Author: elnino

HUTAN ADAT : Awal Langkah Konstitusi MHA Indonesia

Press Release: Hutan Adat adalah salah satu langkah berani dan wujud komitmen pemerintah menjaga keseimbangan ekologis dan keadilan sosial bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA), serta menunjukkan pengakuan terhadap kebhinekaan bangsa Indonesia. Sejak awal, bangsa ini telah mengakui kehadiran Masyarakat Hukum Adat berikut tatanan nilai yang hidup dan dijalankannya dalam Amendemen UUD 1945, termasuk Pengelolaan Hutan. Namun, praktek berkonstitusi belum menjalankan mandat di maksud. Lebih dari tujuh puluh satu (71) tahun , MHA tidak diakui keberadaannya dalam mengelola ruang dan sumber daya hutan. Ini berakibat kepada penghilangan identitas masyarakat karena mereka tidak dapat mempraktekkan kearifan lokalnya, yang berakibat pada menurunnya...

Read More

Kado Manis Akhir Tahun, Pemerintah Tetapkan Hutan Adat

JAKARTA – Di penghujung tahun 2016 ini, masyarakat adat nusantara tersenyum lega. Sejak republik ini ada, meskipun tercantum dalam UUD 1945, tetapi penetapan hutan adat belum pernah terjadi. Siang tadi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menetapkan delapan hutan adat dan mengeluarkan wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta seluas 5.172 hektar dari konsesi PT Toba Pulp Lestari. Ini menjadi awal mula wujud pelaksanaan putusan MK 35/2012 tentang hutan adat bukan hutan negara. Sebuah kado kecil nan indah di akhir tahun. Dalam rapat teknis soal sosialisasi penetapan hutan adat di Jakarta, Rabu 28 Desember 2016, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya...

Read More

Jokowi: Konsep Perhutanan Sosial Mampu Sejahterakan Masyarakat Sekitar Hutan

Palangkaraya – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa hutan harus mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Konsep perhutanan sosial akan memberikan aspek legal masyarakat menanam di hutan rakyat. Saat ini terdapat 25.863 desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Dari jumlah itu 70 persennya menggantungkan hidup pada sumber daya hutan. Namun sebanyak 10,2 juta penduduk belum sejahtera di kawasan hutan dan tidak memiliki aspek legal di sumber daya hutan. Oleh karena itu pemerintah periode 2015-2019 mengalokasikan 12,7 juta hektare (ha) untuk perhutanan sosial. “Perlu dicatat yang mendapat hak adalah hak, koperasi (Gapoktan) dan kelompok petani. Kita ingin mengkorporasikan petani, koperasi, induknya industri tidak apa-apa. Semangat perhutanan sosial memunculkan keadilan sosial. Masyarakat hidup di perhutanan sembari melestarikan sumber daya hutan,” katanya di Kabupaten Pulang Pisau, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa (21/12). Dalam acara bertajuk Kolaborasi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dengan Industri Kayu Terpadu itu, juga diserahkan surat izin pengelolaan hutan desa dan HTR kepada sejumlah koperasi gabungan petani. Hadir dalam acara tersebut, Menteri Lingkungan dan Kehutanan Siti Nurbaya. Presiden Jokowi menambahkan, melalui perizinan, pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan negara ini diberikan dengan skema hutan tanaman industri (HTR), hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan, kemitraan kehutanan dan hutan adat sehingga lahan menjadi produktif. Kerja sama dan integrasi terpadu antara petani, koperasi petani dengan industri kayu di Pulang Pisau ini merupakan yang pertama kali di Indonesia. Jika...

Read More

USAID BIJAK Workshop: Civil Society’s Social Media Capacity on Conservation Issues

Media sosial telah menjadi media yang sangat populer karena menggabungkan teknologi dengan perubahan sosial, salah satunya untuk mempromosikan upaya upaya konservasi dan advokasi kebijakan terkait lingkungan dan sumberdaya alam. Meskipun demikian, keberhasilan kampanye-kampanye melalui media sosial sangat bergantung dengan bagaimana media sosial tersebut digunakan dan kompetensi penggunanya. Perbedaan keterampilan dalam memahami teknologi dan cara menggunakan media sosial dapat menyebabkan adanya kesenjangan literasi digital antara para pengguna, yang pada akhirnya berdampak pada efektifitas kampanye media sosial yang dijalankan. Program BIJAK USAID bekerjasama dengan Change.org Indonesia akan memfasilitasi sebuah lokakarya dengan maksud untuk memahami dan meningkatkan kapasitas organisasi – organisasi masyarakat sipil dan komunitaskomunitas dalam menggunakan media sosial. Lokakarya ini bertujuan untuk berbagi informasi, membuka ruang untuk terciptanya kanal baru komunikasi dan penyampaian pendapat publik serta bertukar gagasan terkait kampanye lingkungan dan konservasi di Indonesia. Untuk itulah sebuah lokakarya bertema “Civil Society’s Social Media Capacity on Conservation Issues” diadakan pada: Hari/ tanggal : 29 dan 30 November 2016 Waktu : 09.00 sd 17.00 WIB Tempat : Hotel Grand Cemara, Jl. Cemara No.1, RT.3/RW.3, Gondangdia, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Jakarta 10350, Telepon: (021) 3908215 Dengan tujuan: 1. Berbagi “Best Practices dan Pembelajaran dari aktifitas organisasi sosial, kampanye, dalam menggunakan media sosial untuk mendorong isu keanekaragaman hayati, kehutanan, dan perdagangan satwa liar. 2. Membangun jaringan dalam penggunaan sosial media bagi sesama organisasi melalui kampanye yang dilakukan 3. Belajar dari perusahaan yang bergerak dalam...

Read More

RUMUSAN HASIL KONSOLIDASI NASIONAL PEMETAAN INVESTASI MITRA PERHUTANAN SOSIAL

RUMUSAN HASIL KONSOLIDASI NASIONAL PEMETAAN INVESTASI MITRA PERHUTANAN SOSIAL Cisarua, Bogor 22-24 November 2016 A. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud : Tercapai sinergi, efektivitas dan fokus peran mitra dan project yang mendukung Perhutanan Sosial dalam rangka percepatan pelaksanaan program perhutanan sosial secara adil, beradab, dan tepat sasaran Tujuan: 1. Teridentifikasinya lokasi kerja mitra dan project yang mendukung Perhutanan Sosial secara Nasional; 2. Teridentifikasinya nilai investasi dan jangka waktu kerja mitra dan project yang mendukung Perhutanan Sosial; 3. Mobilisasi sumberdaya untuk mendukung PS secara proporsional; 4. Disepakati pemetaan investasi Perhutanan Sosial dalam skala Nasional. B. PELAKSANAAN KEGIATAN 1. Tempat : Safari Garden Cisarua Bogor 2. Waktu : 22 s/d 24 November 2016 3. Jumlah peserta : 240 orang C. LATAR BELAKANG Berdasarkan hasil Konsolidasi Nasional pemetaan investasi mitra PS, terlihat bahwa jumlah mitra Perhutanan Sosial masih terkonsentrasi di Sumatera dan Kalimantan, sedangkan di Jawa Bali Nusra, Sulawesi, dan Maluku Papua masih kurang, sehingga perlu pemerataan investasi dari aspek proporsi, struktur, dan jumlah. D. RUMUSAN HASIL Berdasarkan maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Nasional Pemetaan Investasi Mitra Perhutanan Sosial, arahan Direktur Jenderal PSKL, dan diskusi selama pelaksanaan kegiatan, berikut ini rumusan hasilnya: 1. Mempercepat proses PAK yang sudah habis masa berlakunya disesuaikan dengan PermenLHK No.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016. 2. Perlu dibuat protokol komunikasi dan diambil langkah-langkah nyata oleh Ditjen PSKL bersama mitra untuk keberlanjutanpasca PAK/HPHD/IUP agar ditindaklanjuti oleh Ditjen PSKL beserta eselon II, Pokja PPS...

Read More