Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) merupakan Forum Multi Pihak yang berperan penting untuk mempromosikan, mendorong, serta mengawal pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Forum ini hadir dengan tujuan untuk meningkatkan penghidupan masyarakat sekaligus memastikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Hukum Adat (MHA) dan dikelola secara turun-temurun berdasarkan kearifan lokal serta ikatan leluhur. Penetapan HA diatur dalam Permen LHK No. 9 Tahun 2021 dengan sejumlah kriteria, seperti berada dalam wilayah adat dan berasal dari Hutan Negara atau bukan. Hingga Februari 2025, luas HA yang ditetapkan mencapai 332.505 ha, jumlah terkecil dibanding skema Perhutanan Sosial (PS) lainnya, meskipun telah dilakukan berbagai upaya percepatan seperti integrasi tim verifikasi dan pembuatan peta WILHA. Kendala utama dalam percepatan penetapan HA adalah keterbatasan anggaran, rendahnya dukungan politik di daerah, tumpang tindih wilayah, dan lambatnya penerbitan regulasi daerah. Pemangkasan anggaran nasional lewat Inpres No. 1 Tahun 2025 turut memperparah situasi, menghambat fasilitasi legalitas dan penguatan kapasitas MHA. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas pihak, termasuk pemerintah, donor, dan masyarakat sipil, untuk menciptakan strategi pendanaan yang mendukung percepatan penetapan dan pengelolaan HA secara berkelanjutan serta inklusif, terutama bagi kelompok perempuan adat.
Pada 15 April 2025, FKKM bersama dengan Kementerian Kehutanan dan didukung oleh The Asia Foundation mengadakan workshop “Pendanaan Percepatan Penetapan dan Fasilitasi Inklusi Pasca Penetapan Hutan Adat” di Ruang Rapat Rimbawan 2, Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Kehutanan, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi donor, lembaga filantropi, dan dunia usaha potensial dalam mendukung pendanaan percepatan penetapan dan pascapenetapan Hutan Adat.
Serta, membangun pemahaman dan kolaborasi multipihak dalam mendukung pendanaan yang inklusif dan berkelanjutan.
Kami menerbitkan artikel ilmiah berupa prosiding sebagai catatan tertulis dari hasil kegiatan workshop kami yang terdiri dari berbagai pemikiran yang telah dikemukakan maupun dipaparkan oleh berbagai pihak. Prosiding Workshop Pendanaan Percepatan Penetapan dan Fasilitasi Inklusi Pasca Penetapan Hutan Adat dapat diakses melalui file di bawah ini: