Author: elnino

Berkemah sambil Berdialog tentang Konservasi

Pada tahun 1978 Indonesia menjadi tuan rumah dari Kongres Kehutanan Dunia yang memiliki tema “Hutan untuk Rakyat”. Setelah Kongres tersebut pengembangan konsep perhutanan sosial di Indonesia, yang merupakan cikal bakal dari konsep kehutanan masyarakat, dimulai. Sudah saatnya sistem pengelolaan sumberdaya hutan oleh rakyat dipandang sebagai suatu pendekatan alternatif dalam pengelolaan sumber daya hutan Indonesia. Berkaitan dengan semangat tersebut, wakil-wakil masyarakat sipil yang bekerja di perguruan tinggi, lembaga penelitian, instansi pemerintah, perusahaan swasta dan BUMN, LSM, masyarakat adat dan masyarakat lokal yang berdedikasi dan memiliki perhatian besar pada kehutanan masyarakat, telah memulai proses diskusi, kajian, dialog kebijakan, penelitian dan program...

Read More

Pokja Konservasi dan Foretika Dorong Percepatan Perbaikan Undang-Undang Konservasi di Indonesia

Jakarta. Warta FKKM, 18 September.  “Untuk mengendalikan perilaku masyarakat dan menjamin ketaatan atas suatu ketentuan hukum maka selain penegakan hukum melalui instrument hukum perdata dan pidana maka diperlukan instrument lain seperti perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum administrasi melalui sanksi administrasi. Materi dalam Draf Rancangan Undang-Undang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya (Draf RUU KKHE) yang perlu ditinjau kembali diantaranya: (1) izin usaha pemanfaatan jasa ekosistem dan (2) pengawasan dan sanksi adminsitrasi.“ Demikian sekelumit catatan penting yang termuat dalam 47 halaman masukan kebijakan (P0licy Brief) yang coba dikemukakan oleh Pokja Konservasi. Kelompok kerja ini terdiri dari; Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM),...

Read More

SIARAN PERS POKJA KONSERVASI: “DPR RI DAN PEMERINTAH HARUS PERCEPAT PEMBAHASAN RUU TENTANG PERUBAHAN UU No. 5/1990”

JAKARTA, 18 September 2017 – Kelompok Kerja (Pokja) Kebijakan Konservasi meminta DPR RI dan pemerintah untuk segera memulai pembahasan perubahan UU 5/1990 tentang Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem, yang saat ini sudah mendesak untuk dilakukan, melihat kejahatan konservasi yang terjadi di tingkat tapak sudah tak dapat diakomodir dalam UU 5/1990. Hal ini disampaikan pada acara Rapat Umum Dengar Pendapat (RDPU) dengan DPR-RI Komisi IV, Senin 18 September 2017 di ruang Kura-Kura DPR. Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif ICEL selaku juru bicara Pokja Kebijakan Konservasi mengatakan, ”Kami menilai DPR dan Pemerintah perlu mempercepat dan memprioritaskan proses perubahan undang-undang ini dengan memulai pembahasan bersama”. Sesungguhnya, usulan perubahan RUU ini sudah digaungkan...

Read More

Empat Wilayah Adat di Malut Diusulkan Jadi Hutan Adat

JAKARTA, Warta FKKM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara, melalui perwakilan mereka yang hadir dalam festival Perhutanan Sosial Nusantara (PeSona) yang diselenggarakan di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyerahkan 4 peta wilayah adat untuk ditetapkan dalam skema Hutan Adat dalam Perhutanan Sosial. Peta yang diserahkan adalah peta wilayah adat Fritu, Banemo, Tobelo Dalam Dodaga, Pagu, serta SK Bupati Halut tentang Pengakuan Masyarakat Adat dan Draf Ranperda Masyarakat Adat di Halteng. Penyerahan tersebut diterima langsung Sekertaris Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Drs. Ir. Apik Kariana, di damping Kepala Balas PSKL Maluku-Papua, Sahala Simanjuntak, dan Seknas...

Read More