Author: elnino

UNDANGAN DISKUSI PUBLIK: KAJIAN RUU Konservasi Dalam Kaca Mata Milenial

UNDANGAN DISKUSI PUBLIK & PEMAPARAN KAJIAN RUU Konservasi Dalam Kaca Mata Milenial Pemilihan Legislatif (Pileg) April 2019 merupakan momentum penting untuk menentukan wakil rakyat di kursi parlemen selama lima tahun mendatang. Komitmen dan kemauan (willingness) para politisi wakil rakyat dalam upaya melestarikan lingkungan, mencegah bencana dan mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan menjadi salah satu tolak ukur keberpihakan para legislator terhadap kepentingan publik. Setelah berhasil meluncurkan kajian pertama terkait rekam jejak anggota DPR dalam RUU Masyarakat Adat pada Januari 2019 lalu, kami dari #Vote4Forest mengundang rekan-rekan sekalian untuk hadir dalam seri diskusi publik kedua dengan tema “Menakar Keberpihakan Wakil Rakyat...

Read More

KLHK Jaga Komitmen untuk Masyarakat dengan 13,8 juta ha dalam Revisi ketiga PIAPS

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali melakukan revisi terhadap Peta Indikatif Dan Areal Perhutanan Sosial dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor. 744/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2019 pada tanggal 24 Januari 2019. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mengalokasikan Hutan Negara yang tidak dibebankan hak diatasnya untuk dapat digunakan sebagai areal perhutanan sosial. Seperti diketahui, dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) pemerintah telah menargetkan alokasi sebesar 12,7 juta hektar yang diimplementasikan melalui peta indikatif dan areal perhutanan sosial. Keputusan yang dikeluarkan pada akhir Januari 2019 ini merupakan revisi ketiga sebagai upaya terus membuka akses bagi masyarakat dalam skema perhutanan sosial yang berlaku...

Read More

FKKM Riau: Saatnya Pengelolaan Multipihak

Riau, 29/1/2019. Pengelolaan hutan secara multipihak menjadi pilihan strategis dalam upaya menghadirkan hutan dalam kesejahteraan masyarakat.  Konstitusi Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 mengatur bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selain itu juga diatur dalam  Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.  Demikian disampaikan Koordinator Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) Riau M Mardhiansyah, dalam keterangan tertulis yang diterima Riaumandiri.co, Selasa (29/1/2019). Artinya menurut M Mardhiansyah, pengelolaan hutan diarahkan untuk dikelola secara bersama untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut sejalan dengan...

Read More

Potret Hutan Sosial Selatan Sumatera 2018: Sebuah Refleksi Pengembangan Hutan Sosial di Provinsi Lampung

Oleh : Christine Wulandari (Universitas Lampung, Pokja PPS, TP4K Provinsi Lampung)   Perhutanan sosial (PS) telah menjadi program yang penting bagi Provinsi Lampung dalam meminimalkan laju kerusakan hutan. Pasang-surut pembangunan hutan melalui skema PS sudah dilalui oleh provinsi ini sejak tahun 1990 an. Berbagai program PS telah dilaksanakan baik oleh pemerintah daerah, akademisi maupun LSM juga kelompok masyarakat dalam mendukung pembangunan hutan berkelanjutan. Beberapahal yang mengemuka dan bisa jadi refleksi perkembangan PS di Lampung selama tahun 2018 yaitu:   Perlunya pengaturan ulang mekanisme kelembagaan dan operasional Pokja Percepatan Perhutanan Sosial. Dalam beberapa pertemuan kehutanan di tahun 2018 dipertanyakan tentang arti...

Read More

Peran Pemerintah yang Inklusif & kolaboratif: Refleksi Hutan Sosial 2018

Oleh: Didik Suhardjito Refleksi Perhutanan Sosial (akhir akhir ini disingkat hutsos) di akhir tahun 2018, saya hendak mengungkap satu hal yang menonjol dalam perjalanan hutsos selama empat tahun terakhir, yaitu peran pemerintah yang semakin inklusif dan kolaboratif. Perjalanan hutsos selama lebih dari 20 tahun telah mengalami perubahan peran pemerintah: (1) pemerintah yang dominan (bahkan tunggal), (2) pemerintah yang mempersilakan pihak CSO (sebut saja demikian, untuk mencakup para pihak non pemerintah & non swasta/ korporasi) untuk melaksanakan kegiatan atau program pemberdayaan masyarakat (sebut saja demikian, untuk mencakup beragam istilah/ konsep kerja-kerja sosial) secara terpisah dari program pemerintah, (3) pemerintah yang...

Read More