Tentang FKKM

Foto oleh alvian hasby di Unsplash

Sejarah FKKM

Berawal dari Kampus,
Bergerak untuk Bangsa

Sebuah perjalanan panjang merajut asa dan aksi nyata untuk membumikan konsep kehutanan sosial di Indonesia, berlandaskan kajian akademis dan realitas lapangan.

24 September 1997

Deklarasi UGM

FKKM secara resmi dideklarasikan di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Momen bersejarah ini menandai bersatunya berbagai elemen (akademisi, aktivis, praktisi, swasta, dan birokrat progresif) yang memiliki keresahan dan visi yang sama terhadap paradigma pengelolaan hutan di Indonesia yang selama ini sentralistik.

01 Mei 2012

Pendirian YKMI

Untuk memperkuat pondasi dan legalitas, anggota sepakat mendirikan badan hukum Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia (YKMI) sebagai dasar FKKM bekerjasama dengan pihak lain. Legalitas ini disahkan oleh Kemenkumham (No. AHU-4243.AH.01.04 Tahun 2012) untuk mendukung visi misi FKKM secara profesional.

ARAH DAN HALUAN FKKM

Visi FKKM/YKMI

“Terwujudnya pengelolaan hutan dan sumber daya alam berbasis masyarakat yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan keberlanjutan.”

Misi Kami

01

Memperkuat Komunitas Epistemik Kehutanan Masyarakat dengan Menjadikan FKKM sebagai Center of Excellent.

02

Meningkatkan akses masyarakat adat dan lokal dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat, berkeadilan, dan berkelanjutan.

03

Memperkuat Tata Kelola KM termasuk forum multipihak yang baik (Good Forest Governance) melalui Kolaborasi Para Pihak untuk Aksi Keadilan dan Keberlanjutan Kehutanan Masyarakat Indonesia.

Goal

“Akses kelola hutan masyarakat 20 Juta Ha, Pelembagaan dan Usaha Kehutanan Masyarakat yang Kuat dan Berkelanjutan (2 Juta Hektar) Tahun 2040. “

Fokus Strategi

Strategi 1

FKKM menjadi rujukan pengembangan dan pengelolaan kehutanan masyarakat di Indonesia (Center of Excellent)

  • Produksi dan Panen Pengetahuan (Podcast, Webinar, Produk pengetahuan, etc)
  • Think-thank untuk Penguatan Kebijakan KM (Policy Brief)
  • Pengembangan Sains KM (Riset Lapangan, Riset Teknologi, etc)

Strategi 2

Meningkatnya akses Kelola Hutan berbasis Masyarakat dengan pengarusutamaan GEDSI dan pelibatan para pihak

  • Melakukan kajian dan promosi KM di Indonesia
  • Memperkuat kebijakan akses kelola masyarakat melalui mekanisme perhutanan sosial dan mekanisme lainnya
  • Menfasilitasi akses perhutanan sosial dengan dukungan para pihak
  • Memperkuat dan meningkatkan kualitas perhutanan sosial, dalam hal tata kelola kelembagaan, tata kelola kawasan, dan tata kelola ekonomi (KUPS dan jenis usaha kehutanan lainnya) sehingga pengelolaan KM mandiri dan berkelanjutan.
  • Mempromosikan praktek terbaik KM dan pengarusutamaan GEDSI.

Strategi 3

Meningkatnya kualitas tata Kelola KM dan Kelembagaan FKKM secara mandiri dan profesional dengan dukungan para pihak

  • Mengembangkan Hub produk komoditas KM (Cluster komoditas KM)
  • Festival Kebudayaan KM
  • Mengembangkan model kolaborasi para pihak di tingkat tapak (Riset kolaborasi bersama APP dan RAPP)
  • Organisasi FKKM yang mandiri dan berdaya (Tata kelola kuat dan SDM cakap)
  • Pertemuan Reguler FKKM
  • Kemandirian Finansial FKKM

Layanan Teknis & Fasilitasi Ahli FKKM

Didukung oleh pakar hukum lingkungan, ekonom sumber daya alam, dan fasilitator tapak berpengalaman.

01. RISET

Studi & Kajian Terapan

Baseline study lanskap, riset sosial ekonomi pedesaan, pemetaan tenurial partisipatif, serta analisis rantai nilai pasok komoditas HHBK.

02. ADVOKASI

Formulasi Kebijakan

Penyusunan naskah akademik, rancangan Peraturan Daerah (Perda Pengakuan Hutan Adat), dan legal drafting regulasi kehutanan daerah.

03. DIKLAT

Penguatan Kapasitas

Pelatihan fasilitator perhutanan sosial desa, tata kelola manajerial KUPS, kepemimpinan perempuan (GEDSI), dan literasi sertifikasi.

04. MEDIASI

Resolusi Sengketa

Fasilitasi mediasi sengketa tenurial antara korporasi, balai taman nasional, dan komunitas adat dengan pendekatan dialog konstruktif.

05. AUDIT

Monitoring & Evaluasi

Monitoring program kehutanan, evaluasi dampak sosial lingkungan proyek iklim, dan penilaian maturitas KUPS.

Struktur organisasi FKKM

Struktur Tata kelola FKKM & YKMI

Dijalankan dengan prinsip kolegial berlandaskan Anggaran Dasar Yayasan dan mandat Kongres Nasional FKKM periode 2023–2026/2028.

TOKOH DIBALIK FKKM

Dewan Pengurus Nasional (DPN FKKM 2023 & 2026)

DPN FKKM dipilih berbasis anggota kamar

KETUA DEWAN PENGURUSAN NASIONAL

Ir. Muayat Ali Muhshi

ANGGOTA DPN

Hasantoha Adnan, S.Sos, M.Si

Lembaga Swadaya Masyarakat

Eliya Kharisma

Masyarakat

Hasri

Masyarakat

Novriyanti, S.Hut, M.Si

Universitas Jambi / Riset Kehutanan

Emban Ibnurusyd Mas ud, S.Hut, MP

Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin

Arifadi, ST, M.Si

Spesialis Spasial & Kebijakan Informasi Geospasial

Sera Noviani, SP, M.Si

Sosial Ekonomi Kehutanan

Agung Wiyono, SP, MA

Advokasi Kebijakan Perhutanan Sosial

Hasnawir, PhD

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

TOKOH DIBALIK FKKM

Sekretariat Nasional FKKM Periode 2023-2026

SEKNAS FKKM dipilih oleh DPN FKKM

Koordinator Seknas

Dr. (Cand.) Mangarah Silalahi, S.Sos., M.Sc., MT

STAF SEKNAS FKKM

DEPUTI PROGRAM

Jomi Suhendri, SH, MH.

DEPUTI OPERASIONAL

Sahdi Sutisna, S.Pd.I.

Media Outreach & Promotation Manager

Dr. Ir. Sari Rahayu, M.Sc.

Manager Keuangan & Administrasi

Titik Wahyuningsih, S.H.
Sapta Pakpahan, S.E.

Forest Sertification Specialist

Rostanto Suprapto.

Ecopreneur Specialist

Andi Rohman, S.Hut, M.M.

Community Development Specialist

Drs. Abdul Halim.

Forest and Biodiversity

1. Sibgah Amanullah, S.Hut.
2. Riska Agustina Afilla, S.Hut.

Silvikultur dan Hasil Hutan

Samdhana Achmal Saidi, S.Tr.E.

Communication Officer

Onma Nafamora, S.Tr.I.Kom.

Staf Operasional

Redi

TOKOH DIBALIK FKKM

Struktur Kepengurusan YKMI Periode 2023-2028

Dewan Pembina YKMI

KETUA

Dr. Ir. Hj. Dian Novarina, M.Sc

Anggota :

  • Ir. Muayat Ali Muhshi
  • Hasri
  • Dr. Soni Trison, S. Hut., M.Si., IPU
  • Agung Wiyono, S.P. M.A
  • Novriyanti, S. Hut., M.Si
  • Fathi Hanif, SH., MH

Dewan Pengawas YKMI

KETUA

Prof. Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P.,IPU

Anggota :

  • Ir. Banjar Yulianto Laban., M.M.
  • Sera Novianty, SP., M.P.
  • Dr. Teguh Yuwono
  • Ir. Berdy Stevens Wohangara
  • Arifadi Budiarjo, S.T., M.Si

Dewan Pengurus YKMI

KETUA BADAN PENGURUS

Mangarah Silalahi, S.Sos., M.Sc., M.T

Wakil Ketua 1

 Ir. Ida Bagus Wiradnyana Putra

Wakil Ketua 2

Dr. Ir. Moeira Moeliono, M.Sc

Sekretaris

Gladi Hardiyanto, S. Hut., M.Si

Sekretaris

Andri Santosa, SP

Organogram FKKM-YKMI

WARISAN ADVOKASI & DAMPAK

9 Tonggak Sejarah Transformasi Kehutanan

Capaian konkrit yang mengubah peta regulasi, kurikulum pendidikan, dan kedaulatan hak masyarakat adat Indonesia.

2024

Peta Jalan Strategis 20 Juta Ha 2040

Menyelenggarakan konsensus multipihak untuk menjaga kontinuitas perhutanan sosial dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.

2023

FSC Social Remedy Framework

Menyusun standar nasional pemulihan hak masyarakat yang diadopsi dalam standar sertifikasi kehutanan internasional FSC.

2019

Standar Sertifikasi SVLK Komunitas

Memfasilitasi puluhan kelompok tani kayu rakyat meraih legalitas sertifikasi kayu SVLK berbiaya terjangkau.

2016–2018

Skema Kemitraan Konservasi

Mendorong terobosan penyelesaian sengketa di taman nasional melalui penerbitan instrumen resmi kemitraan konservasi.

2012

Advokasi Putusan MK No. 35/PUU-X/2012

Mengambil peran penting dalam pengawalan hak masyarakat hukum adat yang menetapkan bahwa hutan adat bukan hutan negara.

2007

Lahirnya Regulasi HKm (Permenhut P.37)

Mengawal perumusan payung hukum Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan PP No. 6/2007 tentang tata hutan dan rencana pengelolaan hutan.

2006

Inisiasi Dewan Kehutanan Nasional (DKN)

Turut menginisiasi dan mendirikan Dewan Kehutanan Nasional (DKN) sebagai representasi setara 4 kamar kehutanan Indonesia.

2002

Kurikulum Pendidikan Nasional

Memasukkan mata kuliah Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) ke dalam kurikulum perguruan tinggi kehutanan se Indonesia.

1997–2000

Pionir Ruang Dialog Multipihak

Mendobrak tabu komunikasi antara birokrasi kehutanan dan masyarakat lokal melalui forum dialog terbuka pasca era Orde Baru.

Bersama FKKM, Bergerak untuk Hutan dan Masyarakat