Author: elnino

PEMERINTAH SERIUS TANGANI KONFLIK AGRARIA

PRESS RELEASE RAPAT TINGKAT MENTERI TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA KANTOR STAF PRESIDEN PEMERINTAH SERIUS TANGANI KONFLIK AGRARIA Pada Rabu (12 Juni 2019), Kepala Staf Kepresidenan; Jend (purn) Moeldoko memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria. Rapat ini akan dihadiri oleh menteri terkait untuk menargetkan penyelesaian 167 kasus yang menurut Kantor Staf Presiden (KSP) dapat diselesaikan dengan segera oleh kementerian dan lembaga teknis terkait pada akhir tahun ini. Sesuai dengan tugas dan fungsi pokok KSP sebagai pengendali program strategis dan prioritas Presiden, KSP secara khusus terus mendorong pelaksanaan reforma agraria yang menjadi prioritas Presiden. Sebagaimana diketahui...

Read More

MERINTIS KEADILAN PENGELOLAAN HUTAN DI KAMPUNG MULYASARI, DESA SUKAMAKMUR, KABUPATEN BOGOR

Oleh : Andri Santosa Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat   ‘kami harus membayar Rp. 100-300 ribu per tahun kepada Perum Perhutani untuk mengelola lahan garapan, tutur salah seorang warga Kampung Mulyasari’ Kampung Mulyasari adalah salah satu kampung di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Bogor, yang berada di pinggir hutan.  Kampung ini merupakan lokasi CSR Prudensial dimana berbagai kegiatan dilakukan, dari Pendidikan, Pertanian, Energi, hingga Ekonomi.  Salah satu kegiatan ekonomi yang didorong adalah optimalisasi tanaman dan pemasaran kopi.  Ada kurang lebih 20 hektar lahan kopi yang dimiliki oleh masyarakat Kampung Mulyasari, tetapi sebagian besar berada di Kawasan hutan yang dikelola oleh...

Read More

UNDANGAN DISKUSI PUBLIK: KAJIAN RUU Konservasi Dalam Kaca Mata Milenial

UNDANGAN DISKUSI PUBLIK & PEMAPARAN KAJIAN RUU Konservasi Dalam Kaca Mata Milenial Pemilihan Legislatif (Pileg) April 2019 merupakan momentum penting untuk menentukan wakil rakyat di kursi parlemen selama lima tahun mendatang. Komitmen dan kemauan (willingness) para politisi wakil rakyat dalam upaya melestarikan lingkungan, mencegah bencana dan mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan menjadi salah satu tolak ukur keberpihakan para legislator terhadap kepentingan publik. Setelah berhasil meluncurkan kajian pertama terkait rekam jejak anggota DPR dalam RUU Masyarakat Adat pada Januari 2019 lalu, kami dari #Vote4Forest mengundang rekan-rekan sekalian untuk hadir dalam seri diskusi publik kedua dengan tema “Menakar Keberpihakan Wakil Rakyat...

Read More

KLHK Jaga Komitmen untuk Masyarakat dengan 13,8 juta ha dalam Revisi ketiga PIAPS

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali melakukan revisi terhadap Peta Indikatif Dan Areal Perhutanan Sosial dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor. 744/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2019 pada tanggal 24 Januari 2019. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mengalokasikan Hutan Negara yang tidak dibebankan hak diatasnya untuk dapat digunakan sebagai areal perhutanan sosial. Seperti diketahui, dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) pemerintah telah menargetkan alokasi sebesar 12,7 juta hektar yang diimplementasikan melalui peta indikatif dan areal perhutanan sosial. Keputusan yang dikeluarkan pada akhir Januari 2019 ini merupakan revisi ketiga sebagai upaya terus membuka akses bagi masyarakat dalam skema perhutanan sosial yang berlaku...

Read More

FKKM Riau: Saatnya Pengelolaan Multipihak

Riau, 29/1/2019. Pengelolaan hutan secara multipihak menjadi pilihan strategis dalam upaya menghadirkan hutan dalam kesejahteraan masyarakat.  Konstitusi Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 mengatur bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selain itu juga diatur dalam  Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.  Demikian disampaikan Koordinator Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) Riau M Mardhiansyah, dalam keterangan tertulis yang diterima Riaumandiri.co, Selasa (29/1/2019). Artinya menurut M Mardhiansyah, pengelolaan hutan diarahkan untuk dikelola secara bersama untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut sejalan dengan...

Read More