Author: elnino

Potret Hutan Sosial Selatan Sumatera 2018: Sebuah Refleksi Pengembangan Hutan Sosial di Provinsi Lampung

Oleh : Christine Wulandari (Universitas Lampung, Pokja PPS, TP4K Provinsi Lampung)   Perhutanan sosial (PS) telah menjadi program yang penting bagi Provinsi Lampung dalam meminimalkan laju kerusakan hutan. Pasang-surut pembangunan hutan melalui skema PS sudah dilalui oleh provinsi ini sejak tahun 1990 an. Berbagai program PS telah dilaksanakan baik oleh pemerintah daerah, akademisi maupun LSM juga kelompok masyarakat dalam mendukung pembangunan hutan berkelanjutan. Beberapahal yang mengemuka dan bisa jadi refleksi perkembangan PS di Lampung selama tahun 2018 yaitu:   Perlunya pengaturan ulang mekanisme kelembagaan dan operasional Pokja Percepatan Perhutanan Sosial. Dalam beberapa pertemuan kehutanan di tahun 2018 dipertanyakan tentang arti...

Read More

Peran Pemerintah yang Inklusif & kolaboratif: Refleksi Hutan Sosial 2018

Oleh: Didik Suhardjito Refleksi Perhutanan Sosial (akhir akhir ini disingkat hutsos) di akhir tahun 2018, saya hendak mengungkap satu hal yang menonjol dalam perjalanan hutsos selama empat tahun terakhir, yaitu peran pemerintah yang semakin inklusif dan kolaboratif. Perjalanan hutsos selama lebih dari 20 tahun telah mengalami perubahan peran pemerintah: (1) pemerintah yang dominan (bahkan tunggal), (2) pemerintah yang mempersilakan pihak CSO (sebut saja demikian, untuk mencakup para pihak non pemerintah & non swasta/ korporasi) untuk melaksanakan kegiatan atau program pemberdayaan masyarakat (sebut saja demikian, untuk mencakup beragam istilah/ konsep kerja-kerja sosial) secara terpisah dari program pemerintah, (3) pemerintah yang...

Read More

Refleksi Hutan Sosial 2018

Jakarta, Warta FKKM. Arboretum Ir. Lukito Daryadi, M.Sc. Manggala Wana Bakti Jakarta 28 Desember 2018   Capaian akses kelola Hutan Sosial per 27 Desember 2018 sudah mencapai 2.504.197,92ha, dengan total Surat Keputusan (SK) sebanyak 5.391 SK yang diberikan kepada 586.793 Kepala Keluarga. “Pemberian akses ini harus memberikan manfaat ekologis dan kesejahteraan” kata Bambang Supriyanto Dirjen PSKL. Oleh karena itu kelompok masyarakat perlu ada pendampingan didalam merencanankan akses lahan melalui agro-forestry, silvo-fishery dan silvo-husbandery. Pendampingan dalam perencanaan penyusunan RKU (Rencanan Kerja Usaha) atau bisnis plan yang dapat dipergunakan untuk memperloleh akses permodalan dari bantuan hibah, CSR maupun dana pinjaman KUR atau...

Read More

Nasib Gantung Konservasi Keanekaragaman Hayati: Sebuah Catatan Akhir Tahun Pokja Konservasi

Sebuah Catatan Akhir Tahun Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi (POKJA KONSERVASI)   Tak terasa masa periode pemerintahan saat ini akan segera berakhir dan tahun 2019 akan mulai menjadi tahun politik. Di tahun tersebut, para pasangan calon presiden dan wakil presiden akan saling bertarung komitmen dan janji. Visi dan misi yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung konservasi keanekaragaman hayati tentunya menjadi salah satu komitmen yang dinanti, khususnya bagi para penggiat konservasi. Bagaimana tidak, konservasi keanekaragaman hayati tidak hanya sangat penting untuk kepentingan generasi saat ini, melainkan juga untuk generasi yang akan datang. Dan nasib konservasi keanekaragaman hayati tersebut tergantung pada...

Read More

Policy Paper: PERCEPATAN IMPLEMENTASI PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL

Perhutanan sosial (PS), secara formal didefinisikan sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat; yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Sementara itu kalangan masyarakat sipil juga menggulirkan beberapa istilah, seperti Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), Kehutanan Masyarakat, Sistem Hutan Kerakyatan (SHK), dan lain-lain, yang substansinya hampir sama, yaitu sebuah sistem pengelolaan hutan yang menjadikan masyarakat sebagai subyek (pengelola/pemanfaat)...

Read More