Author: elnino

Bermitra dengan Masyarakat untuk Kelola Hutan, Mungkinkah?

Oleh: Arif Aliadi Kemitraan merupakan salah satu skema pemberdayaan masyarakat yang menjadi mandat PP No.6 tahun 2007 jo PP No. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Peluang untuk mengembangkan kemitraan ada pada kawasan hutan yang dikelola dengan system KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan). KPH memiliki peran strategis dalam rangka implementasi UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam rangka membentuk Wilayah Pengelolaan Hutan sebagai salah satu bagian dari Perencanaan Kehutanan. KPH diharapkan menjadi sistem yang dapat lebih menjamin terwujudnya kelestarian fungsi dan manfaat hutan dari aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Kemudian, secara teknis pembangunan KPH diatur dalam sejumlah Peraturan Menteri sebagai berikut:  Permenhut No. P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH  Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010 tentang NSPK (Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria) Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP  Permendagri No. 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP  Permenhut No. P.41/Menhut-II/2011 jo Permenhut No. P.54/2011 tentang Standar Fasilitasi Sarana dan Prasarana pada KPHL dan KPHP Model  Permenhut No. P.42/Menhut-II/2011 tentang Kompetensi Teknis Bidang Kehutanan Pada KPHL dan KPHP Berdasarkan Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010 maka KPH dimandatkan untuk membuat blok-blok pengelolaan hutan yang memungkinkan terjadinya kolaborasi antara Pengelola KPH dengan masyarakat. Pada KPHL, ada Blok Pemanfaatan di KPHL yang di dalamnya mencakup Ijin Pemungutan, HKm, HD, dan wilayah tertentu. Sedangkan pada KPHK ada Blok Pemberdayaan yang di dalamnya...

Read More

Press Release: KLHK dan Wanakita Kerjasamakan Penurunan Emisi GRK

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Konsorsium Wanakita sepakat untuk melaksanakan kerjasama program untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Komitmen KLHK menyumbang 47% dari total 41% target Nasional untuk penurunan emisi di tahun 2020 bersambut gayung dengan inisatif Wanakita di 2 Provinsi. Menyusul agenda penurunan emisi globa yang sudah diinisiatifi sejak 2007. Di sektor kehutanan, pencegahan emisi GRK dilakukan melalui penurunan angka degradasi dan deforestasi. Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Dr. Ir. Hadi Daryanto, DEA menyebutkan sedikitnya ada 70 aktivitas pembelajaran untuk mendemonstrasikan upaya penurunan emisi karbon di seluruh Indonesia. “Itu sudah mencakup 20 juta...

Read More

Lebih Dekat dengan Nagari Puluik – Puluik (Bagian 1)

Puluik-Puluik merupakan 1 (satu) dari 6 (enam) Nagari yang ada di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat. Sebelumnya Nagari Puluik-Puluik terdiri dari 5 (lima) kampung diantaranya : Puluik-Puluik, Teratak Teleng, Teratak Baru, Asam Kumbang dan Calau. Setelah pemekaran Nagari Puluik-Puluik terdiri dari 3 (tiga) kampung yaitu : Puluik-Puluik, Teratak Teleng dan Teratak Baru. Sedangkan kampung Asam Kumbang dan Calau masuk ke dalam nagari yang dimekarkan yaitu Nagari Puluik-Puluik Selatan. Ibu Nagari adalah Puluik-Puluik dengan + 3 km dari ibu Kecamatan dan + 30 km dari ibu kota Kabupaten serta berjarak + 83 km dari ibu kota Propinsi. Nagari Puluik-Puluik memilki luas + 42,45 Km2. Nagari Puluik-Puluik memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut : • Ke Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bayang • Ke Utara berbatasan dengan Kabupaten Solok • Ke Timur berbatasan dengan Kecamatan IV Jurai • Ke Barat berbatasan dengan Kecamatan Koto XI Tarusan Bentang Nagari Puluik – Puluik dan pemanfaatannya Nagari Puluik-Puluik memiliki topografi alam berbukit-bukit, sedikit dataran rendah. Secara umum Nagari Puluik-Puluik mempunyai iklim kemarau dan penghujan, sehingga hal tersebut sangat berpengaruh untuk pola tanam yang ada di Nagari Puluik-Puluik. Dengan kondisi tanah yang cukup subur maka sangat mendukung untuk pertanian tanaman pangan dan holtikultura serta perkebunan. Sebagian besar masyarakat Nagari Puluik-Puluik bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Terbukti, bahwa sekitar 96 persen (1,190 ha) bentang alamnya diperuntukkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan...

Read More

“Konsorsium Wanakita” untuk Majukan Perhutanan Sosial

Konsorsium WANAKITA terdiri atas 8 lembaga, yaitu: 1. LATIN (Lembaga Alam Tropika Indonesia) Alamat: Jl. Sutera No. 1 Situgede Bogor Jawa Barat Kontak: Arif Aliadi (Direktur Program LATIN) Hp: 0812-1102660 Email: arif.aliadi@latin.or.id Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) merupakan lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dengan Akte Notaris No. 8 tahun 1989 dan telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bogor tanggal 17 Oktober 1991 kemudian diperbarui dan disesuaikan dengan Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, maka Akte diperbarui menjadi Akte Notaeis Sri Haryati Zahruddin, SH No. 10 tahun 2015. LATIN berpengalaman dalam mengembangkan inisiatif pengelolaan hutan berbasis masyarakat sejak tahun 1990. LATIN memfasilitsi masyarakat di sekitar hutan untuk memperoleh berbagai manfaat hutan (kayu, hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan) yang optimal, manfaat itu diperoleh antara lain melalui akses ke sumberdaya hutan dalam konteks pengelolaan, serta pengembangan manajemen kolaborasi dalam pengelolaan hutan. Dalam Program PHBM ini, LATIN bertanggung jawab terhadap berjalannya seluruh kegiatan Program, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi. LATIN akan mengkoordinir tenaga ahli yang akan melakukan supervisi maupun memfasilitasi pelatihan atau training. LATIN juga bertanggung jawab untuk membangun komunikasi dan kerjasama dengan stakeholder di kabupaten maupun propinsi, dalam rangka membangun sinergi program. 2. CFES (Community Forestry Ecosystem Services/Jasa Ekosistem Kehutanan Masyarakat) Alamat: Gedung UNAS Lt. 4 Jl. Sawo Manila No. 61 Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia, 12520 Kontak: Joseph Adiguna Hutabarat (Sekretaris Badan Pelaksana) Hp....

Read More

Dukung Implementasi Perhutanan Sosial di Kabupaten Solok Selatan, Pesisir Selatan dan Kerinci

LATIN (Lembaga Alam Tropika Indonesia) bersama dengan 7 NGO yaitu ICS, WALESTRA, FKKM, PKBI, LEI, YBUL dan CFES bersepakat membentuk Konsorsium WANAKITA untuk mendukung implementasi perhutanan sosial di Kabupaten Solok Selatan, Pesisir Selatan (Provinsi Sumatera Barat) dan Kabupaten Kerinci (Provinsi Jambi).  Upaya ini telah mendapat dukungan dari Millenium Challenge Account Indonesia (MCAI) mulai dari Agustus 2016 – Desember 2017. Kabupaten Solok Selatan dan Kerinci terletak di bagian hulu DAS Batanghari.  Kondisi DAS Batanghari sebagian berada dalam kondisi kritis.    Laju degradasi hutan mencapai 126.987 ha per tahun selama tahun 2002 -2006. Pada tahun 2014, lahan kritis di DAS Batanghari mencapai...

Read More