Author: elnino

Kepmenko Resmi keluarkan SK tentang Tim Reforma Agraria

Pada 4 Mei 2017, Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Surat Keputusan Nomer 73 Tahun 2017 tentang Tim Reforma Agraria berharap, bahwa proses Reforma Agraria yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar 4,1 Juta Ha di Indonesia mampu berjalan sesuai keinginan.   Dalam surat keputusan ini disebutkan, bahwa Tim Reforma Agraria akan diketuai langsung oleh Mentri Koordinator Bidang Perekonomian, yang dibantu oleh enam kementrian lain seperti; (1) Menteri Dalam Negeri, (2) Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, (3) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (4) Menteri Pertanian, (5) Menteri badan Usaha Milik Negara, (6) Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal...

Read More

PERNYATAAN SIKAP FOReTIKA TERKAIT PERUBAHAN UU 5/90

BUTIR-BUTIR PERNYATAAN FOReTIKA[1] TERKAIT PERUBAHAN UU 5/90 [2] [SATU] Perubahan UU 5/1990 atas inisiatif DPR-RI ini sangat penting untuk dilakukan secara cermat, karena menjadi salah satu pilar pelaksanaan perlindungan, pemanfaatan maupun pengawetan sumberdaya hayati untuk menjaga keanekaragaman maupun pelestariannya. Hutan-hutan alam di seluruh Indonesia yang tersisa dan relatif masih utuh saat ini adalah pada kawasan-kawasan konservasi dan hutan lindung.   [DUA] Namun demikian, perubahan berbagai bidang pembangunan selama sekitar 40 tahun terakhir (1980an hingga 2017) telah mengubah bentang alam Indonesia secara signifikan. Perubahan itu bukan hanya berupa penurunan jumlah maupun kualitas kawasan-kawasan perlindungan, peningkatan bencana alam, tetapi juga meningkatkan...

Read More

BUTIR PENTING REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

  Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KKHE), dekade 90-an sudah 27 tahun berlaku, tidak lagi mampu menjawab tantangan dan masalah konservasi terkini. Era reformasi, terdapat perubahan : Lahir UU baru tentang:  Tata Ruang, Pemerintah Daerah, dan sektor lainnya sehingga perlu penyesuaian. Kondisi ekonomi nasional dan kenyataan APBN K-LHK yang masih minim. Tataran Global (pergeseran kebijakan internasional dalam kegiatan konservasi : konvensi terkait keanekaragaman hayati, atau hasil-hasil kesepakatan baik bilateral, regional maupun multilateral). Permasalahan dan perkembangan harus segera direspon dan diatur dalam bentuk pengaturan di...

Read More

Dua Kementrian Diminta Tidak Rebutan Kelola Kawasan Konservasi

TEMPO.CO, Jakarta – Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang saat ini dibahas di DPR, harus dilakukan secara transparan dan berbasis ilmiah.   Ini merupakan salah satu harapan yang mengemuka dalam lokakarya yang diadakan Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (FOReTIKA) dan USAID-BIJAK di Jakarta, Kamis 4 Mei 2017.   Nara sumber dalam lokakarya selama dua hari adalah Hariadi Kartodihardjo dan Sambas Basuni (keduanya guru besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor),  Haryanto Putro dan Nyoto Santoso,  dosen Fakultas Kehutanan IPB.   “Kami curiga ada kepentingan yang bermain di sana,” kata Sambas...

Read More

Revisi UU Konservasi Diminta Bebas dari Intervensi Korporasi

TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah dan DPR disarankan tidak hanya merevisi, namun harus mengubah  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.   “Karena isi yang ada tidak lagi sejalan dengan kondisi lapangan,” kata Hariadi Kartodihardjo dalam lokakarya yang diadakan Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (FOReTIKA) dan USAID-BIJAK di Jakarta, Kamis 4 Mei 2017.   Selain Hariadi, nara sumber lainnya adalah Sambas Basuni, Haryanto Putro dan Nyoto Santoso. Hariadi dan Sambas adalah guru besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Sementara  Nyoto dan Haryanto adalah dosen Fakultas Kehutanan IPB.   Revisi UU Nomor 5 Tahun...

Read More