Author: elnino

Jokowi: Konsep Perhutanan Sosial Mampu Sejahterakan Masyarakat Sekitar Hutan

Palangkaraya – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa hutan harus mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Konsep perhutanan sosial akan memberikan aspek legal masyarakat menanam di hutan rakyat. Saat ini terdapat 25.863 desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Dari jumlah itu 70 persennya menggantungkan hidup pada sumber daya hutan. Namun sebanyak 10,2 juta penduduk belum sejahtera di kawasan hutan dan tidak memiliki aspek legal di sumber daya hutan. Oleh karena itu pemerintah periode 2015-2019 mengalokasikan 12,7 juta hektare (ha) untuk perhutanan sosial. “Perlu dicatat yang mendapat hak adalah hak, koperasi (Gapoktan) dan kelompok petani. Kita ingin mengkorporasikan petani, koperasi, induknya industri tidak apa-apa. Semangat perhutanan sosial memunculkan keadilan sosial. Masyarakat hidup di perhutanan sembari melestarikan sumber daya hutan,” katanya di Kabupaten Pulang Pisau, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa (21/12). Dalam acara bertajuk Kolaborasi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dengan Industri Kayu Terpadu itu, juga diserahkan surat izin pengelolaan hutan desa dan HTR kepada sejumlah koperasi gabungan petani. Hadir dalam acara tersebut, Menteri Lingkungan dan Kehutanan Siti Nurbaya. Presiden Jokowi menambahkan, melalui perizinan, pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan negara ini diberikan dengan skema hutan tanaman industri (HTR), hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan, kemitraan kehutanan dan hutan adat sehingga lahan menjadi produktif. Kerja sama dan integrasi terpadu antara petani, koperasi petani dengan industri kayu di Pulang Pisau ini merupakan yang pertama kali di Indonesia. Jika...

Read More

USAID BIJAK Workshop: Civil Society’s Social Media Capacity on Conservation Issues

Media sosial telah menjadi media yang sangat populer karena menggabungkan teknologi dengan perubahan sosial, salah satunya untuk mempromosikan upaya upaya konservasi dan advokasi kebijakan terkait lingkungan dan sumberdaya alam. Meskipun demikian, keberhasilan kampanye-kampanye melalui media sosial sangat bergantung dengan bagaimana media sosial tersebut digunakan dan kompetensi penggunanya. Perbedaan keterampilan dalam memahami teknologi dan cara menggunakan media sosial dapat menyebabkan adanya kesenjangan literasi digital antara para pengguna, yang pada akhirnya berdampak pada efektifitas kampanye media sosial yang dijalankan. Program BIJAK USAID bekerjasama dengan Change.org Indonesia akan memfasilitasi sebuah lokakarya dengan maksud untuk memahami dan meningkatkan kapasitas organisasi – organisasi masyarakat sipil dan komunitaskomunitas dalam menggunakan media sosial. Lokakarya ini bertujuan untuk berbagi informasi, membuka ruang untuk terciptanya kanal baru komunikasi dan penyampaian pendapat publik serta bertukar gagasan terkait kampanye lingkungan dan konservasi di Indonesia. Untuk itulah sebuah lokakarya bertema “Civil Society’s Social Media Capacity on Conservation Issues” diadakan pada: Hari/ tanggal : 29 dan 30 November 2016 Waktu : 09.00 sd 17.00 WIB Tempat : Hotel Grand Cemara, Jl. Cemara No.1, RT.3/RW.3, Gondangdia, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Jakarta 10350, Telepon: (021) 3908215 Dengan tujuan: 1. Berbagi “Best Practices dan Pembelajaran dari aktifitas organisasi sosial, kampanye, dalam menggunakan media sosial untuk mendorong isu keanekaragaman hayati, kehutanan, dan perdagangan satwa liar. 2. Membangun jaringan dalam penggunaan sosial media bagi sesama organisasi melalui kampanye yang dilakukan 3. Belajar dari perusahaan yang bergerak dalam...

Read More

RUMUSAN HASIL KONSOLIDASI NASIONAL PEMETAAN INVESTASI MITRA PERHUTANAN SOSIAL

RUMUSAN HASIL KONSOLIDASI NASIONAL PEMETAAN INVESTASI MITRA PERHUTANAN SOSIAL Cisarua, Bogor 22-24 November 2016 A. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud : Tercapai sinergi, efektivitas dan fokus peran mitra dan project yang mendukung Perhutanan Sosial dalam rangka percepatan pelaksanaan program perhutanan sosial secara adil, beradab, dan tepat sasaran Tujuan: 1. Teridentifikasinya lokasi kerja mitra dan project yang mendukung Perhutanan Sosial secara Nasional; 2. Teridentifikasinya nilai investasi dan jangka waktu kerja mitra dan project yang mendukung Perhutanan Sosial; 3. Mobilisasi sumberdaya untuk mendukung PS secara proporsional; 4. Disepakati pemetaan investasi Perhutanan Sosial dalam skala Nasional. B. PELAKSANAAN KEGIATAN 1. Tempat : Safari Garden Cisarua Bogor 2. Waktu : 22 s/d 24 November 2016 3. Jumlah peserta : 240 orang C. LATAR BELAKANG Berdasarkan hasil Konsolidasi Nasional pemetaan investasi mitra PS, terlihat bahwa jumlah mitra Perhutanan Sosial masih terkonsentrasi di Sumatera dan Kalimantan, sedangkan di Jawa Bali Nusra, Sulawesi, dan Maluku Papua masih kurang, sehingga perlu pemerataan investasi dari aspek proporsi, struktur, dan jumlah. D. RUMUSAN HASIL Berdasarkan maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Nasional Pemetaan Investasi Mitra Perhutanan Sosial, arahan Direktur Jenderal PSKL, dan diskusi selama pelaksanaan kegiatan, berikut ini rumusan hasilnya: 1. Mempercepat proses PAK yang sudah habis masa berlakunya disesuaikan dengan PermenLHK No.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016. 2. Perlu dibuat protokol komunikasi dan diambil langkah-langkah nyata oleh Ditjen PSKL bersama mitra untuk keberlanjutanpasca PAK/HPHD/IUP agar ditindaklanjuti oleh Ditjen PSKL beserta eselon II, Pokja PPS...

Read More

Kongres Kehutanan Indonesia VI – 2016

Kongres Kehutanan yang digelar Lima Tahun sekali ini merupakan forum yang akan membedah, mengkritisi dan merumuskan perbaikan Pembangunan Kehutanan ke depan. Pemikiran banyak pihak yang tertulis dalam makalah makalah sudah diterima dan akan menjadi acuan dalam Kongres ini. Kongres Kehutanan Indonesia (KKI) ke-VI rencananya akan diselenggarakan pada : Tanggal: 29 November – 2 Desember 2016, Tempat : Hotel Grand Sahid Jaya. Jl. Sudirman Kav 86 Jakarta. 10220 “Reposisi Kehutanan Indonesia Menuju Terlaksananya Tata Kelola Kehutanan yang Baik” diangkat menjadi tema yang sesuai dengan kondisi dunia kehutanan di Indoensia dengan menghadirkan 26 pembicara dengan berbagai kompetensinya. Rangkaian aktivitas menuju KKI...

Read More

Herman Khaeron: “Paling Lambat, UU Revisi 5/90 akan selesai Juni 2017”

UU Revisi Ditargetkan Selesai Juni KOMPAS. 22 November 2016 Komisi IV DPR memprioritaskan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya siap setelah disetujui Sidang Paripurna DPR, Juni 2017. Harapannya, memperkuat efek jera sanksi pelaku kejahatan perburuan dan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar. Menuju batas waktu yang ditargetkan, Komisi IV DPR (membidangi pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan pangan) terus menampung masukan, terutama kelemahan UU No 5/1990. “Paling Lambat Juni 2017, Mohon dukungannya.” Kata Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron, Senin (21/11), pada Diskusi “Masa Depan Perlindungan dan Pelestarian Satwa Dilindungi dan Revisi UU No 5/1990” yang diadakan WWF Indonesia di Jakarta. Pembicara lain adalah Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Dahono Aji, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Kementrian Kelautan dan Perikanan Andi Rusandi, Kepala Unit pada Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri Ajun Komisaris Besar Sugeng Irianto, Direktur Eksekutif Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagyo, dan ekolog WWF Indonesia Sunarto. Herman menuturkan, revisi UU No. 5/1990 sangat dibutuhkan karena sudah tidak memadai untuk melindungi keanekaragaman hayati Indonesia, termasuk tumbuhan dan satwa liar. Revisi UU No. 5/1990 yang kini bernama Rancangan UU Konservasi Keanekaragaman Hayati masuk sebagai Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2016 dan tergolong inisiatif Komisi IV DPR. “Kami sudah membentuk panja (Panitia Kerja) yang terdiri atas separuh jumlah anggota Komisi IV.” Ujar Herman....

Read More