Author: elnino

KLHK Siapkan 500 ribu hektar kawasan hutan di Jawa

Jakarta, Warta FKKM Pelaksanaan perhutanan sosial di pulau jawa terfokus di kawasan hutan yg menjadi areal kerja Perhutani. Perhutanan Sosial diharapkan menjadi Solusi utk dapat mengakomodasi peluang Masyarakat secara legal utk mengelola kawasan hutan secara Lestari dan ditujukan sebesarnya utk kesejahteraan masyarakat. Demikian penjelasan Hadi Daryanto (Dirjen PSKL – KLHK) (7/7) dalam sela-sela acara sosialiasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang PERHUTANAN SOSIAL DI WILAYAH KERJA PERHUTANI. Didampingi Yuyu Rahayu (plt Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan) mewakili KLHK menjelaskan “Saat ini KLHK dipastikan akan mencadangkan lebih Dari 50% (537.668 ha) wilayah kerja Perhutani berpotensi utk...

Read More

Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial

Saat ini Pemerintah memiliki kebijakan pemerataan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan dengan tiga pilar: lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia. Untuk lahan Presiden Joko Widodo menetapkan dua skema, yaitu: Tanah Objek Reforma Agraria (TORA): legalisasi dan redistribusi tanah (soil) seluas 9,1 juta hektar (UU Pokok Agraria No. 5/1960). Perhutanan Sosial, akses legal masyarakat tehadap lahan (land) kawasan hutan negara seluas 12,7 juta hektar (UU Kehutanan No. 41/1999). Program Perhutanan Sosial dilaksanakan melalui alokasi sumberdaya hutan yang dikuasai Negara kepada masyarakat setempat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Permen KLHK No....

Read More

Kepmenko Resmi keluarkan SK tentang Tim Reforma Agraria

Pada 4 Mei 2017, Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Surat Keputusan Nomer 73 Tahun 2017 tentang Tim Reforma Agraria berharap, bahwa proses Reforma Agraria yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar 4,1 Juta Ha di Indonesia mampu berjalan sesuai keinginan.   Dalam surat keputusan ini disebutkan, bahwa Tim Reforma Agraria akan diketuai langsung oleh Mentri Koordinator Bidang Perekonomian, yang dibantu oleh enam kementrian lain seperti; (1) Menteri Dalam Negeri, (2) Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, (3) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (4) Menteri Pertanian, (5) Menteri badan Usaha Milik Negara, (6) Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal...

Read More

PERNYATAAN SIKAP FOReTIKA TERKAIT PERUBAHAN UU 5/90

BUTIR-BUTIR PERNYATAAN FOReTIKA[1] TERKAIT PERUBAHAN UU 5/90 [2] [SATU] Perubahan UU 5/1990 atas inisiatif DPR-RI ini sangat penting untuk dilakukan secara cermat, karena menjadi salah satu pilar pelaksanaan perlindungan, pemanfaatan maupun pengawetan sumberdaya hayati untuk menjaga keanekaragaman maupun pelestariannya. Hutan-hutan alam di seluruh Indonesia yang tersisa dan relatif masih utuh saat ini adalah pada kawasan-kawasan konservasi dan hutan lindung.   [DUA] Namun demikian, perubahan berbagai bidang pembangunan selama sekitar 40 tahun terakhir (1980an hingga 2017) telah mengubah bentang alam Indonesia secara signifikan. Perubahan itu bukan hanya berupa penurunan jumlah maupun kualitas kawasan-kawasan perlindungan, peningkatan bencana alam, tetapi juga meningkatkan...

Read More