Author: elnino

Kertas Posisi Kelompok Kerja Konservasi Terhadap Draf Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 5 Desember 2017

Kertas Posisi Kelompok Kerja Konservasi Terhadap Draf Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 5 Desember 2017   Indonesia tengah menghadapi darurat konservasi. Pada awal tahun 2018, tercatat setidaknya ada dua kasus penembakan orangutan dengan total 147 peluru. Perubahan UU No. 5/1990 yang digaungkan akan menjadi jawaban dari permasalahan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya hingga kini tidak jelas kabarnya. Sampai mana prosesnya, tantangan dan permasalahan apa saja yang dihadapi dalam merumuskan rancangan UU ini. Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi (Pokja Konservasi) mencatat beberapa poin kelemahan pada draf RUU KSDAHE yang disiapkan oleh DPR, diantaranya: Ketentuan perizinan yang tumpang...

Read More

Siaran Pers DARURAT KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA POKJA KONSERVASI: DPR DAN PEMERINTAH HARAP SEGERA TUNTASKAN PEMBAHASAN RUU PERUBAHAN UU No 5 TAHUN 1990

Siaran Pers DARURAT KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA POKJA KONSERVASI: DPR DAN PEMERINTAH HARAP SEGERA TUNTASKAN PEMBAHASAN RUU PERUBAHAN UU No 5 TAHUN 1990   Jakarta, 2 Maret 2018. Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat keanekaragaman hayati karena pembahasan rancangan undang-undang perubahan UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) belum menjadi prioritas utama bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) hingga saat ini. Walaupun DPR RI telah memasukkan perubahan UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No 5/1990) ke dalam agenda Program Legislasi Nasional dan draf...

Read More

Konsolidasi Pokja Konservasi: Cermati Seksama, Draft RUU Konservasi

Bogor, Warta FKKM. 19 Februari 2018 bertempat di Grand Savero Hotel Bogor, Pokja Konservasi kembali melakukan kajian dan konsolidasi terkait Draft RUU Konservasi sebagai inisiatif DPR yang diajukan pada Rapat Paripurna Ke-12 dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017-2018 pada 5/12 silam. Seperti diketahui bersama bahwa draft RUU ini kemudian dimasukan kedalam prioritas prolegnas 2018. Dalam kesempatan rapat dengar pendapat umum yang dilakukan oleh tim Pokja Konservasi dengan Komisi IV DPR RI, telah diajukan berkas masukan berupa kertas kebijakan dengan beberapa poin pertimbangan antara lain: 1. Akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. 2. Perizinan, pengawasan,...

Read More

Siaran Pers: Saatnya Dorong Pengakuan Sistem Kelola Sumberdaya Alam Wilayah Adat di Tana Luwu yang Terbukti Lestari dan Mampu Mensejahterakan Masyarakat.

Siaran Pers: Saatnya Dorong Pengakuan Sistem Kelola Sumberdaya Alam Wilayah Adat di Tana Luwu yang Terbukti Lestari dan Mampu Mensejahterakan Masyarakat.    Masamba, 31 Januari 2018 Desain program “Prakarsa Pengakuan Sistem Kelola Masyarakat Adat dalam Memenuhi Nilai Nilai Kelestarian Fungsi Produksi, Ekologi, Ekonomi dan Sosial untuk Mengelola Sumberdaya di Bentang Alam Tana Luwu” menyangkut dua hal. Pertama adalah perbaikan praktik pengelolaan hutan lestari dan rendah karbon dimana pencapaian kepentingan ekomomi akan diseimbangkan dengan pemenuhan nilai ekologis. Kedua, mendorong penguatan inisiatif wirausaha untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dalam menciptakan peluang penghidupan masyarakat dengan mengembangkan unit usaha untuk industri kecil pengolahan. Selama kurun...

Read More

Herryadi: Sertifikasi Hutan Adat, Upaya Pengakuan Masyarakat Adat dalam Mengelola Hutan

WARTA FKKM. Luwu Utara. Hingga Desember 2017, tiga lokasi hutan adat di 2 kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, yaitu hutan adat  Pangngala Mandalan dan Panggala di Desa Lodang dan hutan adat Passapa’ Tua di Desa Hono Kecamatan Seko, serta hutan adat Pangngala Ijagai di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang telah mendapat sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) berdasarkan standar LEI (Lembaga Ekoltabel Indonesia). Seritifikasi hutan adat yang diberikan ke 3 lokasi di Kabupaten Luwu Utara  merupakan yang keempat setelah yang pertama hutan adat Sungai Utik Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Salah satu alasan...

Read More