Bogor, 26 Oktober 2026 — Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) atau Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia (YKMI) menyelenggarakan Rapat Dewan Pengurus Nasional (DPN) pada Senin (26/10), bertempat di Kantor FKKM dan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting. Rapat ini menjadi forum evaluasi kinerja kesekretariatan, perkembangan program, kondisi keuangan, serta strategi pendanaan untuk mendukung keberlanjutan program dan penguatan kelembagaan.

Dalam rapat tersebut, tim memaparkan perkembangan berbagai inisiatif yang dijalankan bersama mitra. Melalui program SETAPAK 4 yang didukung The Asia Foundation, FKKM/YKMI mencatat penerbitan dua Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial dengan luas 1.210 hektare di Desa Malasari dan di Desa Bantarkaret, lima usulan Hutan Kemasyarakatan seluas 2.012 hektare yang masih dalam proses, sepuluh usulan PS dari mitra Setapak 4 dengan luasan 3.606 ha, serta pembentukan 14 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Kabupaten Bogor dan Lebak. Capaian rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) juga mencapai lebih dari 200 hektare.

Selain mengevaluasi capaian program, rapat membahas perkembangan proposal dan peluang pendanaan, termasuk inisiatif restorasi kawasan, perluasan akses kelola Perhutanan Sosial, serta pemulihan penghidupan masyarakat adat Orang Rimba di Jambi. Penguatan kolaborasi dengan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan mitra pembangunan menjadi salah satu langkah strategis untuk memperluas dukungan terhadap agenda kehutanan masyarakat.

Penguatan kelembagaan juga menjadi salah satu fokus pembahasan melalui rencana penyusunan Rencana Strategis (Renstra) FKKM/YKMI untuk 10 tahun ke depan. Renstra diharapkan dapat memperjelas arah, visi, misi, dan prioritas jangka panjang lembaga, sekaligus menjadi landasan dalam mengembangkan strategi fundraising, memperluas sumber pendanaan, dan meningkatkan dampak program bagi masyarakat.

Dalam aspek komunikasi publik, rapat turut membahas pengembangan website FKKM sebagai media publikasi, dokumentasi, dan referensi pembelajaran mengenai Perhutanan Sosial. Dengan ruang publikasi yang telah tersedia, website diharapkan dapat dikelola secara lebih aktif melalui pembaruan berita dan informasi kegiatan secara berkala. Selain itu, muncul usulan pengembangan jejaring Sahabat FKKM untuk menjaga hubungan dan membuka peluang kolaborasi berkelanjutan dengan alumni magang, mitra, serta pihak-pihak yang pernah bekerja sama dengan FKKM.

Diskusi bersama Dewan Pengurus Nasional juga menyoroti pentingnya memperkuat kemandirian organisasi, termasuk melalui pengembangan usaha berbasis produk KUPS agar hasil pendampingan dapat terus berkembang dan memberikan nilai ekonomi. FKKM juga didorong untuk memperkuat perannya dalam advokasi serta memberikan masukan terhadap kebijakan kehutanan yang mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan dan pengakuan hak masyarakat.

Melalui rapat pleno ini, FKKM/YKMI menegaskan komitmen untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan efektivitas program, serta mengembangkan kemitraan dan sumber pendanaan yang lebih beragam. Berbagai langkah tindak lanjut tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan organisasi sekaligus memperluas dampak kerja FKKM/YKMI dalam mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.