Program Advokasi

Mendorong kebijakan kehutanan yang adil dan berpihak pada hak kelola masyarakat

Foto oleh Yulia Agnis di Unsplash

Tentang Program

Program Advokasi bekerja agar hak masyarakat atas hutan diakui dan dilindungi dalam peraturan serta praktik tata kelola. FKKM mendampingi proses hukum dan kebijakan, mendukung pengakuan wilayah adat, dan memfasilitasi dialog antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha.

Sejak awal berdiri, FKKM terlibat dalam pengawalan kebijakan penting, antara lain Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat dan lahirnya regulasi Hutan Kemasyarakatan. Pengalaman itu menjadi bekal program ini hari ini.

Tujuan Program

  • Mempercepat pengakuan hutan adat dan penetapan wilayah kelola perhutanan sosial.
  • Mendorong revisi dan sinkronisasi regulasi agar lebih adil dan mudah dijalankan di tingkat tapak.
  • Menyediakan pendampingan hukum dan teknis bagi komunitas yang menghadapi persoalan tenurial.
  • Membangun ruang dialog multipihak yang setara untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif

Siapa yang Kami Libatkan?

E

Masyarakat hukum adat dan komunitas lokal, kementerian dan lembaga (misalnya Kemendagri dan Kementerian Kehutanan), pemerintah daerah, Dewan Kehutanan Nasional, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pendukung.

Fokus Kegiatan

  • Penyusunan policy brief dan naskah akademik: rekomendasi tertulis berbasis kajian.
  • Legal drafting: dukungan penyusunan rancangan peraturan daerah, termasuk pengakuan masyarakat hukum adat dan hutan adat.
  • Fasilitasi forum multipihak: lokakarya, dialog kebijakan, dan sinkronisasi lintas sektor.
  • Mediasi sengketa tenurial: fasilitasi dialog antara komunitas, korporasi, dan pengelola kawasan.

Kegiatan & Hasil Program

Pendampingan kebijakan, forum dialog, dan rekomendasi yang telah kami hasilkan.

Membutuhkan pendampingan kebijakan atau fasilitasi dialog?

Hubungi kami untuk berdiskusi tentang kebutuhan komunitas atau lembaga Anda