari,” katanya dalam acara Sosialisasi Pembangunan Kehutanan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Kamis. Ia mengatakan, membimbing masyarakat untuk mendapatkan akses modal, salah satunya dapat melalui Badan Layanan Umum dan Kredit Usaha Rakyat. “Dulu, sebagian besar akses lahan diberikan kepada korporat, rakyatnya tidak, bagaimana tidak terjadi konflik lahan,” kata Menhut. Oleh karena itu, ia menyatakan, kebijakan-kebijakan yang dulu dianggap benar dan sekarang tidak, akan terus dikaji untuk diubah dan dibenarkan. Selain itu, Kementerian Kehutanan bersama dengan Kementerian Keuangan juga membentuk Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU-P3H). Hal ini ditujukan untuk peminjaman bagi pemegang izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakat (HKm) dan Hutan Desa (HD), serta pemilik Hutan Rakyat dengan suku bunga sebesar 5,75 persen yang disesuaikan dengan suku bunga di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam kunjungannya kali ini, Menhut juga menyerahkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Kabupaten Sintang Tahun 2014 sebesar Rp.2,5 miliar, penyerahan SK Hutan Desa dan DAK Bidang Kehutanan. Editor: B Kunto Wibisono...

Read More

UKP4: Jerat Perusak Lingkungan dengan Pasal Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com — Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinilai kurang kuat memberi efek jera kepada pelaku kejahatan lingkungan hidup. Karenanya, perusak lingkungan hidup juga harus dijerat dengan pasal korupsi. “Mungkin perlu, pelaku tindak pidana lingkungan hidup ini dijerat juga dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujar anggota Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Sukma Violetta, di Jakarta, Selasa (28/1/2014). Sukma mengatakan, penerapan UU Tipikor pada kejahatan lingkungan hidup juga mampu menjerat kepala daerah yang memberi izin pada pengusaha yang merusak lingkungan hidup. Dia menyesali aparat kepolisian dan jaksa yang lemah dalam menggunakan hukum untuk menjerat pelaku kejahatan lingkungan. Hal senada disampaikan Hakim Agung Suryajaya. Dia mengatakan, lemahnya dakwaan yang disusun jaksa membuat hakim kesulitan menghukum perusak lingkungan. “Pendekatan aparat masih konvensional, dan ini menyulitkan kami,” kata Suryajaya dalam kesempatan yang sama. Penulis : Deytri Robekka Aritonang Editor : Hindra Liauw...

Read More