Author: elnino

Perhutanan Sosial, antara Hak dan Kewajiban

Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.88/Menhut-II/2014 terkait HKm, No. P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa, No. P.55/Menhut II/2011 tentang HTR dan No. P.39/Menhut-II/2013 yang mengatur kemitraan sedikit banyak mengangkat tentang bagaimana partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan perhutanan sosial. Dimana didalamnya terdapat Hak yng didapat oleh masyarakat yang diberi hak pengelolaan dan Kewajiban yang harus dijalankan oleh pihak pengelola ijin. Seringkali kita hanya terjebak pada sebatas mengajukan ijin pengelolaan atas sebuah kawasan hutan. Marilah kita kupas dan telaah, apa saja yang bisa masyarakat lakukan dalam mengelola kawasan hutan. Bicara Hak Masyarakat a. Hutan Kemasyarakatan (HKm), Pemegang IUPHKm pada hutan lindung mempunyai hak untuk mendapat fasilitasi, Melakukan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, Melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan, Melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Sementara pemegang IUPHKm pada hutan produksi juga memperoleh hak untuk mendapat fasilitasi, melakukan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan, melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Kepada pemegang IUPHHK Hkm-pun akan mempunyai hak untuk menebang hasil hutan kayu sesuai ketentuan yang berlaku, dan mendapat pelayanan dokumen sahnya hasil hutan sesuai ketentuan b. Hutan Desa (HD), Pemegang HPHD berhak; mengelola areal kerja Hutan Desa sesuai Rencana Kerja, mendapat pendampingan, dan mendapatkan fasilitasi dalam pengelolaan areal kerja. Pemegang IUPHHK HPHD berhak mendapatkan fasilitasi pendanaan usaha, dan melakukan usaha sesuai dengan ijin yang diberikan c. Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Pemegang IUPHHK HTR...

Read More

Pesona Mart: KLHK Siap Pasarkan Produk Masyarakat

Jakarta, Warta FKKM. Tidak bisa dipungkiri bahwa sistem kelola hutan yang dilakukan masyarakat dapat berdaya guna secara ekologi, sosial, dan ekonomi. Sudah banyak bentuk kearifan yang dilakukan oleh masyarakat malah mampu menyelamatkan hutan dari degradasi dan deforestasi sehingga lambat laun mengikis anggapan yang selalu mengkambing hitamkan masyarakat dalam isu hilangnya hutan di Indonesia akibat perambahan. Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen PSKL) menyadari hal tersebut dan mencoba memfasilitasi bentuk-bentuk pengelolaan hutan oleh masyarakat dalam skema Perhutanan Sosial yang direncanakan mencakup 12,7 juta Ha kawasan hutan yang disediakan dan diharapkan dapat...

Read More

Masyarakat Hutan, Mandiri dengan Energi Terbarukan

Subang, Warta FKKM. 4 (Empat) kelompok tani dari dua Nagari sepakat untuk mendirikan fasilitas reaktor Biogas dengan kapasitas total 50 meter kubik dalam upaya pemenuhan kebutuhan energi masyarakat. Nagari Padang Limau Sundai diwakili oleh kelompok tani Fajar Harapan, sementara Nagari Lubuk Gadang diwakili oleh Kelompok Tani, Umbul Mulyo, Sinar Jaya, Karya Muda menyatakan bahwa kesulitan mereka dalam melakukan produksi hasil pertanian dan perkebunan lebih kepada keterbatasan untuk memperoleh energi. Selain itu makin tingginya harga pupuk di pasar, dan bantuan pupuk tidak mampu membuat kelompok tani mengupayakan lahannya secarta maksimal dengan komoditas pertanian. Beruntung melalui program pelatihan mengenai Biogas dan...

Read More

Pemetaan Partisipatif menjadi awal dari percepatan Perhutanan Sosial di Pesisir Selatan

Pesisir Selatan, Warta FKKM. Konsorsium Wanakita yang diketuai Arif Aliadi (LATIN) berkomitmen untuk terus mendorong percepatan perhutanan sosial di Pesisir Selatan, hal ini dilakukan dalam memfasilitasi sebuah diskusi singkat mengenai Program Mendorong PHBM yang dilaksanakan pada 25 Oktober 2016 di kantor BAPPEDA Kabupaten Pesisir Selatan menghasilkan beberapa masukan yang menarik. Dinas Kehutanan Kab. Pesisir Selatan menyatakan bahwa Nagari Puluik Puluik dan Koto Ranah berada di antara kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA). Kedua kawasan ini termasuk dalam kawasan konservasi. Skema PHBM seperti HKm, Hutan Desa/Hutan Nagari dan HTR tidak bisa diterapkan di...

Read More

Bermitra dengan Masyarakat untuk Kelola Hutan, Mungkinkah?

Oleh: Arif Aliadi Kemitraan merupakan salah satu skema pemberdayaan masyarakat yang menjadi mandat PP No.6 tahun 2007 jo PP No. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Peluang untuk mengembangkan kemitraan ada pada kawasan hutan yang dikelola dengan system KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan). KPH memiliki peran strategis dalam rangka implementasi UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam rangka membentuk Wilayah Pengelolaan Hutan sebagai salah satu bagian dari Perencanaan Kehutanan. KPH diharapkan menjadi sistem yang dapat lebih menjamin terwujudnya kelestarian fungsi dan manfaat hutan dari aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Kemudian, secara teknis pembangunan KPH diatur dalam sejumlah Peraturan Menteri sebagai berikut:  Permenhut No. P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH  Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010 tentang NSPK (Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria) Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP  Permendagri No. 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP  Permenhut No. P.41/Menhut-II/2011 jo Permenhut No. P.54/2011 tentang Standar Fasilitasi Sarana dan Prasarana pada KPHL dan KPHP Model  Permenhut No. P.42/Menhut-II/2011 tentang Kompetensi Teknis Bidang Kehutanan Pada KPHL dan KPHP Berdasarkan Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010 maka KPH dimandatkan untuk membuat blok-blok pengelolaan hutan yang memungkinkan terjadinya kolaborasi antara Pengelola KPH dengan masyarakat. Pada KPHL, ada Blok Pemanfaatan di KPHL yang di dalamnya mencakup Ijin Pemungutan, HKm, HD, dan wilayah tertentu. Sedangkan pada KPHK ada Blok Pemberdayaan yang di dalamnya...

Read More