Author: elnino

KLHK Targetkan 2 Juta Hektar untuk Perhutanan Sosial di 2018

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mentargetkan 2 Juta Hektar selama 2018 yang dialokasikan untuk percepatan perhutanan sosial. Demikian ungkap Bambang Supriyanto, selaku Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dalam pengantar Workshop Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Nasional di Jakarta 9 Januari 2018. Saatnya kita yang menjemput bola, tidak hanya menunggu. Percepatan perhutanan sosial memang harus dilakukan secara bottom-up dan top-down secara bersamaan, tandas beliau. Angka tersebut memang terkesan sangat ambisius, namun bukan mustahil untuk dicapai dalam tahun ini. Bambang menyatakan bahwa diperlukan sebuah strategi yang tepat dan pemutakhiran data yang menyeluruh dan dukungan dari pelaksana di lapangan....

Read More

Majalah Kehutanan Edisi XVI

Assalamualaikum Wr. Wb…Salam Rimbawan, Pemerataan ekonomi selalu menjadi cita-cita para pemangku kepentingan di semua sektor, tak terkecuali kehutanan. Maka dari itu, ketika pemerintah meluncurkan program reforma agraria dan perhutanan sosial, sangat relevan untuk menampilkan kedua program tersebut sebagai materi utama dalam Majalah Hutan Indonesia dengan menyajikan pandangan dari berbagai pihak. Landasan hukum untuk reforma agraria adalah Perpres Nomor 45 Tahun 2016 yang menerangkan tentang lima prioritas, yakni Pertama, penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria. Kedua adalah penataan penguasaan dan pemilikan tanah obyek reforma agraria. Ketiga, kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah obyek reforma agraria. Keempat, pemberdayaan masyarakat...

Read More

RUU KSDAHE Masuk Prolegnas Prioritas 2018

Jakarta 5 Desember 2017, Warta FKKM DPR RI kembali menggelar Rapat Paripurna Ke-12 dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017-2018 pada Selasa, 5 Desember 2017. Rapat yang sedianya dijadwalkan pukul 09:00 WIB, baru dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon pada pukul 10.53 WIB. Agenda Rapat Paripurna yaitu untuk membahas laporan Prolegnas Tahun 2018, pendapat fraksi-fraksi atas usulan RUU inisiatif, dan pengesahan perpanjangan pembahasan RUU. Adapun kehadiran Anggota DPR pada Rapat Paripurna menurut data sekretariat sebanyak 214 anggota yang menandatangani daftar hadir  sedangkan setelah dilakukan peghitungan (headcount) hanya 93 anggota ada di dalam ruang sidang saat rapat...

Read More

Revisi PP Tata Hutan Dorong Kemitraan di Wilayah Konsesi

PERHUTANAN SOSIAL Warta FKKM, 15 November 2017 https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20171115/281797104283237 JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Regulasi ini akan jadi alat bagi pemerintah untuk mendorong pengelola konsesi kehutanan menjalankan 20 persen hutan kemitraan bagi warga sekitar. “Akhir tahun ini akan ada revisi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007,” kata Bambang Hendroyono, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Selasa (14/11), di Jakarta. Saat ini ada sekitar 36 juta hutan produksi yang dibebani izin. Menurut data KLHK 2015, ada 34,8 juta hektar bagi izin hutan alam...

Read More