Author: elnino

Herman Khaeron: “Paling Lambat, UU Revisi 5/90 akan selesai Juni 2017”

UU Revisi Ditargetkan Selesai Juni KOMPAS. 22 November 2016 Komisi IV DPR memprioritaskan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya siap setelah disetujui Sidang Paripurna DPR, Juni 2017. Harapannya, memperkuat efek jera sanksi pelaku kejahatan perburuan dan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar. Menuju batas waktu yang ditargetkan, Komisi IV DPR (membidangi pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan pangan) terus menampung masukan, terutama kelemahan UU No 5/1990. “Paling Lambat Juni 2017, Mohon dukungannya.” Kata Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron, Senin (21/11), pada Diskusi “Masa Depan Perlindungan dan Pelestarian Satwa Dilindungi dan Revisi UU No 5/1990” yang diadakan WWF Indonesia di Jakarta. Pembicara lain adalah Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Dahono Aji, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Kementrian Kelautan dan Perikanan Andi Rusandi, Kepala Unit pada Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri Ajun Komisaris Besar Sugeng Irianto, Direktur Eksekutif Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagyo, dan ekolog WWF Indonesia Sunarto. Herman menuturkan, revisi UU No. 5/1990 sangat dibutuhkan karena sudah tidak memadai untuk melindungi keanekaragaman hayati Indonesia, termasuk tumbuhan dan satwa liar. Revisi UU No. 5/1990 yang kini bernama Rancangan UU Konservasi Keanekaragaman Hayati masuk sebagai Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2016 dan tergolong inisiatif Komisi IV DPR. “Kami sudah membentuk panja (Panitia Kerja) yang terdiri atas separuh jumlah anggota Komisi IV.” Ujar Herman....

Read More

Media Release: Terlibat Perhutanan Sosial, Akses Masyarakat Makin Diperbesar

Rilis Media Terlibat Perhutanan Sosial, Akses Masyarakat Makin Diperbesar Untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menerbitkan Peraturan Menteri tentang Perhutanan Sosial. Hal ini membuka ruang partisipasi yang semakin lebar bagi masyarakat, terutama yang bermukim di sekitar kawasan hutan. Koordinator Program Wanakita, Arif Aliadi menyampaikan hal tersebut di sela pelatihan pemetaan partisipatif yang diselenggarakan konsorsium Wanakita di Padang (19/11). Menurut Arif, paraturan baru ini jauh lebih sederhana ketimbang pertauran terdahulu. “Terdapat 10 bab dengan 67 pasal. Di dalamnya mengatur tentang hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan,” paparnya. Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dikelola masyarakat setempat di di dalam kawasan kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat. Masyarakat, lanjutnya, merupakan pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, menciptakan keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Olah Karena itu, perhutanan sosial seharusnya memang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat setempat. “Apa lagi jika masyarakat tersebut merupakan masyarakat hokum adat,’ tandas Arif. Pertauran Menteri LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang perhutanan sosial baru saja diundangkan di Jakarta sejak 7 november yang lalu. Para pelaku perhutanan sosial menyambut baik peraturan ini karena lebih sederhana dengan proses perizinan yang tidak terlalu rumit. Di lapangan, lanjut Arif, sebagian masyarakat belum memperoleh kejelasan dimana batas kawasan hutan. Hal ini tentunya memerlukan penanganan yang serius. “Walaupun peraturannya sudah mendukung, tapi jika batas-batas belum ditetapkan...

Read More

Selamat Hari Pohon Sedunia

Sekretariat Nasional Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat mengucapkan: Selamat Hari Pohon Sedunia 21 November. Pohon utk kelestarian ekologis, ekonomi, dan sosial budaya. Pohon untuk keberlanjutan hutan dan masyarakat *SELAMAT HARI POHON SEDUNIA 21 NOVEMBER 2016* BELAJAR CINTA DARI POHON Sebatang pohon yang kita lihat seolah hanya diam tak bergerak. Ia hanya bergerak ketika ada tenaga yang menggoyang batang dan daunnya. Ia tak akan melawan ketika manusia menyakitinya, bahkan dengan garang menebangnya. Pohon seperti makhluk yang patut dikasihani dan tak punya daya apa pun. Namun pohon memberikan apa yang tak sanggup manusia beri. Pohon memberi manfaat tak terhingga. Ia mampu memberikan manfaat terbaiknya pada manusia meski ia akan diam saja ketika manusia menyakitinya. Pohon tak pernah ingkar dan khianat dalam tugasnya. Setiap saat pohon tak henti mengeluarkan oksigen yang manusia butuhkan dalam kehidupan ini. Dengan tak kenal lelah, pohon menghisap udara kotor, karbondioksida, lalu mengubahnya hingga udara menjadi bersih dan sejuk. Secara disiplin ia memekarkan bunga dan meruntuhkan buahnya saat musim buah. Lewat akarnya, pohon bisa menahan air dan tanah yang mampu melindungi dari kekeringan dan longsor. Lewat daunnya yang lebat, pohon setiap hari memberikan kelembaban pada udara dan ikut andil dalam proses turunnya hujan. Saat pohon disakiti, ia tetap memberikan cintanya. Manusia membuang kotoran di balik pohon, ia tetap memberikan kesejukan dan menetralisir bau lewat kelembaban tanah dan bunga yang wangi. Manusia melemparnya dengan batu, ia membalas dengan buah dan...

Read More

Konsorsium Wanakita Gelar Latihan Gender dan Inklusi Sosial

Padang, sumbarsatu.com– Konsorsium Wanakita menggelar lokalatih gender dan inklusi sosial di Padang (8/11/2016). Lokalatih ini mengintegrasikan peran-peran gender dan pelibatan kelompok-kelompok marginal dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Keadilan dan kesetaraan gender adalah persoalan yang mendapat perhatian serius jika para pihak ingin mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Hal tersebut diungkap Direktur Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumatera Barat, Firdaus Jamal dalam lokalatih gender dan inklusi sosial di Pangeran Beach Hotel, Padang. Menurut Firdaus, pengelolaan hutan berbasis masyarakat perlu melihat relevansi inklusi sosial dan kesetaraan gender untuk mendorong diskriminasi positif terhadap kaum perempuan dan warga miskin. “Kita harus memastikan...

Read More

Perhutanan Sosial, antara Hak dan Kewajiban

Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.88/Menhut-II/2014 terkait HKm, No. P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa, No. P.55/Menhut II/2011 tentang HTR dan No. P.39/Menhut-II/2013 yang mengatur kemitraan sedikit banyak mengangkat tentang bagaimana partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan perhutanan sosial. Dimana didalamnya terdapat Hak yng didapat oleh masyarakat yang diberi hak pengelolaan dan Kewajiban yang harus dijalankan oleh pihak pengelola ijin. Seringkali kita hanya terjebak pada sebatas mengajukan ijin pengelolaan atas sebuah kawasan hutan. Marilah kita kupas dan telaah, apa saja yang bisa masyarakat lakukan dalam mengelola kawasan hutan. Bicara Hak Masyarakat a. Hutan Kemasyarakatan (HKm), Pemegang IUPHKm pada hutan lindung mempunyai hak untuk mendapat fasilitasi, Melakukan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, Melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan, Melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Sementara pemegang IUPHKm pada hutan produksi juga memperoleh hak untuk mendapat fasilitasi, melakukan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan, melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Kepada pemegang IUPHHK Hkm-pun akan mempunyai hak untuk menebang hasil hutan kayu sesuai ketentuan yang berlaku, dan mendapat pelayanan dokumen sahnya hasil hutan sesuai ketentuan b. Hutan Desa (HD), Pemegang HPHD berhak; mengelola areal kerja Hutan Desa sesuai Rencana Kerja, mendapat pendampingan, dan mendapatkan fasilitasi dalam pengelolaan areal kerja. Pemegang IUPHHK HPHD berhak mendapatkan fasilitasi pendanaan usaha, dan melakukan usaha sesuai dengan ijin yang diberikan c. Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Pemegang IUPHHK HTR...

Read More