Author: elnino

Dilema Perhutanan Sosial

Dilema Perhutanan Sosial SUHARDI SURYADI 6 Oktober 2017 Dalam beberapa bulan terakhir ramai diperdebatkan konsep perhutanan sosial, terutama di wilayah kerja Perum Perhutani seiring penetapan Peraturan Menteri KLHK Nomor 39/1/6/2017. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan pemilikan lahan. Selain itu, dengan perhutanan sosial juga dapat diatur hubungan hukum antar-warga/komunitas dengan hutan dalam upaya peningkatan mutu pengelolaan hutan lestari. Perhutanan sosial juga mengasumsikan bahwa pihak yang paling merasakan keberhasilan atau kegagalan pengelolaan hutan adalah masyarakat di sekitar hutan. Karena itu, mereka harus mendapat insentif paling tinggi untuk mengurus usaha kehutanan...

Read More

Naskah Akademis Panel 1: Percepatan Pencapaian Target Perhutanan Sosial

Sekilas Mengenai Naskah Akademis (Halaman 4) yang menjadi pokok bahasan Panel 1 Tenure Conference 2017: Percepatan Pencapaian Target Perhutanan Sosial Oleh: Didik Suhardjito Kita dapat belajar dari negara-negara lain yang menyelenggarakan program “Perhutanan Sosial” atau “devolusi pengelolaan sumberdaya hutan”, Philipina, Vietnam, Thailand, China, Nepal, India, dan beberapa negara Afrika, bagaimana mereka menjalankannya, capaian-capaian, dan kendala-kendalanya. Vietnam pada tahun 1999 mulai mengimplementasikan devolusi pengelolaan sumberdaya hutan, yakni mentransfer hutan dari pemerintah kepada masyarakat lokal sebanyak 15 desa. Masyarakat diberi sertifikat hak penggunaan lahan dan kontrak untuk melindungi hutan. Pada tahun 2007 sekitar seperempat dari luas hutan di Vietnam dikelola oleh masyarakat lokal (rumahtangga dan desa), mencakup lebih dari 1.1 juta hektar (Nguyen and Sikor 2011); Do, Nguyen, Vo and Le (2011) menyebutkan 2.8 juta ha atau hampir 27% dari total areal hutan negara di Vietnam dialokasikan pengelolaannya kepada masyarakat; sedangkan RECOFTC (2014) menyebutkan bahwa pengelolaan hutan oleh masyarakat mencakup 3,8 juta hektar dari 13,5 juta hektar areal berhutan. Philipina mengimplementasikan devolusi pengelolaan sumberdaya hutan dalam beragam bentuk, antara lain the Integrated Social Forestry Program (ISFP), Indigenous People’s Right Act (IPRA), dan Community Based Forest Management (CBFM). Program ISFP ini dimulai pada tahun 1982 berdasarkan Presidential Letter of Instruction 1260. Program ISFP mendevolusikan pengelolaan hutan dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal. ISFP mengkonsolidasikan tiga program people-oriented forestry sebelumnya, yakni Family Approach to Reforestation (FAR), Forest Occupancy Management (FOM) Program, dan the Communal Tree Farming (CFP) Program yang diselenggarakan selama tahun 1973 sampai 1979. ISFP memberikan jaminan keamanan hak (tenure security)...

Read More

Bulletin Tenurial Edisi 2: “Saatnya Rakyat Bicara”

Pada edisi kedua Buletin Tenurial kali ini kami akan menyajikan liputan salah satu even penting dari kegiatan pra-konferensi Tenurial 2017 yaitu Sarasehan PESONA 2017 yang bertema “Pemenuhan Hak Penguasaan Hutan, Tanah dan Tata Pemerintahan Untuk Pembangunan Berkeadilan, Sudah Sampai Mana?”.    klik gambar untuk mengunduh:   Beberapa topik utama yang akan dikupas dalam edisi ini diantaranya, pertama terkait dengan pemaparan Noer Fauzi dari Kantor Staff Kepresidenan yang memberikan pengatar pengantar kebijakan umum agraria sektor kehutanan semenjak jaman kolonial sampai dengan kondisi saat ini. Pada edisi ini paparan Noer Fauzi akan dikupas sebagian dari keseluruhan tonggak-tonggak Kebijakan Agraria Nasional Sektor Kehutanan yang dimulai dari era kolonial hingga fase...

Read More

Bulletin Tenurial Edisi 1: Ada Apa di Tenure Conference 2017?

Buletin Tenurial adalah publikasi yang diterbitkan oleh Panitia Konferensi Tenurial 2017. Buletin Tenurial hadir dalam 4 halaman, dan akan terbit dua kali seminggu sebagai update informasi seputar Konferensi Tenurial 2017 yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 25 – 27 Oktober 2017. Isu-isu terkait masalah Tenurial menjadi bagian dari penguatan kapasitas dan informasi untuk publik.   Slight Info Edisi 1: TENURE CONFERENCE 2017 akan diselenggarakan di Jakarta. Inilah alasan Buletin Tenurial hadir di layar anda, setidaknya 1-2 kali dalam seminggu, menyediakan informasi seputar konferensi. Tuan rumah konferensi tenurial 2017 kali ini adalah Kementrian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK), Kantor Staf...

Read More

Tentang Kiarasari: “Membangun Budaya Bersih”

Pada tanggal 23-25 September 2017, Seknas FKKM bekerja sama dengan Pemerintah Desa Kiarasari dengan dukungan dari Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) mengadakan 20th FKKM Bersama KEHUTANAN MASYARAKAT “ SHARE, EXPLORE, REVIEW, & DIALOG”. Desa Kiarasari dipilih menjadi tempat penyelenggaran karena merupakan sebuah perjalanan dalam mengelola sumber daya alamnya secara lestari dan posisinya yang berada di zona penyangga kawasan konservasi, yaitu Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Berikut sekelumit cerita tentang Desa Kiarasari dan bagaimana membangun budaya bersih. Seiring dengan dicanangkannya Kiarasari sebagai salah satu desa wisata, maka pembangunan diarahkan untuk memperkuat tujuan wisata. Salah satu pembangunan yang paling mendasar adalah pembangunan mental masyarakat. Hal...

Read More