Perempuan memiliki peran strategis dalam pengelolaan Perhutanan Sosial, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai penggerak perubahan di tingkat tapak.

Sebuah pesan penting dari para narasumber perempuan penjaga hutan dari berbagai penjuru Indonesia berbagi pengalaman dalam rangkaian Talkshow Festival Pesona bertema “Kepemimpinan Perempuan Perhutanan Sosial Mengawal Masa Depan Hutan Lestari yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat pada (21/8/2025) di Ruang Rimbawan 2, Manggala Wanabakti, Kementerian Kehutanan RI, Jakarta.

Forum ini mempertemukan pemimpin perempuan dari Bogor, Enrekang, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, hingga Aceh. Mereka datang bukan sekadar membawa cerita, tetapi bukti bahwa perempuan telah menjadi aktor penting dalam tata kelola kawasan, penguatan kelembagaan, dan pengembangan usaha berbasis hutan.

Hadir sebagai narasumber pada talkshow tersebut diantaranya: Eliya (Ketua LPHD Mahara Kabupaten Bogor, Jawa Barat), Hasma (Ketua KUPS Kopi Baredok, Kabupaten Enrekang), Noviana Liling (ketua KUPS Femung Himet, Kalimantan Utara), Pitriwati (Ketua KUPS Perempuan Muara Jaya, Sumatera Selatan), dan Ibu Nur Halimah (Komunitas Perempuan Penjaga Hutan Adat, Aceh), dan dipandu oleh Swary Utami Dewi dari FKKM sebagai moderator.

Direktur PUPS, Catur Endah dalam tanggapannya mengatakan kebanggaannya terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan perempuan dalam mengawal tujuan Perhutanan Sosial selama ini. Melalui ruang-ruang diskusi, perempuan mulai menyuarakan pengalaman, pengetahuan lokal, serta tantangan yang mereka hadapi dalam mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan.

“Saya bangga atas peran perempuan-perempuan yang terlibat aktif melalui diskusi-diskusi kampung, aktifitas ekonomi dan upaya konservasi terutama di areal ijin Perhutanan Sosial. Hal ini menjadi titik awal  peningkatan  kapasitas, meningkatnya kepercayaan diri, serta membuka peluang keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan” terang Catur.

Keterlibatan perempuan di garda depan Perhutanan Sosial menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan hutan tidak hanya ditentukan oleh akses terhadap lahan, tetapi juga oleh partisipasi yang setara dan bermakna. Dengan dukungan pendampingan, kebijakan yang inklusif, dan ruang kepemimpinan yang terbuka, perempuan mampu menjadi aktor kunci dalam mendorong Perhutanan Sosial yang adil, lestari, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.Dari ruang diskusi tersebut, lahir berbagai aksi nyata yang dilakukan perempuan, mulai dari pengembangan usaha hasil hutan bukan kayu, pengelolaan wisata berbasis konservasi, penguatan kelembagaan kelompok, hingga upaya perlindungan keanekaragaman hayati.

“Perempuan berperan penting dalam menjaga pengetahuan lokal, konservasi, mengelola pangan keluarga, serta memastikan praktik pengelolaan hutan yang lebih inklusif dan berkelanjutan” ujar Eliya, Ketua LPHD Mahara.