Author: elnino

SOLUSI ALANG-ALANG DAN PERANAN PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SOLUSI ALANG-ALANG DAN PERANAN PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Oleh Wiratno Provinsi Kalimantan Selatan yang luasnya 3.753.052 Ha (BPS, 2015), seluas 1.779. 982 Ha atau 47,4% merupakan kawasan hutan. Bagaimana struktur izin di dalam kawasan hutan tersebut. Berdasarkan data Direktorat Inventarisasi dan PSDH, Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan (2015), secara beurutan dari yang terluas adalah sebagai berikut : (1) IUPHHK-Hutan Tanaman Indusri seluas 586.647 Ha (32,96%), (2) IUPHHK-Hutan Alam seluas 240.101 (13,49%), (3) Kawasan Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi yang belum dibebani izin seluas 388.824 Ha (21,84%), (4) Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial seluas 216.800 Ha (12,18%), (5) Perubahan Peruntukan untuk Kebun seluas 215.659 Ha (12,12%), (6) Pinjam Pakai Kawasan seluas 53.606 Ha (3,01%), (7) Perubahan Peruntukan untuk Transmigrasi seluas 26.076 Ha (1,46%), (8) Pencadangan Hutan Tanaman Rakyat seluas 29.758 Ha (1,62%), (9) PAK Hutan Desa seluas 11.465 Ha (0,64%), (10) PAK Hkm seluas 11.045 Ha (0,62%). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dominasi perizinan di Provinsi Kalimantan Selatan masih didominasi oleh perizinan skala sedang-besar, untuk IUPHHK HTI dan Hutan Alam, yaitu seluas 826.748 Ha atau 46,65% dari luas total kawasan hutannya. Apabila ditinjau dari segi fungsinya, terkait dengan biodiversitas dan hidroorologi, terdapat Hutan Konservasi seluas 213.285 Ha atau 12% serta Hutan Lindung seluas 526.425 Ha atau 29,6%. Sehingga dari total kawasan hutan seluas 1.779.982 Ha, hampir seluas 739.710 Ha atau 41,6% berfungsi sebagai Kawasan Lindung. Dowload disini:HKm Tebing...

Read More

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor Sambut Baik berdirinya Koperasi Wanakita Indonesia.

Bogor, 17 April 2017. Warta FKKM. Program Mendorong PHBM yang dilaksanakan oleh Konsorsium WANAKITA hanya berdurasi dari September 2016 sampai Desember 2017 dengan dukungan dari MCA-Indonesia.  Selama periode tersebut, telah terbentuk media untuk bekerjasama, saling bertukar pengetahuan, keterampilan serta pengalaman untuk membantu masyarakat di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Solok Selatan dan Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera barat, dan Kabupaten Kerinci di Provinsi  Jambi.  Fokus Program PHBM adalah memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh legalitas dalam mengelola hutan melalui skema perhutanan sosial.  Kemudian, sambil memfasilitasi legalitas, maka sudah dirintis upaya untuk mengisi aspek ekonomi untuk masyarakat pengelola hutan.  Salah satu kegiatannya adalah...

Read More

4,1 Juta Hektar kawasan Hutan untuk Reforma Agraria: Bagi-Bagi Lahan?

Pemerintah kembali menggelar rapat koordinasi terkait program reforma agraria di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (3/4/2017). Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menuturkan salah satu hasil rapat yakni menyepakati pembentukan badan percepatan pelaksanaan reforma agraria. “Iya itu dua hari lagi kami rapat lagi,” ujar Sofyan di Kantor Koordinator Perekonomian. Selain pembentukan badan percepatan reforma agraria, pemerintah juga mematangkan dasar hukumnya. Nantinya dasar hukum itu akan berbentuk peraturan presiden (Perpres). Terkait lahannya, pemerintah memastikan akan melepas 4,5 juta hektar lahan. Rinciannya yakni 4,1 juta hektar lahan kawasan hutan dan 0,4 hektar berasal dari tanah Hak Guna Usaha...

Read More