Author: elnino

Catatan Kuliah Seri#2 POLITIK TANAH, GERAKAN AGRARIA & AKTIVIS TERDIDIK.

Catatan Kuliah Seri#2 Konferensi Tenurial 2017: POLITIK TANAH, GERAKAN AGRARIA & AKTIVIS TERDIDIK. Ditengah situasi kontemporer agraria ini, Jun Boras melihat masih ada jalan alternatif yang dapat ditempuh yaitu dengan mereformasi sistem secara mendalam dan multi dimensional (politik, ekonomi, budaya dan ekologi) yang berlandaskan pada perspektif keadilan sosial. Jalan yang ditempuh dalam perspektif keadilan sosial ini melibatkan dua hal yaitu tawaran tata kelola lahan serta kebijakan dengan orientasi reforma agraria yang mendukung pemulihan kondisi pedesaan dan positionalitas aktivis terdidik dalam agenda riset berorientasi keadilan sosial.   Silahkan diunduh: Materi...

Read More

SIARAN PERS: PANEN RAYA NUSANTARA (PARARA) 2017

MENUJU EKONOMI KOMUNITAS LOKAL YANG ADIL DAN LESTARI   Jakarta – Sebanyak 85 lebih komunitas lokal dari seluruh nusantara akan hadir di Festival Panen Raya Nusantara (PARARA) , yang akan digelar pada 13 – 15 Oktober 2017, di Taman Menteng Jakarta Selatan. Berbagai produk kreatif, hasil kerajinan, produk hasil non layu serta pangan? lokal akan menjadi tajuk utama festival ini. Festival PARARA merupakan agenda dua tahunan yang digagas oleh Konsorsium PARARA . Festival ini pertama kali diselenggarakan pada 2015 untuk mempromosikan dan menampilkan produk-produk kewirausahaan dari berbagai komunitas dan masyarakat adat. Produk-produk tersebut merupakan hasil upaya komunitas untuk mendukung kehidupan dan meningkatkan kesejahteraannya dengan memperhatikan keseimbangan antara alam dan manusia, dan berasal dari tradisi kearifan dan budaya komunitas tersebut. Lembaga‘Jaga Tradisi, Rawat Bumi’ adalah tema yang diangkat tahun ini dengan tujuan menunjukkan bahwa kearifan leluhur bangsa Indonesia sudah terbukti berhasil dalam memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan mempertahankan alam sebagai bagian dari kehidupan komunitas dan bumi. Leluhur bangsa Indonesia dan komunitas adat sampai sekarang mengambil sumberdaya alam dengan memperhatikan kseimbangan dengan alam dan daya dukungnya agara SDA tersebut tetap ada dan bisa dinikmati oleh generasi di masa depan. Komunitas juga secara kolektif melakukan pengawasan akan kelestarian alam. Melalui PARARA, kita diajak untuk kembali mempraktikan menjaga tradisi serta merawat bumi untuk kelestarian sumberdaya alam dan kesejahteraan. Ketua Konsorsium PARARA Jusupta Tarigan mengatakan, PARARA bertujuan mendukung ekonomi komunitas lokal secara...

Read More

PARARA Akan Gelar Festival Panen Raya di Taman Menteng Jakpus

Warta FKKM,  Jakarta.  “Festival PARARA adalah gabungan 27 lembaga LSM , visinya adalah memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia ini dan bertujuan mendukung ekonomi komunitas lokal secara adil dan lestari dimana pengelolaan produk komunitas lokal nantinya dapat memperrahankan ke arifan lokal dan lingkungan” kata Jusupta Tarigan selaku Ketua Konsorsium PARARA ( 6/10/2017). Indonesia sebagai negara agraris dan maritim , namun untuk kebutuhan pangan masih bergantung pada import. Dari sisi hargapun susah di kendalikan . Untuk tujuan itu PARARA mengajak semua pihak untuk dapat memberikan ruang bagi petani , nelayan, komunitas produsen sekala kecil dan mendukung dengan kebijakan dan praktek ekonomi yang lebih adil, ramah lingkungan dan merawat mempertahankan juga ketahanan di tingkat lokal terhadap perubahan iklim. Sumber: http://rajawalicitranews.com/parara-akan-menggelar-festival-panen-raya-di-taman-menteng-jakpus/ Penulis ;...

Read More

Dilema Perhutanan Sosial

Dilema Perhutanan Sosial SUHARDI SURYADI 6 Oktober 2017 Dalam beberapa bulan terakhir ramai diperdebatkan konsep perhutanan sosial, terutama di wilayah kerja Perum Perhutani seiring penetapan Peraturan Menteri KLHK Nomor 39/1/6/2017. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan pemilikan lahan. Selain itu, dengan perhutanan sosial juga dapat diatur hubungan hukum antar-warga/komunitas dengan hutan dalam upaya peningkatan mutu pengelolaan hutan lestari. Perhutanan sosial juga mengasumsikan bahwa pihak yang paling merasakan keberhasilan atau kegagalan pengelolaan hutan adalah masyarakat di sekitar hutan. Karena itu, mereka harus mendapat insentif paling tinggi untuk mengurus usaha kehutanan...

Read More

Naskah Akademis Panel 1: Percepatan Pencapaian Target Perhutanan Sosial

Sekilas Mengenai Naskah Akademis (Halaman 4) yang menjadi pokok bahasan Panel 1 Tenure Conference 2017: Percepatan Pencapaian Target Perhutanan Sosial Oleh: Didik Suhardjito Kita dapat belajar dari negara-negara lain yang menyelenggarakan program “Perhutanan Sosial” atau “devolusi pengelolaan sumberdaya hutan”, Philipina, Vietnam, Thailand, China, Nepal, India, dan beberapa negara Afrika, bagaimana mereka menjalankannya, capaian-capaian, dan kendala-kendalanya. Vietnam pada tahun 1999 mulai mengimplementasikan devolusi pengelolaan sumberdaya hutan, yakni mentransfer hutan dari pemerintah kepada masyarakat lokal sebanyak 15 desa. Masyarakat diberi sertifikat hak penggunaan lahan dan kontrak untuk melindungi hutan. Pada tahun 2007 sekitar seperempat dari luas hutan di Vietnam dikelola oleh masyarakat lokal (rumahtangga dan desa), mencakup lebih dari 1.1 juta hektar (Nguyen and Sikor 2011); Do, Nguyen, Vo and Le (2011) menyebutkan 2.8 juta ha atau hampir 27% dari total areal hutan negara di Vietnam dialokasikan pengelolaannya kepada masyarakat; sedangkan RECOFTC (2014) menyebutkan bahwa pengelolaan hutan oleh masyarakat mencakup 3,8 juta hektar dari 13,5 juta hektar areal berhutan. Philipina mengimplementasikan devolusi pengelolaan sumberdaya hutan dalam beragam bentuk, antara lain the Integrated Social Forestry Program (ISFP), Indigenous People’s Right Act (IPRA), dan Community Based Forest Management (CBFM). Program ISFP ini dimulai pada tahun 1982 berdasarkan Presidential Letter of Instruction 1260. Program ISFP mendevolusikan pengelolaan hutan dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal. ISFP mengkonsolidasikan tiga program people-oriented forestry sebelumnya, yakni Family Approach to Reforestation (FAR), Forest Occupancy Management (FOM) Program, dan the Communal Tree Farming (CFP) Program yang diselenggarakan selama tahun 1973 sampai 1979. ISFP memberikan jaminan keamanan hak (tenure security)...

Read More