Dalam upaya mempercepat implementasi dan memperkuat sistem Monitoring, Evaluation, and Learning (MEL) Perhutanan Sosial, Direktorat Pengendalian Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan bekerja sama dengan Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM/YKMI) menggelar Workshop Konsolidasi Pematangan Sistem Digital GO KENDALI dan Sinkronisasi Tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial (TP3PS) pada Rabu (8/4/2026) di Balai Perhutanan Sosial Bogor.
Pertemuan strategis ini mempertemukan para pemangku kepentingan kunci, mulai dari unsur pemerintah, akademisi, hingga perwakilan masyarakat adat dan lokal, untuk menyelaraskan persepsi mengenai arah pengembangan sistem monitoring dan evaluasi (Monev) perhutanan sosial.
Menurut Direktur Eksekutif YKMI/Seknas FKKM, Mangarah Silalahi, M.Sc,M.T. dalam sambutanya mengatakan latar belakang pengembangan platform ini berakar pada tantangan klasik dalam pengelolaan hutan sosial: data yang tersebar, tidak sinkron, dan sulit diakses dengan cepat. Selama ini, ketidaksinkronan antara berbagai sistem, seperti GoKUPS, sering kali menghambat proses pengambilan keputusan yang berbasis bukti (evidence-based policy).
Hadir sebagai solusi, GO KENDALI dirancang untuk menjadi sistem dashboard yang mampu mengintegrasikan informasi secara real-time, terutama untuk pemantauan pasca-izin. Sistem ini akan merangkum berbagai variabel penting seperti profil KUPS/KPS, perubahan tutupan lahan, potensi serapan karbon, hingga aktivitas pendampingan.
“Kegiatan ini menjadi ruang strategis bagi para pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi, menghimpun masukan, serta memperkuat arah pengembangan sistem monitoring dan evaluasi perhutanan sosial. GO KENDALI dikembangkan sebagai sistem berbasis elektronik untuk mendukung monitoring dan evaluasi secara real-time.” Ujar Mangarah.
Berdasarkan hasil diskusi interaktif yang melibatkan 67 peserta (luring dan daring), terdapat empat temuan utama yang menjadi fokus perbaikan ke depan:
- Inkonsistensi Data: Masih ditemukan perbedaan data antara aplikasi GoKUPS dan GO KENDALI, serta keterbatasan data spasial yang akurat.
- Kesenjangan Pendampingan: Banyak kelompok masyarakat (KPS/KUPS) yang belum mendapatkan pendampingan optimal karena distribusi pendamping yang tidak merata.
- Pengarusutamaan GEDSI: Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di sektor perhutanan sosial dinilai masih belum optimal dan memerlukan data terpilah yang lebih baik.
- Integritas Sistem: Kebutuhan akan mekanisme validasi data yang lebih kuat melalui koordinasi lintas lembaga.
Sebagai tindak lanjut, konsolidasi ini menghasilkan kesepakatan untuk segera menyusun roadmap TP3PS jangka pendek dan menengah. Selain itu, pendekatan pendampingan akan digeser menjadi berbasis output, di mana keberhasilan tidak lagi hanya diukur dari sisi administratif, tetapi pada peningkatan kapasitas nyata kelompok di lapangan.
Berdasarkan hasil diskusi dan masukan dari para peserta, beberapa rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain:
- Penyempurnaan sistem GO KENDALI, khususnya dalam aspek integrasi data dengan GoKUPS, validasi data, serta pengembangan fitur yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna di lapangan.
- Penyusunan roadmap TP3PS jangka pendek dan menengah yang memuat target, indikator, serta langkah implementasi yang jelas dan terukur.
- Penguatan sistem pendampingan perhutanan sosial melalui pendekatan berbasis output, peningkatan kapasitas pendamping, serta kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk NGO, akademisi, dan sektor swasta.
- Pengembangan baseline data yang mencakup aspek ekonomi, sosial, kelembagaan, dan konflik, sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan.
- Integrasi GEDSI secara sistematis dalam program perhutanan sosial, termasuk penyediaan data terpilah serta peningkatan partisipasi perempuan dan kelompok rentan.
Kegiatan yang didukung oleh The Asia Foundation (TAF) ini diharapkan bukan sekadar seremoni, melainkan menjadi fondasi bagi sistem pengelolaan hutan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan sistem GO KENDALI yang mapan, percepatan perhutanan sosial di Indonesia diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat tanpa mengesampingkan aspek kelestarian lingkungan.
Prosiding kegiatan dapat diunduh melalui link berikut:
Prosiding 08 April 2026_Konsolidasi Rencana Kegiatan TP3PS dan Pengembangan Go Kendali dalam Percepatan dan MEL Perhutanan Sosial