Author: elnino

SAATNYA MASYARAKAT HUTAN BICARA MELALUI PeSoNa 2017

Festival Perhutanan Sosial Nusantara 2017. Gd Manggala Wanabakti, 6-8 September 2017 Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali menggelar Festival Perhutanan Sosial Nusantara 2017 dengan mengangkat tema “Saatnya Rakyat Bicara”. Acara ini diselenggarakan pada 6-8 September 2017 bertempat di komplek Manggala Wanabakti, Jakarta. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat ditujukan untuk memberantas kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pengelola hutan. Agar tujuan ini tercapai, diperlukan keterlibatan berbagai pihak termasuk di luar sektor kehutanan untuk dapat melakukan pengembangan kelembagaan usaha, peningkatan kualitas produk dan pemasaran hasil hutan. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat telah menghasilkan berbagai kebijakan dan program nasional yang mendukung peningkatan akses...

Read More

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 677/Kpts-II/1998 TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 677/Kpts-II/1998 TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN, Menimbang :   bahwa hutan merupakan ekosistem alam karunia Tuhan Yang Maha Esa mengandung unsur-unsur sumberdaya alam dan manusia yang mempunyai saling ketergantungan satu sama lain, oleh karena itu hutan harus diusahakan dan dimanfaatkan secara bijak untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya;   bahwa salah satu upaya untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut huruf a di atas, pemberian kepercayaan kepada masyarakat setempat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan untuk mengusahakan hutan negara sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan pengetahuannya perlu dilakukan dalam bentuk pemberian hak pengusahaan hutan kemasyarakatan; bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tentang Hutan Kemasyarakatan. Mengingat :   Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992;   Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992;   Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985;   Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998; Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998. M E M U T U S K A N :   Menetapkan :   KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN   BAB...

Read More

Warta FKKM Edisi 1 tahun 2017

Pelaksanaan Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria masih menjadi “PR” besar bagi pemerintah. Dari target distribusi lahan hutan 12,7 hektar kepada masyarakat, hingga saat ini implementasinya masih jauh dari harapan. Berbagai faktor seperti permasalahan tenurial dan konflik lahan, turut menjadi kendala dalam mewujudkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, seperti yang terjadi di Seko, Sulawesi Selatan. Di beberapa daerah, program Perhutanan Sosial belum terintegrasi ke dalam rencana pembangunan daerah sehingga menyebabkan ketiadaan anggaran dalam mendukung program tersebut. Rendahnya akses legal masyarakat [yang difasilitasi melalui Perhutanan Sosial] terhadap hutan menyebabkan tingkat kemiskinan masyarakat sekitar hutan masih tinggi. Namun jaminan akses bukanlah satu-satunya penentu...

Read More

Hanya 6,34 Juta Ha yang Layak Perhutanan Sosial

Jakarta, Warta FKKM. Ahli Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) berpendapat, bahwa melihat kondisi yang ada di lapangan, implementasi percepatan program Perhutanan Sosial hanya mampu menjangkau 6,34 Juta Ha atau sekitar 47,1 persen dari total 12,7 juta ha yang menjadi target Jokowi melalui  Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dialokasikan sebagai wilayah Perhutanan Sosial. Demikian salah satu isu yang mencuat dalam diskusi terfokus Innovative Financing for Social Forestry Development di Jakarta 21/8. Acara ini membahas yang dilakukan oleh Fakultas Kehutanan IPB bersama UNDP. Acara ini dihadiri ahli yang mewakili dari kalangan NGO, Pemerintah, dan Akademisi. Haryanto, Ketua Tim menegaskan...

Read More

Kopi Seko Lolos Uji Cita Rasa

“di dalam cangkir kopi ini tak hanya ada campuran air panas dan kopi, di dalam kopi itu itu ada keringat petani kita.” jelas Indah Putri Indriani, Bupati Luwu Utara  dalam “Uji Cita Rasa” di Cafe Chalodo , Masamba pada 18/8. Kegiatan ini diselenggarakan Konsorsium Hijau Lestari (KHL) dengan menghadirkan Segenap SKPD,  Perwakilan Pedagang Kopi, Perwakilan TNI di Masamba. Momen ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat khususnya di wilayah Luwu Utara tentang bagaimana mengenal dan bangga akan kopi lokal kecamatan Seko. Uji cita rasa dilakukan dengan  memberikan label tertutup pada toples yang diisi kopi dan hanya ditandai oleh angka...

Read More