Program Setapak IV
Program ini Didukung Oleh The Asia Foundation (TAF)
Tampilkan Daftar Isi
Mengenal Program
Program Selamatkan Hutan dan Lahan Melalui Tata Kelola Hutan dan Lahan yang Baik (SETAPAK) oleh The Asia Foundation merupakan program yang didanai oleh United Kingdom Climate Change Unit – British Embassy. Program ini menitikberatkan pada peningkatan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia.
Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia (YKMI) atau FKKM melaksanakan program “Percepatan Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat dan Lokal dalam Inklusi Pengelolaan dan Peningkatan Produktivitas Hutan yang Responsif Gender” di tingkat nasional. Program ini berlangsung selama dua tahun, terhitung sejak November 2024 hingga November 2026, dengan fokus pada percepatan pengakuan hak masyarakat adat dan lokal, penguatan inklusi dalam pengelolaan hutan, serta peningkatan produktivitas hutan yang responsif gender.
Mengapa Program Ini Penting?
Proses pengakuan Perhutanan Sosial di Indonesia masih berjalan lambat. Dalam satu dekade terakhir, capaian izin PS baru mencapai 8,1 juta hektare dari target 12,7 juta hektare. Penetapan Hutan Adat jauh lebih tertinggal, hanya sekitar 26.500 hektare per tahun. Prosesnya terhambat oleh birokrasi yang panjang, kelembagaan kelompok tani hutan yang masih lemah di tingkat tapak, serta pemahaman kesetaraan gender dan inklusi sosial (GEDSI) yang masih rendah di kalangan pengelola kawasan hutan. Pengelolaan PS sendiri masih didominasi laki-laki.
Persoalan ini terasa nyata di lokasi kerja program, mulai dari ketidakpastian hak masyarakat pasca perubahan status kawasan hutan, hingga usulan Hutan Desa di kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang baru bergerak setelah lima tahun tertunda.
Wilayah Kerja
Program SETAPAK IV
1. Nasional :
a. Penguatan dan advokasi kebijakan di Kementerian Kehutanan RI, Kemendagri, Kementerian ATR/BPN RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Badan Informasi Geospasial.
b. Fasilitasi bottleneck usulan PS dan HA mitra SETAPAK IV seluruh indonesia di Kementerian Kehutanan RI.
2. Tingkat Tapak
- Banten :
1. Kabupaten Lebak (Desa Cilangkap, Cileles, Sangkamanik, Intenjaya, Kanekes, dan Pasir Bitung) - Jawa Barat. :
1. Kabupaten Bogor (Malasari, Bantar Karet, Rabak, Leuwibatu, Gobang)
2. Kabupaten Garut (Desa Dukuh)
3. Kabupaten Cianjur (Desa Balegede)
Tujuan dan Target
Program ini secara khusus dirancang untuk mendukung dua output dalam kerangka besar Program SETAPAK, yang masing-masing dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa output kerja FKKM/YKMI sendiri.
OUTPUT 1 SETAPAK
Peningkatan Akses Pengelolaan Hutan bagi Masyarakat dan Kelompok Rentan
Dicapai melalui tiga output FKKM:
- Tersedianya skema pendanaan untuk percepatan penetapan Hutan Adat (HA), dengan mengafirmasi HA berbasis perempuan
- Kebijakan pemberian HA yang disederhanakan, dengan mengafirmasi skema alokasi untuk perempuan
- Fasilitasi penyelesaian kasus (bottleneck) usulan PS yang mandek di daerah
OUTPUT 4 SETAPAK
Memulihkan atau Merehabilitasi Aset Alam
Dicapai melalui dua output FKKM:
4. Terkelolanya 300 hektare hutan berbasis masyarakat melalui skema PS, disertai pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) berbasis gender di Kabupaten Bogor dan Lebak
5. Pengembangan multi-usaha berbasis GEDSI(Gender, Disabilitas, dan Inklusi sosial) serta restorasi kawasan PS
Dalam pencapaian kedua output ini, keterlibatan perempuan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, mulai dari mendorong perempuan sebagai champion dalam kepemimpinan PS, membentuk KUPS khusus perempuan, hingga mengembangkan komoditas multi-usaha.
Kegiatan & Hasil Program
Berikut kegiatan dan hasil program setapak IV
Workshop Sinkronisasi Kebijakan dan Kolaborasi Lintas Sektoral Pengakuan Masyarakat Hukum Adat beserta Hak-Hak Tradisionalnya
Forum multipihak bersama Kementerian Dalam Negeri dan FKKM di Jakarta membahas sinkronisasi kebijakan dan data pengakuan masyarakat hukum adat lintas kementerian, serta menyepakati langkah awal penyusunan pedoman bersama.
Workshop Harmonisasi Kebijakan Penetapan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat
Forum multipihak bersama Dewan Kehutanan Nasional dan FKKM di Bogor membahas keselarasan regulasi pengakuan masyarakat hukum adat dan penetapan hutan adat, sekaligus menjaring masukan dari pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil untuk revisi UU Kehutanan dan PermenLHK No. 9 Tahun 2021.
Workshop Pendanaan Percepatan Penetapan dan Fasilitasi Inklusi Pascapenetapan Hutan Adat
Forum multipihak bersama Ditjen Perhutanan Sosial dan FKKM di Jakarta memetakan dukungan pendanaan dari pemerintah, donor, filantropi, dan dunia usaha untuk percepatan penetapan hutan adat dan pengelolaannya setelah ditetapkan.
Dokumentasi Kegiatan SETAPAK IV
OUTPUT 1 :
Tersedianya skema pendanaan untuk percepatan penetapan Hutan Adat (HA), dengan mengafirmasi HA berbasis perempuan
OUTPUT 2 :
Kebijakan pemberian HA yang disederhanakan, dengan mengafirmasi skema alokasi untuk perempuan
OUTPUT 3 :
Fasilitasi penyelesaian kasus (bottleneck) usulan PS yang mandek di daerah
OUTPUT 4 :
Terkelolanya 300 hektare hutan berbasis masyarakat melalui skema PS, disertai pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) berbasis gender di Kabupaten Bogor dan Lebak
OUTPUT 5 :
Pengembangan multi-usaha berbasis GEDSI(Gender, Disabilitas, dan Inklusi sosial) serta restorasi kawasan PS