Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) merupakan organisasi multipihak yang mempromosikan, mendorong, dan mengawal pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam rangka mendukung peningkatan penghidupan dan hutan berkelanjutan. Salah satu upaya mendukung hal tersebut FKKM mendapatkan dukungan dari The Asia Foundation (TAF) untuk  Peningkatan Akses Pengelolaan Hutan bagi masyarakat dan kelompok rentan. FKKM mendukung pengadaan dashboard GO kendali sebagai bagian dari knowledge management system Perhutanan Sosial (PS) untuk mendukung capaian akses dan peningkatan kualitas PS.

Sehubungan dengan pengadaan dashboard GO Kendali, diperlukan Server khusus untuk mendukung pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Perhutanan Sosial. Server ini ditujukan untuk instrumen strategis yang mampu menjamin keberlangsungan tata kelola data secara terintegrasi dan akan difungsikan sebagai pusat data yang menghimpun dan menyimpan seluruh informasi penting dari kegiatan Direktorat Pengendalian Perhutanan Sosial, sekaligus menopang operasional aplikasi Go Kendali serta berbagai sistem informasi pendukung lain yang terus dikembangkan untuk memperkuat efektivitas pengendalian. Dengan tersedianya server tersebut, diharapkan keamanan data dapat lebih terjaga kapasitas penyimpanan meningkat secara signifikan, serta kecepatan akses terhadap data dan informasi strategis semakin optimal. Mengingat data yang dikelola merupakan basis utama dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

FKKM membuka kesempatan bagi penyedia server untuk mengirimkan dokumen penawaran.

Spesifikasi dan Lingkup Pengadaan Server:

1. Server DELL PowerEdge R760xs (Dual Xeon Silver 4416+, 128 GB RAM, 3×960 GB SSD, RAID Controller, PSU redundant, iDRAC Enterprise).
2. Jasa Instalasi dan Konfigurasi Dasar (RAID + OS).
3. Garansi dan Dukungan Teknis (3Y ProSupport Next Business Day).
4. Paket sudah termasuk seluruh hardware inti.
5. Cocok untuk kebutuhan aplikasi enterprise kementerian, virtualisasi puluhan VM, database skala besar, dan dashboard nasional.

Anggaran:

Anggaran Penyediaan server ini maksimal ± Rp200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) untuk kebutuhan server sesuai spesifikasi di atas .

Cara Pengajuan:

1. Kirimkan Surat Penawaran lengkap ke email:
   [officerfkkm@gmail.com]
   Dengan subjek: Penawaran Server Go Kendali - [Nama Penyedia Server]

Batas Waktu Pengiriman Lamaran:
[ 25 September 2025 - 10 Oktober 2025]

Hanya penyedia server yang memenuhi spesifikasi di atas yang akan dihubungi untuk proses seleksi lebih lanjut.

Informasi lengkap mengenai kebutuhan dan persyaratan dapat diakses melalui tautan berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1eD7sX38Q1cnDv4CuCc4gha-13iUcsPuN?hl=id

Mari berkontribusi pada Perhutanan Sosial!

Diskusi dilakukan sebanyak 3 kali pada bulan Januari, yaitu pada tanggal 24 Januari 2025, 30 Januari 2025, dan 31 Januari 2025 di MWB.

Dalam diskusi diperbincangkan mengenai situasi terkini BPDLH yang menunggu usulan dari KLHK, sedangkan dari Kemenhut sendiri tidak bisa mengusulkan karena adanya PPI di LH. Dalam penetapan HA dan PS diperlukan adanya dana iklim. Dana iklim sendiri merupakan dana yang diperuntukkan dalam mengatasi perubahan iklim, baik melalui mitigasi atau pengurangan emisi gas rumah kaca maupun adaptasi yang dalam hal ini yaitu beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.

Berbicara mengenai Hutan Adat, Hutan Adat yang bukan merupakan bagian kawasan Hutan Negara menjadi sebuah permasalahan. Hal tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa Hutan Adat bukanlah kepentingan dan urusan negara. Hutan Adat belum memiliki haknya. Undang-Undang No. 41 diperbaiki pada PP 23 Tahun 2021. Perubahan status hutan belum masuk di peraturan, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian. RUU kemasyarakatan masih simpang siur, belum ada kejelasan mengenai siapa pengelola tetapnya.

Diperlukan adanya Dashboard yang dikelola oleh Kemenhut sehingga pengorganisasian dan data yang dikumpulkan bisa dikoordinasi dan menjadi bagian verifikasi dari pihak Desa dan masyarakat untuk pemberian data. Dukungan dari PKTHA akan mendorong pencapaian percepatan HA.

Berbicara mengenai karbon, bisnis karbon untuk regulasinya masih berada di Kementerian Lingkungan Hidup, sedangkan pelaksanaan di lapangan berada di Kementerian Kehutanan. Menhut berupaya meningkatkan luasan PS dari 8,1 ha menjadi 12,7 ha dimana diharapkan dapat menyerap lebih banyak masyarakat dalam pendayagunaan kawasan hutan. Kawasan hutan sebesar 118,6 jt ha dengan bentuk yang tidak berhutan 29,6 jt ha dengan bentuk PS sebesar 1,912 juta ha; PBPH sebesar 10,6 jt ha (yang sudah ada tanamannya sebesar 6 jt ha), HA sebesar 3 jt ha. Berdasarkan dari Menhut, akan dibentuk critical land sebesar 12,7 jt ha (7,4 jt ha di dalam kawasan dan 5,3 jt ha nya akan berbentuk APL). Selanjutnya, dari kawasan hutan tidak berhutan, sekitar 10% nya akan digunakan untuk pangan dan agroforestri. Namun, hal ini terjadi overlay dengan PPST.

Dari hasil diskusi dengan pihak-pihak terkait yaitu PKTHA, PSKL dan PKPS sepakat dan setuju untuk mendukung percepatan persetujuan PS dan HA.

Bagian yang akan diperbaiki adalah kebijakan, hubungan LSM-K/L, dan lapangan. Upaya pencarian dana akan dilakukan melalui CSR, BUMN, BPDLH, dan sebagainya. Sebagai pandangan terkait hubungan persetujuan PS dan HA, FKKM memandang bahwasanya Masyarakat Hutan Adat harus diperdayakan. Masyarakat Hutan Adat atau yang dipersingkat menjadi MHA dapat memanfaatkan tata kelola dan kayu. Terdapat 2 pandangan dalam penetapan HA; 1.) Untuk security sumberdaya alam dan legalitas lahan, 2.) Ekonomi. Standar ekonomi perlu didiskusikan kembali karena memiliki pandangan yang berbeda terkait kesenjangan ekonomi. Sebagai kesimpulan, skema PS dan HA dapat difokuskan tidak hanya dalam penetapannya, tetapi dalam pasca izinnya dan keberpengaruhannya kepada masyarakat.

[Konsultan Feasibility Study dan FPIC Rehabilitasi]

Setapak4_FKKM-TAF

Selamat Siang Bapak/Ibu, Saya harap dalam keadaan sehat selalu.
✨✨

Saya ingin menyampaikan informasi bahwa ada perpanjangan RECRUITMEN konsultan untuk melakukan tahap feasibility study dan FPIC hingga:

📅 Selasa, 4 Februari 2025

Informasi lebih lengkap dapat diakses melalui laman berikut

https://fkkm.org/2025/01/20/rekrutmen-posisi-konsultan-feasibility-study-dan-fpic-rehabilitasi-dan-restorasi/

jangan lewatkan kesempatan

Kami berharap partisipasi Bapak/Ibu dalam kegiatan ini.

Terima kasih atas perhatiannya.

FKKM membuka kesempatan bagi profesional yang berdedikasi dan berkompeten untuk bergabung sebagai Konsultan Feasibility Study dan FPIC (Free, Prior, and Informed Consent). Kami mencari tim yang memiliki pengalaman dalam melakukan studi kelayakan dan mendukung penerapan FPIC dalam proyek-proyek yang berdampak pada masyarakat dan lingkungan.

Posisi:
Konsultan Feasibility Study dan FPIC

Lokasi Kerja:

• Desa Cilangkap, Lebak, Banten
• Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor
• Desa Rabak, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor

Tanggung Jawab:

1. Melakukan analisis kelayakan terhadap proyek yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan, meliputi aspek teknis, sosial, dan ekonomi.
2. Mengimplementasikan dan memfasilitasi proses FPIC dengan komunitas lokal, memastikan bahwa prosesnya bebas, prior, dan diinformasikan dengan baik.
3. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil studi kelayakan yang jelas dan komprehensif, serta memberikan rekomendasi yang berbasis bukti, diantaranya sebagai berikut

Kualifikasi: Dapat dilihat rinciannya dalam Scope of Work

Cara Melamar:

Isi link Form: https://forms.gle/mD4Rh9MikgCu8jEHA

Konfirmasi ke email: [officerfkkm@gmail.com]
Dengan subjek: Lamaran Konsultan Feasibility Study dan FPIC - [Nama Anda]

Timeline Lamaran: Selasa, 04 Februari 2025

Hanya pelamar yang memenuhi kualifikasi yang akan dihubungi untuk proses seleksi lebih lanjut.

Narahubung: 0812-1007-7393 (Riska Agustina Afilla)

Mari bergabung dengan FKKM dan berkontribusi pada perubahan positif yang lebih baik bagi masyarakat dan lingkungan!