Author: elnino

Masyarakat Hutan, Mandiri dengan Energi Terbarukan

Subang, Warta FKKM. 4 (Empat) kelompok tani dari dua Nagari sepakat untuk mendirikan fasilitas reaktor Biogas dengan kapasitas total 50 meter kubik dalam upaya pemenuhan kebutuhan energi masyarakat. Nagari Padang Limau Sundai diwakili oleh kelompok tani Fajar Harapan, sementara Nagari Lubuk Gadang diwakili oleh Kelompok Tani, Umbul Mulyo, Sinar Jaya, Karya Muda menyatakan bahwa kesulitan mereka dalam melakukan produksi hasil pertanian dan perkebunan lebih kepada keterbatasan untuk memperoleh energi. Selain itu makin tingginya harga pupuk di pasar, dan bantuan pupuk tidak mampu membuat kelompok tani mengupayakan lahannya secarta maksimal dengan komoditas pertanian. Beruntung melalui program pelatihan mengenai Biogas dan...

Read More

Pemetaan Partisipatif menjadi awal dari percepatan Perhutanan Sosial di Pesisir Selatan

Pesisir Selatan, Warta FKKM. Konsorsium Wanakita yang diketuai Arif Aliadi (LATIN) berkomitmen untuk terus mendorong percepatan perhutanan sosial di Pesisir Selatan, hal ini dilakukan dalam memfasilitasi sebuah diskusi singkat mengenai Program Mendorong PHBM yang dilaksanakan pada 25 Oktober 2016 di kantor BAPPEDA Kabupaten Pesisir Selatan menghasilkan beberapa masukan yang menarik. Dinas Kehutanan Kab. Pesisir Selatan menyatakan bahwa Nagari Puluik Puluik dan Koto Ranah berada di antara kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA). Kedua kawasan ini termasuk dalam kawasan konservasi. Skema PHBM seperti HKm, Hutan Desa/Hutan Nagari dan HTR tidak bisa diterapkan di...

Read More

Bermitra dengan Masyarakat untuk Kelola Hutan, Mungkinkah?

Oleh: Arif Aliadi Kemitraan merupakan salah satu skema pemberdayaan masyarakat yang menjadi mandat PP No.6 tahun 2007 jo PP No. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Peluang untuk mengembangkan kemitraan ada pada kawasan hutan yang dikelola dengan system KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan). KPH memiliki peran strategis dalam rangka implementasi UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam rangka membentuk Wilayah Pengelolaan Hutan sebagai salah satu bagian dari Perencanaan Kehutanan. KPH diharapkan menjadi sistem yang dapat lebih menjamin terwujudnya kelestarian fungsi dan manfaat hutan dari aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Kemudian, secara teknis pembangunan KPH diatur dalam sejumlah Peraturan Menteri sebagai berikut:  Permenhut No. P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH  Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010 tentang NSPK (Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria) Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP  Permendagri No. 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP  Permenhut No. P.41/Menhut-II/2011 jo Permenhut No. P.54/2011 tentang Standar Fasilitasi Sarana dan Prasarana pada KPHL dan KPHP Model  Permenhut No. P.42/Menhut-II/2011 tentang Kompetensi Teknis Bidang Kehutanan Pada KPHL dan KPHP Berdasarkan Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010 maka KPH dimandatkan untuk membuat blok-blok pengelolaan hutan yang memungkinkan terjadinya kolaborasi antara Pengelola KPH dengan masyarakat. Pada KPHL, ada Blok Pemanfaatan di KPHL yang di dalamnya mencakup Ijin Pemungutan, HKm, HD, dan wilayah tertentu. Sedangkan pada KPHK ada Blok Pemberdayaan yang di dalamnya...

Read More

Press Release: KLHK dan Wanakita Kerjasamakan Penurunan Emisi GRK

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Konsorsium Wanakita sepakat untuk melaksanakan kerjasama program untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Komitmen KLHK menyumbang 47% dari total 41% target Nasional untuk penurunan emisi di tahun 2020 bersambut gayung dengan inisatif Wanakita di 2 Provinsi. Menyusul agenda penurunan emisi globa yang sudah diinisiatifi sejak 2007. Di sektor kehutanan, pencegahan emisi GRK dilakukan melalui penurunan angka degradasi dan deforestasi. Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Dr. Ir. Hadi Daryanto, DEA menyebutkan sedikitnya ada 70 aktivitas pembelajaran untuk mendemonstrasikan upaya penurunan emisi karbon di seluruh Indonesia. “Itu sudah mencakup 20 juta...

Read More

Lebih Dekat dengan Nagari Puluik – Puluik (Bagian 1)

Puluik-Puluik merupakan 1 (satu) dari 6 (enam) Nagari yang ada di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat. Sebelumnya Nagari Puluik-Puluik terdiri dari 5 (lima) kampung diantaranya : Puluik-Puluik, Teratak Teleng, Teratak Baru, Asam Kumbang dan Calau. Setelah pemekaran Nagari Puluik-Puluik terdiri dari 3 (tiga) kampung yaitu : Puluik-Puluik, Teratak Teleng dan Teratak Baru. Sedangkan kampung Asam Kumbang dan Calau masuk ke dalam nagari yang dimekarkan yaitu Nagari Puluik-Puluik Selatan. Ibu Nagari adalah Puluik-Puluik dengan + 3 km dari ibu Kecamatan dan + 30 km dari ibu kota Kabupaten serta berjarak + 83 km dari ibu kota Propinsi. Nagari Puluik-Puluik memilki luas + 42,45 Km2. Nagari Puluik-Puluik memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut : • Ke Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bayang • Ke Utara berbatasan dengan Kabupaten Solok • Ke Timur berbatasan dengan Kecamatan IV Jurai • Ke Barat berbatasan dengan Kecamatan Koto XI Tarusan Bentang Nagari Puluik – Puluik dan pemanfaatannya Nagari Puluik-Puluik memiliki topografi alam berbukit-bukit, sedikit dataran rendah. Secara umum Nagari Puluik-Puluik mempunyai iklim kemarau dan penghujan, sehingga hal tersebut sangat berpengaruh untuk pola tanam yang ada di Nagari Puluik-Puluik. Dengan kondisi tanah yang cukup subur maka sangat mendukung untuk pertanian tanaman pangan dan holtikultura serta perkebunan. Sebagian besar masyarakat Nagari Puluik-Puluik bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Terbukti, bahwa sekitar 96 persen (1,190 ha) bentang alamnya diperuntukkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan...

Read More