Workshop Harmonisasi Kebijakan Penetapan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat

Bogor – Dewan Kehutanan Nasional (DKN) dan Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) menyelenggarakan Workshop Harmonisasi Kebijakan Penetapan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat pada Rabu, 9 Juli 2025, di Royal Pajajaran Hotel, Bogor. Kegiatan yang didukung The Asia Foundation melalui Program Setapak 4 ini diikuti sekitar 30 peserta secara luring dan 220 peserta secara daring melalui Zoom, dari unsur pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pegiat hutan adat.

Workshop digelar saat revisi UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan PermenLHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial sedang dibahas. FKKM sebelumnya menyelesaikan kajian kebijakan yang menelaah keselarasan Perpres No. 28 Tahun 2023, Permendagri No. 52 Tahun 2014, dan PermenLHK No. 9 Tahun 2021. Workshop ini bertujuan memeriksa apakah ketidakselarasan antaraturan turut memperlambat penetapan hutan adat, sekaligus menjaring masukan pemangku kepentingan untuk dua revisi tersebut.

Dalam pembukaannya, Ketua Umum Presidium DKN Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM., menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam percepatan perhutanan sosial dan penetapan hutan adat. Dr. Rikardo Simarmata dari Fakultas Hukum UGM memaparkan hasil kajian dan mengusulkan agar pengakuan masyarakat hukum adat dikembalikan pada sifat deklaratoir, yakni mencatat hak yang sudah ada, bukan memberikan hak baru. Ia juga mengusulkan penggabungan dua langkah pengakuan, pembatasan waktu validasi dan verifikasi, serta pembagian tugas yang lebih jelas antara kelompok kerja berbasis peraturan menteri dan peraturan presiden.

Perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Cahya Ari Nugroho dan Dyah Irawati, menyoroti persetujuan berlapis dalam penyusunan peraturan daerah, belum jelasnya kewenangan penetapan masyarakat hukum adat yang wilayahnya melintasi dua kabupaten, serta keterbatasan dana daerah untuk pendamping perhutanan sosial. Swary Utami Dewi dari TP3PS mendorong afirmasi gender, termasuk usulan keanggotaan perempuan minimal 30 persen dalam kelompok perhutanan sosial. Diskusi kelompok kemudian membahas UU Kehutanan dan PermenLHK 9/2021. Salah satu usulan yang mengemuka adalah memuat satu bab khusus tentang masyarakat hukum adat dan hutan adat dalam revisi undang-undang.

Workshop menyimpulkan bahwa disharmoni regulasi dan prosedur pengakuan yang panjang masih menjadi hambatan utama. Peserta merekomendasikan agar revisi UU Kehutanan menegaskan hutan adat sebagai hak asal-usul masyarakat hukum adat sesuai Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, menyelaraskan regulasi teknis, menyederhanakan prosedur, memperkuat kapasitas pemerintah daerah, memperkuat peran Satgas Hutan Adat, dan menjamin keterlibatan perempuan adat. Hasil kegiatan ini disusun sebagai masukan untuk panitia kerja revisi RUU Kehutanan dan Kementerian Kehutanan, dan dokumen lengkapnya dapat dibaca di Publikasi FKKM berikut ini

Klik Disini

Comments

0 Komentar

Kirim Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *