Author: elnino

Dua Kementrian Diminta Tidak Rebutan Kelola Kawasan Konservasi

TEMPO.CO, Jakarta – Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang saat ini dibahas di DPR, harus dilakukan secara transparan dan berbasis ilmiah.   Ini merupakan salah satu harapan yang mengemuka dalam lokakarya yang diadakan Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (FOReTIKA) dan USAID-BIJAK di Jakarta, Kamis 4 Mei 2017.   Nara sumber dalam lokakarya selama dua hari adalah Hariadi Kartodihardjo dan Sambas Basuni (keduanya guru besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor),  Haryanto Putro dan Nyoto Santoso,  dosen Fakultas Kehutanan IPB.   “Kami curiga ada kepentingan yang bermain di sana,” kata Sambas...

Read More

Revisi UU Konservasi Diminta Bebas dari Intervensi Korporasi

TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah dan DPR disarankan tidak hanya merevisi, namun harus mengubah  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.   “Karena isi yang ada tidak lagi sejalan dengan kondisi lapangan,” kata Hariadi Kartodihardjo dalam lokakarya yang diadakan Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (FOReTIKA) dan USAID-BIJAK di Jakarta, Kamis 4 Mei 2017.   Selain Hariadi, nara sumber lainnya adalah Sambas Basuni, Haryanto Putro dan Nyoto Santoso. Hariadi dan Sambas adalah guru besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Sementara  Nyoto dan Haryanto adalah dosen Fakultas Kehutanan IPB.   Revisi UU Nomor 5 Tahun...

Read More

SOLUSI ALANG-ALANG DAN PERANAN PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SOLUSI ALANG-ALANG DAN PERANAN PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Oleh Wiratno Provinsi Kalimantan Selatan yang luasnya 3.753.052 Ha (BPS, 2015), seluas 1.779. 982 Ha atau 47,4% merupakan kawasan hutan. Bagaimana struktur izin di dalam kawasan hutan tersebut. Berdasarkan data Direktorat Inventarisasi dan PSDH, Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan (2015), secara beurutan dari yang terluas adalah sebagai berikut : (1) IUPHHK-Hutan Tanaman Indusri seluas 586.647 Ha (32,96%), (2) IUPHHK-Hutan Alam seluas 240.101 (13,49%), (3) Kawasan Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi yang belum dibebani izin seluas 388.824 Ha (21,84%), (4) Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial seluas 216.800 Ha (12,18%), (5) Perubahan Peruntukan untuk Kebun seluas 215.659 Ha (12,12%), (6) Pinjam Pakai Kawasan seluas 53.606 Ha (3,01%), (7) Perubahan Peruntukan untuk Transmigrasi seluas 26.076 Ha (1,46%), (8) Pencadangan Hutan Tanaman Rakyat seluas 29.758 Ha (1,62%), (9) PAK Hutan Desa seluas 11.465 Ha (0,64%), (10) PAK Hkm seluas 11.045 Ha (0,62%). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dominasi perizinan di Provinsi Kalimantan Selatan masih didominasi oleh perizinan skala sedang-besar, untuk IUPHHK HTI dan Hutan Alam, yaitu seluas 826.748 Ha atau 46,65% dari luas total kawasan hutannya. Apabila ditinjau dari segi fungsinya, terkait dengan biodiversitas dan hidroorologi, terdapat Hutan Konservasi seluas 213.285 Ha atau 12% serta Hutan Lindung seluas 526.425 Ha atau 29,6%. Sehingga dari total kawasan hutan seluas 1.779.982 Ha, hampir seluas 739.710 Ha atau 41,6% berfungsi sebagai Kawasan Lindung. Dowload disini:HKm Tebing...

Read More

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor Sambut Baik berdirinya Koperasi Wanakita Indonesia.

Bogor, 17 April 2017. Warta FKKM. Program Mendorong PHBM yang dilaksanakan oleh Konsorsium WANAKITA hanya berdurasi dari September 2016 sampai Desember 2017 dengan dukungan dari MCA-Indonesia.  Selama periode tersebut, telah terbentuk media untuk bekerjasama, saling bertukar pengetahuan, keterampilan serta pengalaman untuk membantu masyarakat di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Solok Selatan dan Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera barat, dan Kabupaten Kerinci di Provinsi  Jambi.  Fokus Program PHBM adalah memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh legalitas dalam mengelola hutan melalui skema perhutanan sosial.  Kemudian, sambil memfasilitasi legalitas, maka sudah dirintis upaya untuk mengisi aspek ekonomi untuk masyarakat pengelola hutan.  Salah satu kegiatannya adalah...

Read More