Program Advokasi
Mendorong kebijakan kehutanan yang adil dan berpihak pada hak kelola masyarakat
Foto oleh Yulia Agnis di Unsplash
Tentang Program
Program Advokasi bekerja agar hak masyarakat atas hutan diakui dan dilindungi dalam peraturan serta praktik tata kelola. FKKM mendampingi proses hukum dan kebijakan, mendukung pengakuan wilayah adat, dan memfasilitasi dialog antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha.
Sejak awal berdiri, FKKM terlibat dalam pengawalan kebijakan penting, antara lain Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat dan lahirnya regulasi Hutan Kemasyarakatan. Pengalaman itu menjadi bekal program ini hari ini.
Tujuan Program
- Mempercepat pengakuan hutan adat dan penetapan wilayah kelola perhutanan sosial.
- Mendorong revisi dan sinkronisasi regulasi agar lebih adil dan mudah dijalankan di tingkat tapak.
- Menyediakan pendampingan hukum dan teknis bagi komunitas yang menghadapi persoalan tenurial.
- Membangun ruang dialog multipihak yang setara untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif
Siapa yang Kami Libatkan?
Masyarakat hukum adat dan komunitas lokal, kementerian dan lembaga (misalnya Kemendagri dan Kementerian Kehutanan), pemerintah daerah, Dewan Kehutanan Nasional, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pendukung.
Fokus Kegiatan
- Penyusunan policy brief dan naskah akademik: rekomendasi tertulis berbasis kajian.
- Legal drafting: dukungan penyusunan rancangan peraturan daerah, termasuk pengakuan masyarakat hukum adat dan hutan adat.
- Fasilitasi forum multipihak: lokakarya, dialog kebijakan, dan sinkronisasi lintas sektor.
- Mediasi sengketa tenurial: fasilitasi dialog antara komunitas, korporasi, dan pengelola kawasan.
Kegiatan & Hasil Program
Pendampingan kebijakan, forum dialog, dan rekomendasi yang telah kami hasilkan.
Policy Brief: Problematik dan Rekomendasi Percepatan Penetapan Hutan Adat
Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 telah menjadi tonggak sejarah yang menegaskan bahwa...
Policy Brief: Strategi dan Rekomendasi Percepatan Persetujuan dan Fasilitasi Inklusi Perhutanan Sosial
Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang melibatkan masyarakat lokal dan...
Policy Brief: Rekomendasi Percepatan Penetapan dan Fasilitasi Inklusi Hutan Adat
Hutan adat merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan keadilan penguasaan hutan, perlindungan...
Info Brief: Mempertegas Komitmen Pemerintahan Baru Prabowo-Gibran Terhadap Perhutanan Sosial
Mempertegas Komitmen Pemerintahan Baru Prabowo-Gibran Terhadap Perhutanan Sosial Forum Komunikasi...
Policy Brief: Rekomendasi Penguatan Kebijakan dan Implementasi Perhutanan Sosial
Rekomendasi Penguatan Kebijakan dan Implementasi Perhutanan Sosial Dalam upaya meningkatkan...
Membutuhkan pendampingan kebijakan atau fasilitasi dialog?
Hubungi kami untuk berdiskusi tentang kebutuhan komunitas atau lembaga Anda