Author: elnino

Siaran Pers: Saatnya Dorong Pengakuan Sistem Kelola Sumberdaya Alam Wilayah Adat di Tana Luwu yang Terbukti Lestari dan Mampu Mensejahterakan Masyarakat.

Siaran Pers: Saatnya Dorong Pengakuan Sistem Kelola Sumberdaya Alam Wilayah Adat di Tana Luwu yang Terbukti Lestari dan Mampu Mensejahterakan Masyarakat.    Masamba, 31 Januari 2018 Desain program “Prakarsa Pengakuan Sistem Kelola Masyarakat Adat dalam Memenuhi Nilai Nilai Kelestarian Fungsi Produksi, Ekologi, Ekonomi dan Sosial untuk Mengelola Sumberdaya di Bentang Alam Tana Luwu” menyangkut dua hal. Pertama adalah perbaikan praktik pengelolaan hutan lestari dan rendah karbon dimana pencapaian kepentingan ekomomi akan diseimbangkan dengan pemenuhan nilai ekologis. Kedua, mendorong penguatan inisiatif wirausaha untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dalam menciptakan peluang penghidupan masyarakat dengan mengembangkan unit usaha untuk industri kecil pengolahan. Selama kurun...

Read More

Herryadi: Sertifikasi Hutan Adat, Upaya Pengakuan Masyarakat Adat dalam Mengelola Hutan

WARTA FKKM. Luwu Utara. Hingga Desember 2017, tiga lokasi hutan adat di 2 kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, yaitu hutan adat  Pangngala Mandalan dan Panggala di Desa Lodang dan hutan adat Passapa’ Tua di Desa Hono Kecamatan Seko, serta hutan adat Pangngala Ijagai di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang telah mendapat sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) berdasarkan standar LEI (Lembaga Ekoltabel Indonesia). Seritifikasi hutan adat yang diberikan ke 3 lokasi di Kabupaten Luwu Utara  merupakan yang keempat setelah yang pertama hutan adat Sungai Utik Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Salah satu alasan...

Read More

PERHUTANAN SOSIAL: 25.000 Ha di Hutan Konservasi pada 2018

11 Januari 2018 JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyiapkan hutan konservasi sebagai area perhutanan sosial. Tahun ini, sedikitnya pengelolaan 25.000 hektar hutan diproyeksikan bakal dikelola masyarakat yang telanjur menggantungkan hidup pada hutan konservasi.   ”Kami harus memastikan masyarakat yang mendapatkan skema kemitraan ini benar-benar membutuhkan lahan,” kata Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wiratno, Rabu (10/1), di Jakarta.   Wiratno sedang menyiapkan peraturan dirjen tentang petunjuk teknis tata cara kemitraan konservasi pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Ia yakin model perhutanan sosial kemitraan konservasi ini tak akan mengganggu fungsi hutan konservasi...

Read More

KLHK Targetkan 2 Juta Hektar untuk Perhutanan Sosial di 2018

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mentargetkan 2 Juta Hektar selama 2018 yang dialokasikan untuk percepatan perhutanan sosial. Demikian ungkap Bambang Supriyanto, selaku Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dalam pengantar Workshop Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Nasional di Jakarta 9 Januari 2018. Saatnya kita yang menjemput bola, tidak hanya menunggu. Percepatan perhutanan sosial memang harus dilakukan secara bottom-up dan top-down secara bersamaan, tandas beliau. Angka tersebut memang terkesan sangat ambisius, namun bukan mustahil untuk dicapai dalam tahun ini. Bambang menyatakan bahwa diperlukan sebuah strategi yang tepat dan pemutakhiran data yang menyeluruh dan dukungan dari pelaksana di lapangan....

Read More

Majalah Kehutanan Edisi XVI

Assalamualaikum Wr. Wb…Salam Rimbawan, Pemerataan ekonomi selalu menjadi cita-cita para pemangku kepentingan di semua sektor, tak terkecuali kehutanan. Maka dari itu, ketika pemerintah meluncurkan program reforma agraria dan perhutanan sosial, sangat relevan untuk menampilkan kedua program tersebut sebagai materi utama dalam Majalah Hutan Indonesia dengan menyajikan pandangan dari berbagai pihak. Landasan hukum untuk reforma agraria adalah Perpres Nomor 45 Tahun 2016 yang menerangkan tentang lima prioritas, yakni Pertama, penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria. Kedua adalah penataan penguasaan dan pemilikan tanah obyek reforma agraria. Ketiga, kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah obyek reforma agraria. Keempat, pemberdayaan masyarakat...

Read More