Peraturan Menteri:

  1. Permenhut No. P. 39 tahun 2013: Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan
  2. Permenhut No. P. 64 tahun 2013: Pemanfaatan Air dan Energi di SM, TN, Tahura, dan TWA
  3. Permendagri No. 52 tahun 2014: Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
  4. Permenhut No. P. 88 tahun 2014: Hutan Kemasyarakatan
  5. Permenhut No. P. 89 tahun 2014: Hutan Desa
  6. Permenhut No. P. 57 tahun 2014: Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan
  7. PermenLHK No. P. 76 tahun 2015: Kriteria Zona Pengelolaan TN dan Blok Pengelolaan CA, SM, Tahura, dan TWA
  8. PermenLHK No. P. 83 tahun 2016: Perhutanan Sosial
  9. PermenLHK No. P. 34 tahun 2017: Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup
  10. PermenLHK No. P. 39 tahun 2017: Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani
  11. PermenLHK No. P. 43 tahun 2017: Pemberdayaan Masyarakat di sekitar KSA dan KPA
  12. PermenLHK No. P. 44 tahun 2017: Perubahan atas Permenhut P. 85/2014, tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA

 

Peraturan Dirjen:

  1. PerDirJen PSKL P. 11 tahun 2016: Pedoman Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa
  2. PerDirJen PSKL P. 12 tahun 2016: Pedoman Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan
  3. PerDirJen PSKL P. 13 tahun 2016: Pedoman Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat
  4. PerDirJen PSKL P. 14 tahun 2016: Pedoman Fasilitasi, Pembentukan, dan Tata Cara Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial
  5. PerDirJen PSKL P. 15 tahun 2016: Pelayanan Online/Daring Perhutanan Sosial
  6. PerDirJen PSKL P. 16 tahun 2016: Pedoman Penyusunan RPHD, RKU IUPHHKm, dan RKU IUPHHK HTR