Category: Hukum & Kebijakan
DPR ingin Undang-Undang Konservasi Buka Ruang Kelola untuk Masyarakat Adat dan Lokal
UU 5/90 masih diperdebatkan mengenai aspek 3P “Kita selalu menterjemahkan sistem...
Read More
P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang IPHPS
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA...
Read More
KLHK Siapkan 500 ribu hektar kawasan hutan di Jawa
Jakarta, Warta FKKM Pelaksanaan perhutanan sosial di pulau jawa terfokus di kawasan hutan yg...
Read More
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Saat ini Pemerintah memiliki kebijakan pemerataan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan dengan tiga...
Read More
Kepmenko Resmi keluarkan SK tentang Tim Reforma Agraria
Pada 4 Mei 2017, Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Surat Keputusan Nomer 73 Tahun...
Read More
PERNYATAAN SIKAP FOReTIKA TERKAIT PERUBAHAN UU 5/90
BUTIR-BUTIR PERNYATAAN FOReTIKA[1] TERKAIT PERUBAHAN UU 5/90 [2] [SATU] Perubahan UU 5/1990 atas...
Read More
BUTIR PENTING REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam...
Read More
Dua Kementrian Diminta Tidak Rebutan Kelola Kawasan Konservasi
TEMPO.CO, Jakarta – Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya...
Read More
Revisi UU Konservasi Diminta Bebas dari Intervensi Korporasi
TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah dan DPR disarankan tidak hanya merevisi, namun harus mengubah...
Read More
4,1 Juta Hektar kawasan Hutan untuk Reforma Agraria: Bagi-Bagi Lahan?
Pemerintah kembali menggelar rapat koordinasi terkait program reforma agraria di Kantor...
Read MoreSK Gub Sulteng 522/56/Dishut-GST/2017 tentang Keanggotaan Pokja PPS Prov Sulteng 2017
Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 522/56/DISHUT-GST/2017 tentang “KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017” dapat di download disini: SK GUB...
Read MoreSK. Gub KalSel No. 188.44/0651/Kum/2016 : Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2016 – 2019
Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/0651/Kum/2016 tentang “Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2016 – 2019” dapat di downlod...
Read More
gabung fb group fkkm
