Author: elnino

USAID BIJAK Workshop: Civil Society’s Social Media Capacity on Conservation Issues

Media sosial telah menjadi media yang sangat populer karena menggabungkan teknologi dengan perubahan sosial, salah satunya untuk mempromosikan upaya upaya konservasi dan advokasi kebijakan terkait lingkungan dan sumberdaya alam. Meskipun demikian, keberhasilan kampanye-kampanye melalui media sosial sangat bergantung dengan bagaimana media sosial tersebut digunakan dan kompetensi penggunanya. Perbedaan keterampilan dalam memahami teknologi dan cara menggunakan media sosial dapat menyebabkan adanya kesenjangan literasi digital antara para pengguna, yang pada akhirnya berdampak pada efektifitas kampanye media sosial yang dijalankan. Program BIJAK USAID bekerjasama dengan Change.org Indonesia akan memfasilitasi sebuah lokakarya dengan maksud untuk memahami dan meningkatkan kapasitas organisasi – organisasi masyarakat sipil dan komunitaskomunitas dalam menggunakan media sosial. Lokakarya ini bertujuan untuk berbagi informasi, membuka ruang untuk terciptanya kanal baru komunikasi dan penyampaian pendapat publik serta bertukar gagasan terkait kampanye lingkungan dan konservasi di Indonesia. Untuk itulah sebuah lokakarya bertema “Civil Society’s Social Media Capacity on Conservation Issues” diadakan pada: Hari/ tanggal : 29 dan 30 November 2016 Waktu : 09.00 sd 17.00 WIB Tempat : Hotel Grand Cemara, Jl. Cemara No.1, RT.3/RW.3, Gondangdia, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Jakarta 10350, Telepon: (021) 3908215 Dengan tujuan: 1. Berbagi “Best Practices dan Pembelajaran dari aktifitas organisasi sosial, kampanye, dalam menggunakan media sosial untuk mendorong isu keanekaragaman hayati, kehutanan, dan perdagangan satwa liar. 2. Membangun jaringan dalam penggunaan sosial media bagi sesama organisasi melalui kampanye yang dilakukan 3. Belajar dari perusahaan yang bergerak dalam...

Read More

RUMUSAN HASIL KONSOLIDASI NASIONAL PEMETAAN INVESTASI MITRA PERHUTANAN SOSIAL

RUMUSAN HASIL KONSOLIDASI NASIONAL PEMETAAN INVESTASI MITRA PERHUTANAN SOSIAL Cisarua, Bogor 22-24 November 2016 A. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud : Tercapai sinergi, efektivitas dan fokus peran mitra dan project yang mendukung Perhutanan Sosial dalam rangka percepatan pelaksanaan program perhutanan sosial secara adil, beradab, dan tepat sasaran Tujuan: 1. Teridentifikasinya lokasi kerja mitra dan project yang mendukung Perhutanan Sosial secara Nasional; 2. Teridentifikasinya nilai investasi dan jangka waktu kerja mitra dan project yang mendukung Perhutanan Sosial; 3. Mobilisasi sumberdaya untuk mendukung PS secara proporsional; 4. Disepakati pemetaan investasi Perhutanan Sosial dalam skala Nasional. B. PELAKSANAAN KEGIATAN 1. Tempat : Safari Garden Cisarua Bogor 2. Waktu : 22 s/d 24 November 2016 3. Jumlah peserta : 240 orang C. LATAR BELAKANG Berdasarkan hasil Konsolidasi Nasional pemetaan investasi mitra PS, terlihat bahwa jumlah mitra Perhutanan Sosial masih terkonsentrasi di Sumatera dan Kalimantan, sedangkan di Jawa Bali Nusra, Sulawesi, dan Maluku Papua masih kurang, sehingga perlu pemerataan investasi dari aspek proporsi, struktur, dan jumlah. D. RUMUSAN HASIL Berdasarkan maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Nasional Pemetaan Investasi Mitra Perhutanan Sosial, arahan Direktur Jenderal PSKL, dan diskusi selama pelaksanaan kegiatan, berikut ini rumusan hasilnya: 1. Mempercepat proses PAK yang sudah habis masa berlakunya disesuaikan dengan PermenLHK No.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016. 2. Perlu dibuat protokol komunikasi dan diambil langkah-langkah nyata oleh Ditjen PSKL bersama mitra untuk keberlanjutanpasca PAK/HPHD/IUP agar ditindaklanjuti oleh Ditjen PSKL beserta eselon II, Pokja PPS...

Read More

Kongres Kehutanan Indonesia VI – 2016

Kongres Kehutanan yang digelar Lima Tahun sekali ini merupakan forum yang akan membedah, mengkritisi dan merumuskan perbaikan Pembangunan Kehutanan ke depan. Pemikiran banyak pihak yang tertulis dalam makalah makalah sudah diterima dan akan menjadi acuan dalam Kongres ini. Kongres Kehutanan Indonesia (KKI) ke-VI rencananya akan diselenggarakan pada : Tanggal: 29 November – 2 Desember 2016, Tempat : Hotel Grand Sahid Jaya. Jl. Sudirman Kav 86 Jakarta. 10220 “Reposisi Kehutanan Indonesia Menuju Terlaksananya Tata Kelola Kehutanan yang Baik” diangkat menjadi tema yang sesuai dengan kondisi dunia kehutanan di Indoensia dengan menghadirkan 26 pembicara dengan berbagai kompetensinya. Rangkaian aktivitas menuju KKI...

Read More

Herman Khaeron: “Paling Lambat, UU Revisi 5/90 akan selesai Juni 2017”

UU Revisi Ditargetkan Selesai Juni KOMPAS. 22 November 2016 Komisi IV DPR memprioritaskan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya siap setelah disetujui Sidang Paripurna DPR, Juni 2017. Harapannya, memperkuat efek jera sanksi pelaku kejahatan perburuan dan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar. Menuju batas waktu yang ditargetkan, Komisi IV DPR (membidangi pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan pangan) terus menampung masukan, terutama kelemahan UU No 5/1990. “Paling Lambat Juni 2017, Mohon dukungannya.” Kata Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron, Senin (21/11), pada Diskusi “Masa Depan Perlindungan dan Pelestarian Satwa Dilindungi dan Revisi UU No 5/1990” yang diadakan WWF Indonesia di Jakarta. Pembicara lain adalah Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Dahono Aji, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Kementrian Kelautan dan Perikanan Andi Rusandi, Kepala Unit pada Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri Ajun Komisaris Besar Sugeng Irianto, Direktur Eksekutif Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagyo, dan ekolog WWF Indonesia Sunarto. Herman menuturkan, revisi UU No. 5/1990 sangat dibutuhkan karena sudah tidak memadai untuk melindungi keanekaragaman hayati Indonesia, termasuk tumbuhan dan satwa liar. Revisi UU No. 5/1990 yang kini bernama Rancangan UU Konservasi Keanekaragaman Hayati masuk sebagai Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2016 dan tergolong inisiatif Komisi IV DPR. “Kami sudah membentuk panja (Panitia Kerja) yang terdiri atas separuh jumlah anggota Komisi IV.” Ujar Herman....

Read More

Media Release: Terlibat Perhutanan Sosial, Akses Masyarakat Makin Diperbesar

Rilis Media Terlibat Perhutanan Sosial, Akses Masyarakat Makin Diperbesar Untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menerbitkan Peraturan Menteri tentang Perhutanan Sosial. Hal ini membuka ruang partisipasi yang semakin lebar bagi masyarakat, terutama yang bermukim di sekitar kawasan hutan. Koordinator Program Wanakita, Arif Aliadi menyampaikan hal tersebut di sela pelatihan pemetaan partisipatif yang diselenggarakan konsorsium Wanakita di Padang (19/11). Menurut Arif, paraturan baru ini jauh lebih sederhana ketimbang pertauran terdahulu. “Terdapat 10 bab dengan 67 pasal. Di dalamnya mengatur tentang hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan,” paparnya. Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dikelola masyarakat setempat di di dalam kawasan kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat. Masyarakat, lanjutnya, merupakan pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, menciptakan keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Olah Karena itu, perhutanan sosial seharusnya memang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat setempat. “Apa lagi jika masyarakat tersebut merupakan masyarakat hokum adat,’ tandas Arif. Pertauran Menteri LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang perhutanan sosial baru saja diundangkan di Jakarta sejak 7 november yang lalu. Para pelaku perhutanan sosial menyambut baik peraturan ini karena lebih sederhana dengan proses perizinan yang tidak terlalu rumit. Di lapangan, lanjut Arif, sebagian masyarakat belum memperoleh kejelasan dimana batas kawasan hutan. Hal ini tentunya memerlukan penanganan yang serius. “Walaupun peraturannya sudah mendukung, tapi jika batas-batas belum ditetapkan...

Read More