Laporan utama membahas dua hal. Pertama, esensi perubahan undang-undang konservasi, termasuk enam usulan penguatan penegakan hukum, antara lain penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan, pertanggungjawaban pidana korporasi, dan penanganan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar yang terorganisasi. Kedua, pelajaran dari pandemi Covid-19 tentang pentingnya medik konservasi dan pendekatan One Health, yakni menjaga kesehatan manusia, satwa liar, dan lingkungan secara bersamaan untuk menekan risiko zoonosis. Keduanya dinilai belum diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990.

Edisi ini juga memuat liputan FGD revisi RUU KSDAHE bersama Badan Legislasi DPR pada Mei 2022 dan kerja sama Ditjen KSDAHE dengan Universitas Nusa Cendana untuk penguatan konservasi di Nusa Tenggara Timur. Di bagian lain ada tulisan tentang perburuan perdagangan satwa liar ilegal secara daring, pesan bahwa satwa liar seharusnya hidup di alam bebas, dan liputan khusus lima dekade pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Warta FKKM Edisi Khusus Oktober 2022 dapat dibaca melalui tautan berikut: [Warta FKKM Oktober 2022]

Edisi ini menyoroti perubahan yang dirasakan di tingkat tapak. Di Tanggamus, Lampung, pendapatan terendah petani dari hasil hutan bukan kayu naik dari sekitar Rp1,1 juta menjadi Rp4,1 juta per tahun setelah kelompok hutan kemasyarakatan memegang izin. Dua kelompok di sana, HKm Beringin Jaya dan HKm Sidodadi, bahkan meraih penghargaan Wana Lestari tingkat nasional. Dampaknya juga terlihat pada konservasi, seperti patroli hutan oleh warga dan pemanfaatan air hutan untuk listrik mikrohidro di Tapanuli Utara.

Rubrik Fokus Warta membahas dua sisi penting perhutanan sosial. Tulisan pertama mengangkat peran pendamping dan perlunya mitra pembeli hasil hutan yang berpihak pada petani. Tulisan kedua menguraikan praktik baik tiga tata kelola, yakni kelembagaan, kawasan, dan usaha, yang membuat kelompok di Tanggamus berhasil. Rubrik Fitur dan Reka menghadirkan kisah perjuangan Fajar Sumantri mendampingi kelompok di Tanggamus serta tantangan hutan kemasyarakatan di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Rubrik Agenda merangkum kegiatan FKKM dan mitra di awal 2020.

Warta FKKM Edisi I 2020 dapat dibaca melalui tautan berikut: [Warta FKKM Edisi I 2020] 

Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga dari areal perhutanan sosial mencapai sekitar Rp15,2 juta per tahun di Sikka dan Rp13,1 juta per tahun di Sanggau. Jika ditambah pendapatan dari luar areal perhutanan sosial, total pendapatan rata-rata sekitar Rp21 juta per keluarga per tahun di kedua kabupaten. Areal perhutanan sosial menyumbang 72 persen pendapatan keluarga di Sikka dan 64 persen di Sanggau, dari komoditas seperti kemiri, jambu mete, pisang, kelapa, karet, durian, dan kakao.

Angka ini masih di bawah garis kemiskinan BPS 2023 yang sekitar Rp2,3 juta per keluarga per bulan. Namun, laporan mencatat bahwa areal perhutanan sosial juga memberi manfaat yang belum dihitung dalam pendapatan, seperti sumber pangan, air, bahan untuk rumah, protein, dan ruang melanjutkan budaya bagi masyarakat adat. Tantangannya berbeda di tiap lokasi. Di Sikka, anggota kelompok masih terjerat sistem ijon dan cenderung menjual bahan mentah, sementara kebakaran dan kekeringan mengancam hasil panen. Di Sanggau, keterampilan budidaya dan pengolahan serta akses pasar masih terbatas, ditambah ekspansi kelapa sawit dan perambahan dari luar kelompok.

Untuk meningkatkan pendapatan, studi ini merekomendasikan penanaman komoditas yang berhasil dalam waktu menengah seperti kakao, vanili, pisang, kopi, dan durian, pengolahan hasil menjadi produk bernilai tambah, perluasan akses pasar dan transportasi, serta penguatan kapasitas pendamping perhutanan sosial. Data ini menjadi acuan untuk mengukur target FP V, yaitu kenaikan pendapatan masyarakat sebesar 15 persen pada akhir proyek.

Laporan lengkap studi ini dapat dibaca melalui tautan berikut: [Laporan Akhir Penyusunan Baseline Sosial Ekonomi Sikka dan Sanggau]

Dalam rapat tersebut, tim memaparkan perkembangan berbagai inisiatif yang dijalankan bersama mitra. Melalui program SETAPAK 4 yang didukung The Asia Foundation, FKKM/YKMI mencatat penerbitan dua Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial dengan luas 1.210 hektare di Desa Malasari dan di Desa Bantarkaret, lima usulan Hutan Kemasyarakatan seluas 2.012 hektare yang masih dalam proses, sepuluh usulan PS dari mitra Setapak 4 dengan luasan 3.606 ha, serta pembentukan 14 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Kabupaten Bogor dan Lebak. Capaian rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) juga mencapai lebih dari 200 hektare.

Selain mengevaluasi capaian program, rapat membahas perkembangan proposal dan peluang pendanaan, termasuk inisiatif restorasi kawasan, perluasan akses kelola Perhutanan Sosial, serta pemulihan penghidupan masyarakat adat Orang Rimba di Jambi. Penguatan kolaborasi dengan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan mitra pembangunan menjadi salah satu langkah strategis untuk memperluas dukungan terhadap agenda kehutanan masyarakat.

Penguatan kelembagaan juga menjadi salah satu fokus pembahasan melalui rencana penyusunan Rencana Strategis (Renstra) FKKM/YKMI untuk 10 tahun ke depan. Renstra diharapkan dapat memperjelas arah, visi, misi, dan prioritas jangka panjang lembaga, sekaligus menjadi landasan dalam mengembangkan strategi fundraising, memperluas sumber pendanaan, dan meningkatkan dampak program bagi masyarakat.

Dalam aspek komunikasi publik, rapat turut membahas pengembangan website FKKM sebagai media publikasi, dokumentasi, dan referensi pembelajaran mengenai Perhutanan Sosial. Dengan ruang publikasi yang telah tersedia, website diharapkan dapat dikelola secara lebih aktif melalui pembaruan berita dan informasi kegiatan secara berkala. Selain itu, muncul usulan pengembangan jejaring Sahabat FKKM untuk menjaga hubungan dan membuka peluang kolaborasi berkelanjutan dengan alumni magang, mitra, serta pihak-pihak yang pernah bekerja sama dengan FKKM.

Diskusi bersama Dewan Pengurus Nasional juga menyoroti pentingnya memperkuat kemandirian organisasi, termasuk melalui pengembangan usaha berbasis produk KUPS agar hasil pendampingan dapat terus berkembang dan memberikan nilai ekonomi. FKKM juga didorong untuk memperkuat perannya dalam advokasi serta memberikan masukan terhadap kebijakan kehutanan yang mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan dan pengakuan hak masyarakat.

Melalui rapat pleno ini, FKKM/YKMI menegaskan komitmen untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan efektivitas program, serta mengembangkan kemitraan dan sumber pendanaan yang lebih beragam. Berbagai langkah tindak lanjut tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan organisasi sekaligus memperluas dampak kerja FKKM/YKMI dalam mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui stan pameran yang menghadirkan beragam produk unggulan, FKKM membawa cerita tentang kekayaan pangan lokal, keterampilan masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya alam yang menopang kehidupan komunitas. Produk-produk tersebut bukan sekadar barang yang diperdagangkan, tetapi juga mencerminkan pengetahuan, keterampilan, dan upaya masyarakat dalam mengembangkan sumber penghidupan berbasis potensi lokal.

Dari Buah Pala hingga Kopi Lokal

Beragam produk kuliner dan kerajinan ditampilkan dalam stan FKKM. KUPS Pakebucu LPHD Mahara Desa Malasari Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor memperkenalkan olahan buah pala dan produk kuliner Bogor, mulai dari selai nanas pala, sirup pala kayu manis, hingga keripik manis dan asin. Produk-produk ini menunjukkan bagaimana komoditas lokal dapat diolah menjadi produk bernilai tambah yang memiliki peluang untuk menjangkau konsumen lebih luas.

Dari sektor kopi, KTH Cijantur Makmur Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor membawa Kopi Rumasa dalam kemasan 50 gram dan 100 gram. Kehadiran kopi lokal ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan hasil usaha masyarakat sekaligus membuka ruang bagi produk komunitas untuk dikenal oleh konsumen di luar wilayah produksinya.

Sementara itu, KTH Mulya Sari Desa Cilangkap, Kecamatan Wanasalam Kabuoaten Lebak Banten menghadirkan gula aren murni yang memanfaatkan potensi hasil hutan. Produk ini memperlihatkan peran sumber daya alam dalam mendukung ekonomi masyarakat, dengan pengelolaan yang perlu terus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan ketersediaan sumber penghidupan bagi generasi berikutnya.

Tidak hanya produk pangan, stan FKKM juga menampilkan kerajinan Tas Koja Baduy dari LMDH Sangkanjaya Kecamatan Cimarga, Lebak dalam berbagai ukuran, mulai dari kecil, sedang, hingga besar. Kerajinan tersebut melengkapi ragam produk yang diperkenalkan kepada pengunjung, bersama kotak tisu eksklusif sebagai produk kerajinan tangan.

Keberagaman produk ini menggambarkan potensi ekonomi komunitas yang tidak hanya bertumpu pada satu komoditas. Pangan olahan, kopi, hasil hutan, dan kerajinan dapat menjadi bagian dari pengembangan usaha masyarakat sesuai dengan sumber daya, keterampilan, serta karakter wilayah masing-masing.

Membuka Akses Pasar, Menguatkan Ekonomi Komunitas

Menurut Riska Agustina, Koordinator Program Setapak IV FKKM mengatakan kebanggaanya bisa berpartisipasi dalam kegiatan Bazar Pasar Hijau Rakyat PARARA 2026. Menurutnya, even ini sangat penting bukan hanya bagi FKKM tetapi juga bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan karena dapat membantu pengembangan usaha berbasis potensi lokal merupakan salah satu jalan untuk memperkuat penghidupan. Namun, menghasilkan produk berkualitas saja belum cukup. Produk komunitas juga membutuhkan akses pasar, pengenalan kepada konsumen, kemasan yang sesuai, serta hubungan pemasaran yang dapat mendukung keberlanjutan usaha.

Melalui keikutsertaan dalam Pasar Hijau Rakyat PARARA 2026, FKKM berupaya mempertemukan produk-produk komunitas dengan pasar yang lebih luas. Pameran ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memperkenalkan hasil usaha sekaligus membangun kesadaran bahwa produk lokal memiliki nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dukungan terhadap produk komunitas juga perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Ketika masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usaha dari potensi wilayahnya, manfaat ekonomi diharapkan dapat kembali kepada pelaku usaha dan komunitas. Pada saat yang sama, pengembangan usaha perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga sumber daya alam yang menjadi fondasi penghidupan mereka.

Pendekatan ini penting bagi komunitas sekitar hutan, yang kehidupan sehari-harinya berkaitan erat dengan ketersediaan lahan, hasil hutan, keanekaragaman hayati, dan kondisi lingkungan. Penguatan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan bukan dua hal yang harus dipertentangkan, melainkan perlu dikelola agar dapat saling mendukung.

Mengenalkan Pangan Lokal sebagai Bagian dari Keberlanjutan

Bazar Pasar Hijau Rakyat PARARA 2026 berlangsung sejak pagi hingga malam hari dengan beragam kegiatan pendukung, antara lain talkshow edukatif, demonstrasi memasak pangan lokal, penampilan seni budaya, dan pemutaran film lingkungan. Rangkaian kegiatan tersebut membuka ruang bagi masyarakat untuk mengenal pangan lokal dan isu keberlanjutan melalui pendekatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Peringatan Hari Pangan Sedunia menjadi momentum untuk melihat kembali pentingnya sistem pangan yang beragam, tangguh, dan berkelanjutan. Pangan tidak semata-mata berkaitan dengan apa yang tersaji di meja makan, tetapi juga dengan siapa yang memproduksinya, dari mana bahan pangan berasal, bagaimana sumber daya alam dikelola, dan siapa yang memperoleh manfaat ekonomi dari proses tersebut.

Dalam konteks ini, produk komunitas membawa pesan bahwa upaya membangun sistem pangan berkelanjutan perlu memberikan ruang bagi masyarakat lokal sebagai pelaku penting. Pengetahuan setempat, keragaman komoditas, keterampilan pengolahan, dan hubungan masyarakat dengan lingkungannya merupakan bagian dari kekuatan yang dapat terus dikembangkan.

Melalui partisipasi dalam PARARA 2026, FKKM mengajak masyarakat untuk semakin mengenal, mencintai, dan mendukung produk lokal. Dukungan tersebut dapat dimulai dari pilihan sederhana, seperti membeli produk komunitas, mengenali asal-usul produk, serta menghargai kerja dan pengetahuan masyarakat di baliknya.

Pada akhirnya, memperluas pasar produk komunitas bukan hanya tentang meningkatkan penjualan. Upaya ini juga berkaitan dengan membuka peluang penghidupan, memperkuat ekonomi rakyat, dan mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Dari secangkir kopi lokal, olahan buah pala, gula aren, hingga kerajinan tangan, terdapat cerita tentang masyarakat dan wilayah yang perlu terus mendapat ruang untuk tumbuh bersama.

Dokumen prosiding selengkapnya yang memuat seluruh kisah inspiratif, diskusi, dan rekomendasi kegiatan ini dapat Anda lihat pada tautan di bawah ini. Silakan akses dan pelajari lebih lanjut!:
LAPORAN PROSIDING TALKSHOW 21 AGUSTUS 2025

Silakan unduh dan pelajari analisis beserta rekomendasi selengkapnya pada dokumen policy brief berikut:
Policy Brief: Problematik dan Rekomendasi Percepatan Penetapan Hutan Adat 

Pelatihan tersebut dilakukan setelah Tim Seniman Pangan melakukan asesmen terhadap lokasi produksi KUPS Pakebucu yang mengembangkan tiga produk unggulan, yakni Selai Nanas Pala, Sirup Pala, dan Keripik Pisang. Selain pelatihan, pada 23 September 2026 juga dilakukan penyerahan bantuan alat ekonomi produktif untuk mendukung kebutuhan pengolahan, penyimpanan, higienitas, dan pengemasan produk.

Ketua KUPS Pakebucu, Karnelis, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses penguatan kapasitas kelompok, khususnya The Asia Foundation (TAF), Perkumpulan Seniman Pangan Indonesia (PSPI), dan Forum Komunikasi Kehutanan MAsyarakat (FKKM).

“Kami mengucapkan terima kasih kepada The Asia Foundation, PSPI, FKKM, dan semua pihak yang telah mendampingi KUPS Pakebucu. Pelatihan ini memberikan banyak pengetahuan baru bagi kami, terutama bagaimana menata ruang produksi, mengatur alur kerja, menjaga kebersihan dan sanitasi, serta menggunakan peralatan produksi dengan lebih baik.”
Karnelis menambahkan, setiap produk yang memiliki cita rasa lezat menjadi modal penting dalam mengembangkan produk pangan. Namun, untuk menembus pasar yang lebih luas, kualitas produk juga ditentukan oleh bagaimana proses produksinya dilakukan.

Pandangan tersebut ia peroleh dari kegiatan pelatihan yang berlangsung selama dua hari tersebut. Anggota KUPS Pakebucu diajak melihat kembali kondisi dapur produksi sekaligus mempraktikkan penataan ruang berdasarkan kebutuhan dan tahapan kerja.

“Inilah yang menyadarkan kami berserta anggota KUPS Pakebucu lainnya sehingga saat ini kami mulai membenahi dapur produksi, penataan ruang dan alur kerja. Sehingga agar setiap tahapan produksi dapat dilakukan secara lebih tertib, bersih, aman, dan efisien” ujar Karnelis bersemangat

Sebelumnya Tim Seniman Pangan telah melakukan asesmen terhadap lokasi produksi. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa penataan ulang dapur menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung proses pengolahan pangan yang memenuhi standar keamanan dan kebersihan.

Pelatihan yang dibimbing oleh tenaga ahli Corazon dan Sarah dari PSPI, Novi dari TAF, serta difasilitasi Riska dari FKKM tersebut berfokus pada tiga aspek utama.

Pertama, restrukturisasi tata ruang dan alur kerja, sehingga pergerakan bahan, peralatan, dan anggota kelompok selama proses produksi dapat berlangsung lebih efektif.

Kedua, standarisasi kebersihan dan sanitasi untuk memastikan lingkungan produksi mendukung pengolahan pangan yang higienis.

Ketiga, simulasi praktik produksi langsung, sehingga anggota kelompok tidak hanya memahami konsep, tetapi juga dapat menerapkannya dalam aktivitas produksi sehari-hari.

Pendekatan praktik menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Anggota KUPS Pakebucu diajak membedah kembali kebiasaan kerja di dapur, mengidentifikasi kebutuhan perbaikan, kemudian mencoba menerapkan tata ruang dan alur kerja yang lebih sesuai dengan proses produksi.

Riska Agustina dari FKKM menyatakan pembenahan kapasitas produksi KUPS Pakebucu tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Pada 23 September 2026, kelompok juga menerima bantuan alat ekonomi produktif yang secara resmi diserahkan melalui Berita Acara Serah Terima Barang.

Serah terima dilakukan oleh Corazon sebagai perwakilan PSPI kepada Karnelis selaku Ketua KUPS Pakebucu. Dukungan tersebut mencakup berbagai kebutuhan produksi, mulai dari peralatan pengolahan seperti blender, alat iris, teflon anti lengket, panci, dan timbangan, hingga wadah penyimpanan berbahan stainless steel.

Untuk mendukung aspek higienitas, kelompok juga memperoleh sarung tangan, masker, celemek berlogo Pakebucu, dan alkohol. Sementara untuk kebutuhan pengemasan tersedia botol kaca, jar, pouch keripik, label produk, alat sealer, dan heatgun.

Membawa Cita Rasa Lokal Bogor ke Pasar yang Lebih Luas

Bagi KUPS Pakebucu, penataan dapur dan dukungan sarana produksi menjadi bagian dari proses membangun usaha yang lebih siap berkembang.

Dapur yang lebih tertata memberikan ruang bagi kelompok untuk bekerja dengan alur yang lebih jelas. Dukungan peralatan juga membantu memenuhi kebutuhan produksi, mulai dari pengolahan bahan hingga pengemasan produk.

Transformasi tersebut menjadi langkah penting bagi kelompok perempuan desa yang tengah mengembangkan potensi pangan lokal. Dengan produk Selai Nanas Pala, Sirup Pala, dan Keripik Pisang, KUPS Pakebucu memiliki peluang untuk terus memperkuat identitas produk sekaligus memperluas jangkauan pasar.

Penataan tata ruang, peningkatan standar kebersihan, praktik produksi, serta dukungan alat ekonomi produktif menjadi satu rangkaian yang saling melengkapi. Bagi KUPS Pakebucu, perubahan tersebut bukan sekadar membenahi dapur, tetapi juga membangun fondasi produksi yang lebih tertata dan berkelanjutan.

Karnelis berharap pengetahuan yang diperoleh dalam pelatihan ini tidak berhenti selama kegiatan berlangsung, tetapi benar-benar kami terapkan dalam proses produksi sehari-hari. Dengan dapur dan peralatan yang semakin baik, kami ingin meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi KUPS Pakebucu sehingga produk-produk kami bisa semakin dikenal dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Ia juga berharap dukungan dan pendampingan terhadap KUPS Pakebucu dapat terus berlanjut, sehingga kelompok tidak hanya mampu menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga semakin mandiri dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi anggota kelompok.

“Harapan kami ke depan, KUPS Pakebucu dapat terus berkembang, semakin mandiri, dan mampu meningkatkan nilai ekonomi dari potensi lokal yang kami miliki. Semoga kerja sama dan pendampingan dari para pihak dapat terus berjalan, sehingga apa yang sudah kami pelajari dan terima hari ini bisa menjadi modal bagi kami untuk berkembang lebih jauh.”

Kini, dengan dapur yang lebih rapi, higienis, terstandar, dan didukung fasilitas produksi yang memadai, KUPS Pakebucu semakin siap membawa cita rasa lokal Bogor menuju pasar yang lebih luas.

Rangkaian program berlangsung sejak Oktober 2025 hingga 2026 melalui workshop, pelatihan, sosialisasi FSC Remedy Framework, proses Free, Prior and Informed Consent (FPIC), identifikasi stakeholders dan rights holders, penapisan potensi social harm, grievance dan aspirasi masyarakat, serta monitoring dan evaluasi. Rangkaian tersebut kemudian dilanjutkan dengan konsolidasi FKKM, mitra LSM, dan APRIL Group di Balikpapan pada 9–10 Juli 2026 untuk membahas hasil penyiapan masyarakat, temuan awal, serta rencana tindak lanjut atas berbagai persoalan yang teridentifikasi di tingkat tapak.

Program Persiapan Pelaksanaan Kerangka Kerja Perbaikan FSC atau FSC Remedy Framework bertujuan meningkatkan kesiapan dan kapasitas masyarakat, memperkuat kapasitas mitra LSM, serta menjelaskan proses keterlibatan para pihak dalam implementasi FSC Remedy Framework.

Pendekatan yang digunakan adalah partisipatif di tingkat desa dengan melibatkan para pihak terdampak, pihak yang teridentifikasi sebagai pemilik hak masyarakat, serta para pihak di tingkat tapak. Keterlibatan tersebut menjadi bagian penting dalam proses identifikasi, verifikasi, dialog, dan penyelesaian persoalan sosial yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan hutan.

Program ini mencakup empat agenda utama, yaitu peningkatan kapasitas mitra LSM melalui workshop dan pelatihan; sosialisasi dan peningkatan kapasitas masyarakat mengenai FSC Remedy Framework serta pelatihan FPIC; identifikasi stakeholders dan rights holders serta penapisan potensi social harm, grievance, dan aspirasi di tingkat desa; serta monitoring dan evaluasi bersama mitra dan perusahaan.

Mangarah Silalahi, Direktur Eksekutif YKMI

Direktur Eksekutif YKMI, Mangarah Silalahi, menekankan bahwa program yang kita lakukan adalah untuk menyiapkan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, dan belajar bersama dalam proses FSC RF. Program ini memberikan multi-benefit, selain kita belajar bersama dalam menyiapkan masyarakat dalam proses FSC RF, tetapi juga menjalin hubungan perusahaan dengan masyarakat dan juga mitra LSM  serta melakukan konsultasi positif jika ada permasalahan di lapangan. Menurut Mangarah, keterlibatan mitra LSM di tingkat tapak memiliki posisi strategis karena mereka telah berhasil meningkatkan kapasitas masyarakat dan membangun hubungan dan kepercayaan dengan masyarakat terhadap konsep FSC RF .

Program melibatkan sepuluh mitra LSM yang mendampingi masyarakat di desa-desa sekitar wilayah konsesi dan rantai pasok perusahaan grup APRIL  di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Para mitra tersebut adalah Imparsial Mediator Network (IMN) di Kelurahan Pamaluan; Kelompok Kerja Pesisir (POKJA Pesisir) dan STABIL di Desa Maridan; Kawal Borneo Community Foundation (KBCF) di Desa Lebak Cilong; Yayasan Perlindungan Kearifan Borneo (PEKA Borneo) di Kedang Ipil; Yayasan Biosfer Manusia (BIOMA) di Jonggon Desa; Yayasan Bina Kelola Lingkungan (BIKAL) di Desa Senoni; Perkumpulan Peduli Lingkungan Kaltara (PERDU) di Desa Sekatak Bengara; Yayasan Pelestari Lingkungan Hidup (PLH) di Desa Atap; serta Green Of Borneo (GOB) di Desa Buong Baru.

Tahap awal program dimulai dengan persiapan dan konsolidasi, termasuk penandatanganan kerja sama dengan mitra LSM, kick off meeting, serta workshop pada tanggal 7 – 8 Oktober 2025 di Balikpapan. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman mengenai prinsip, tahapan, dan metodologi FSC Remedy Framework, sekaligus menyusun rencana kerja secara terstruktur dan disepakati bersama.

Tahapan berikutnya dilaksanakan melalui sosialisasi dan proses Free, Prior and Informed Consent (FPIC) di desa-desa dampingan. Proses ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang memadai dan memiliki ruang untuk memberikan persetujuan serta menentukan keterlibatannya dalam program.

Bersamaan dengan itu, mitra LSM melakukan identifikasi partisipatif terhadap stakeholders dan rights holders, penapisan kasus sosial, serta dokumentasi dampak sosial dan lingkungan. Pengumpulan informasi dilakukan melalui wawancara, diskusi kelompok, observasi lapangan, dan participatory mapping (Oktober – November, 2025).

Untuk memperkuat kapasitas teknis mitra, FKKM menyelenggarakan pelatihan pendalaman di Hotel Ibis, Samarinda pada tanggal 9 – 10 Februari 2026. Pelatihan tersebut memperkuat pemahaman mengenai identifikasi stakeholders, rights holders, wilayah terdampak, serta analisis social harm sesuai kerangka FSC.

FKKM juga melaksanakan rapat koordinasi rutin secara daring bersama seluruh mitra LSM setiap bulan. Forum ini digunakan untuk memantau perkembangan lapangan, berbagi pembelajaran, mengidentifikasi tantangan, serta menyusun kebutuhan tindak lanjut di setiap desa dampingan.

Proses monitoring dan evaluasi diperkuat melalui kunjungan lapangan pada tanggal 11 – 14 Februari 2026  secara bersama dengan perwakilan Mitra LSM, APRIL, FKKM, PT IHM dan PT AHL untuk melakukan verifikasi temuan dan pendalaman kasus bersama masyarakat. Selama pelaksanaan program, terlihat peningkatan kapasitas mitra LSM dalam memahami FSC RF. Masyarakat di desa dampingan juga semakin aktif dalam proses identifikasi dan pemetaan partisipatif sehingga pengumpulan informasi dapat berlangsung secara lebih terbuka.

Temuan dari seluruh mitra kemudian dibahas ke dalam rapat konsolidasi FKKM bersama sepuluh mitra LSM, dan APRIL Group pada 9–10 Juli 2026 di Swiss- Belhotel, Balikpapan. Dalam pertemuan tersebut, FKKM dan mitra LSM memaparkan hasil penyiapan masyarakat serta temuan awal terkait potensi social harms yang dialami masyarakat berkaitan overlapping penguasaan lahan dengan perusahaan. Masing-masing temuan kemudian didiskusikan dan diklarifikasi bersama perusahaan, terutama apabila terdapat perbedaan mengenai lokasi, kronologi, maupun pemahaman terhadap suatu kasus.

Dr. Dian Novarina, Deputy Director Sustainability and Stakeholder Engagement APRIL

Dialog tersebut menjadi ruang penting untuk membangun kesamaan pemahaman antara masyarakat, mitra LSM, dan perusahaan. Pada akhir pertemuan, para pihak juga membahas berbagai opsi penyelesaian dan rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan secara bersama. Dr. Dian Novarina selaku Deputy Director Sustainability and Stakeholder Engagement APRIL sangat senang dengan implementasi program ini karena selain meningkatkan kapasitas masyarakat dan mitra LSM, juga menjalin hubungan yang baik antara mitra LSM dengan perusahaan dan masyarakat. Saya berharap staff perusahaan supplier meningkatkan hubungan baik dengan mitra LSM dan masyarakat serta memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat dan lingkungan” pungkasnya.

Tiga Kategori Temuan

Hasil konsolidasi mengelompokkan temuan masyarakat ke dalam tiga kategori utama, yaitu potential social harms, keluhan (grievance), dan aspirasi masyarakat. Bagi kasus-kasus yang masih belum jelas dan abu-abu, akan dilakukan kunjungan dan ground check objek klaim secara bersama. Sehingga objek dan luasan objek disepakati para pihak sehingga dalam proses penyelesaiannya lebih mudah dan permanen. Perusahaan, FKKM dan mitra LSM menyepakati akan melakukan groundchek yang teridentifikasi potential harm seperti di Desa Senoni, Jonggon Desa, Lebak Cilong, Kedang Ipil di Kalimantan Timur, serta Desa Atap dan Buong Baru di Kalimantan Utara. Selain itu, melakukan kunjungan lapang   bersama ke desa-desa dampingan di Desa Pemaluan, Maridan, dan Sekatak Bengara yang teridentifikasi terdapat objek untuk grievance dan aspirasi.

Hasil ground check akan menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu temuan dapat dikategorikan sebagai social harm yang kemudian perlu ditangani sesuai FSC Remedy Framework. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa kasus tersebut merupakan potential social harm, perusahaan akan mendorong penyelesaian kasus-kasus prioritas melalui mekanisme kerja sama bersama FKKM dan mitra LSM.

Membangun Dialog Berbasis Kepercayaan

Pelaksanaan program memberikan sejumlah pembelajaran penting. Keterbukaan dan kemampuan para pihak untuk mendengarkan menjadi modal penting dalam membangun dialog yang konstruktif antara masyarakat dan perusahaan, khususnya ketika dilakukan melalui kunjungan lapangan dan ground check bersama.

Muayat Ali Muhsi, Dewan Perwalian Nasional FKKM

Muayat Ali Muhshi, Dewan Perwalian Nasional FKKM, melihat proses FSC Remedy Framework sebagai momentum untuk memperkuat pembelajaran bersama antara masyarakat, perusahaan, dan Mitra LSM/pendamping. “Temuan di lapangan seharusnya tidak berhenti menjadi daftar kasus. Setiap temuan perlu menjadi pintu masuk untuk memahami akar persoalan, mempertemukan para pihak, dan mencari penyelesaian yang konkret,” lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan proses remedy sangat bergantung pada keterlibatan para pihak,  kualitas komunikasi dan keterbukaan para pihak. Menurutnya, ketika masyarakat memiliki ruang yang aman untuk menyampaikan persoalan dan perusahaan terbuka untuk mendengarkan serta melakukan verifikasi bersama, peluang penyelesaian yang lebih konstruktif akan semakin besar.

Dari hasil fasilitasi di lapangan, sebagian besar masyarakat menyatakan kesediaannya berpartisipasi dalam proses remedy. Proses FSC Remedy menjadi pintu baik untuk menyelesaikan overlapping klaim yang belum selesai.

Ke depan, FKKM bersama mitra LSM, masyarakat, dan perusahaan akan melanjutkan proses verifikasi lapangan, pendalaman kasus, dan dialog untuk memastikan objek klaim dan juga kasus-kasus disepakati Bersama sebelum lebih lanjut dalam proses penyelesaian. Proses ini diharapkan dapat menjadi bagian dari pembelajaran bersama dalam membangun hubungan yang lebih konstruktif antara perusahaan dan masyarakat serta memperkuat praktik pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.

KUPS Pakebucu merupakan kelompok usaha yang dibentuk oleh LPHD Mahara dan mendapat fasilitasi serta pendampingan dari Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM). Nama Pakebucu merupakan kepanjangan dari Pasukan Kelompok Butuh Cuan, sebuah nama yang mencerminkan semangat sembilan orang ibu-ibu Desa Malasari dalam mengembangkan usaha berbasis potensi lokal.

Saat ini, Pakebucu telah mengembangkan tiga produk unggulan, yakni Selai Nanas Pala, Keripik Pakebucu, dan Sirup Pala Kayu Manis. Ketiganya menjadi bagian dari upaya kelompok untuk mengolah potensi hasil lokal menjadi produk bernilai tambah sekaligus membuka peluang pendapatan bagi masyarakat.

KUPS Pakebucu sedang diskusi untuk membuat produk syrup pala

Demikian disampaikan oleh Euis, anggota LPHD Mahara Desa Malasari saat merayaan upacara peringatan Kemerdekaan di Desa Malasari. Menurutnya, momentum perayaan Kemerdekaan menjadi kesempatan bagi Pakebucu untuk menguji pasar secara langsung. Dengan pendampingan FKKM, kelompok mempersiapkan strategi penjualan di sekitar lokasi berbagai perlombaan desa. Sirup Pala Kayu Manis tidak sekadar dijual dalam bentuk produk kemasan, tetapi disajikan langsung menjadi minuman es agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat yang hadir.

Strategi sederhana tersebut ternyata mendapat sambutan positif. Ramainya warga yang mengikuti dan menyaksikan perlombaan menjadi pasar potensial sekaligus ruang promosi bagi produk Pakebucu. Setiap gelas es sirup pala yang terjual menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk dan membangun kedekatan dengan konsumen.

“Ini peluang besar karena banyak yang ikut lomba, biar kita dapat banyak cuan. Pakebucu! Cuan, cuan, cuan!” ujar Euis, Mulyani dan Eti serempak penuh semangat.

Bagi Pakebucu, kegiatan tersebut bukan semata-mata mengejar penjualan dalam satu momentum. Lebih dari itu, pengalaman berjualan di tengah kegiatan masyarakat menjadi proses belajar untuk membaca pasar, mengenali selera konsumen, sekaligus membangun kepercayaan terhadap produk lokal.

Penjualan Sirup Pala Kayu Manis yang terbilang laris menjadi sinyal positif bagi pengembangan usaha Pakebucu ke depan. Momentum Kemerdekaan pun menjadi titik awal untuk memperluas pemasaran dan mengenalkan produk olahan pala kepada masyarakat Desa Malasari dan sekitarnya.

Semangat kemerdekaan akhirnya tidak hanya hadir melalui perlombaan dan perayaan, tetapi juga melalui keberanian masyarakat untuk menciptakan peluang ekonomi dari potensi yang mereka miliki.

Dari pala menjadi rasa, dari kelompok menjadi usaha, dan dari semangat “butuh cuan” lahir peluang ekonomi baru bagi masyarakat Malasari.

Kontributor: Riska Agustina
Editor: Aji Panjalu