Author: elnino

DPR ingin Undang-Undang Konservasi Buka Ruang Kelola untuk Masyarakat Adat dan Lokal

  UU 5/90 masih diperdebatkan mengenai aspek 3P “Kita selalu menterjemahkan sistem perlindungan penyangga kehidupan sebagai upaya pengamanan semata. Untuk itu dalam revisi nanti aspek perlindungan harus dikupas lebih luas lagi” demikian tegas Indra Ekspolitasia , Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam sela-sela paparannya dalam Diskusi Publik “Paradigma Konservasi dan Kebijakan Keanekaragaman Hayati Indonesia” yang digelar Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat-Bangun Indonesia untuk Jaga Alam dan Berkelanjutan (USAID-BIJAK)¬†pada 20 Juli di Jakarta. Lebih jauh lagi, Indra melihat aspek-aspek¬† yg perlu dimasukkan dalam melakukan perbaikan ini. bila dinilai tidak cukup utk UU 5/90 hanya sekedar...

Read More

KLHK Siapkan 500 ribu hektar kawasan hutan di Jawa

Jakarta, Warta FKKM Pelaksanaan perhutanan sosial di pulau jawa terfokus di kawasan hutan yg menjadi areal kerja Perhutani. Perhutanan Sosial diharapkan menjadi Solusi utk dapat mengakomodasi peluang Masyarakat secara legal utk mengelola kawasan hutan secara Lestari dan ditujukan sebesarnya utk kesejahteraan masyarakat. Demikian penjelasan Hadi Daryanto (Dirjen PSKL – KLHK) (7/7) dalam sela-sela acara sosialiasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang PERHUTANAN SOSIAL DI WILAYAH KERJA PERHUTANI. Didampingi Yuyu Rahayu (plt Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan) mewakili KLHK menjelaskan “Saat ini KLHK dipastikan akan mencadangkan lebih Dari 50% (537.668 ha) wilayah kerja Perhutani berpotensi utk...

Read More

Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial

Saat ini Pemerintah memiliki kebijakan pemerataan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan dengan tiga pilar: lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia. Untuk lahan Presiden Joko Widodo menetapkan dua skema, yaitu: Tanah Objek Reforma Agraria (TORA): legalisasi dan redistribusi tanah (soil) seluas 9,1 juta hektar (UU Pokok Agraria No. 5/1960). Perhutanan Sosial, akses legal masyarakat tehadap lahan (land) kawasan hutan negara seluas 12,7 juta hektar (UU Kehutanan No. 41/1999). Program Perhutanan Sosial dilaksanakan melalui alokasi sumberdaya hutan yang dikuasai Negara kepada masyarakat setempat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Permen KLHK No....

Read More