Workshop Sinkronisasi Kebijakan dan Kolaborasi Lintas Sektoral Pengakuan Masyarakat Hukum Adat beserta Hak-Hak Tradisionalnya

Jakarta – Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri bersama Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) menyelenggarakan Workshop Sinkronisasi Kebijakan dan Kolaborasi Lintas Sektoral Pengakuan Masyarakat Hukum Adat beserta Hak-Hak Tradisionalnya pada 30 Juni 2026 di THE 1O1 Jakarta Sedayu Darmawangsa. Kegiatan yang didukung The Asia Foundation, Land Facility, dan KKI WARSI ini diikuti sekitar 40 peserta dari kementerian, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil.

Pengakuan masyarakat hukum adat (MHA) saat ini diatur terpisah oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan mekanisme yang belum seragam. Salah satunya, Kemendagri menetapkan subjek MHA melalui surat keputusan kepala daerah, sedangkan Kementerian Kehutanan masih mensyaratkan peraturan daerah. Para narasumber dari keempat kementerian memaparkan kebijakan dan capaian masing-masing, sementara penanggap dari WARSI dan kalangan praktisi menyoroti perbedaan batas wilayah, keterbatasan anggaran, dan perlunya sistem data terpadu.

Workshop menyepakati empat pendekatan untuk mempercepat pengakuan MHA, yaitu harmonisasi kebijakan, sinkronisasi data, penguatan kolaborasi lintas sektor dan pemerintah daerah, serta dukungan pendanaan dan penguatan kapasitas. Sebagai tindak lanjut, Kemendagri akan memimpin tim lintas kementerian untuk menyusun pedoman bersama, dengan target draf akhir pada Oktober 2026. Dokumen hasil kegiatan dapat dibaca di halaman Publikasi FKKM ini.

Klik Disini

Comments

0 Komentar

Kirim Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *